Soal Ramai Tutup Prodi Tak Relevan dengan Dunia Kerja, Kemdiktisaintek: Itu Opsi Terakhir
Penutupan hanya menjadi opsi terakhir apabila suatu program studi berdasarkan evaluasi menyeluruh.
Plt Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco menegaskan bahwa penutupan program studi (Prodi) bukanlah pilihan utama. Penutupan hanya menjadi opsi terakhir apabila suatu program studi berdasarkan evaluasi menyeluruh.
“Tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan tidak dapat lagi dikembangkan melalui langkah-langkah pembinaan atau transformasi,” ujarnya.
Dilanjutkannya, bidang keilmuan dasar, ilmu sosial, humaniora, pendidikan, serta bidang non-terapan tetap memiliki posisi penting dalam arsitektur talenta nasional.
“Pemerintah tidak memandang pendidikan tinggi secara sempit sebagai penyedia tenaga kerja, melainkan sebagai pusat pengembangan ilmu, inovasi, kebudayaan, kepemimpinan, dan solusi bagi masyarakat,” ungkapnya.
Karena itu, kata dia, evaluasi program studi dilakukan bukan hanya dengan melihat aspek peminatan atau serapan kerja, tetapi juga kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, keberlanjutan akademik, kontribusi keilmuan, kebutuhan strategis nasional, dan pemerataan pembangunan daerah.
Dengan demikian, pendekatan utama yang didorong Kemdiktisaintek adalah transformasi program studi.
Langkah tersebut mencakup penguatan kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis proyek, pengembangan program lintas disiplin, skema major-minor, peningkatan kolaborasi riset, serta penyesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan masa depan.
Rencana Penutupan Prodi
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program studi (prodi) di perguruan tinggi agar lebih selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
Langkah ini diambil menyusul tingginya jumlah lulusan dari sejumlah prodi yang dinilai belum terserap optimal di industri.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukonco, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan penyesuaian komposisi prodi di kampus.
Prodi yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar kerja bahkan berpotensi untuk dihentikan.
Salah satu bidang yang disorot adalah program studi kependidikan atau keguruan yang dinilai mengalami kelebihan pasokan lulusan.
Berdasarkan data pendidikan tinggi, sekitar 60 persen prodi berada di rumpun ilmu sosial, dengan porsi terbesar berasal dari bidang kependidikan.
“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu,” ujar Badri.
Namun, lanjut dia, kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut jauh lebih kecil.
“Sementara, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu,” tambahnya.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5571607/original/001570600_1777648161-dc03498d-bd78-4f86-bb1d-41993bba9cce.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5571600/original/027577000_1777647308-WhatsApp_Image_2026-05-01_at_21.53.39.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5571596/original/076838000_1777646391-WhatsApp_Image_2026-05-01_at_21.34.24.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5571594/original/055507300_1777644430-21462.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5425573/original/057971800_1764231126-Komdigi.png)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5571585/original/015391400_1777641723-a569383e-e17f-436f-ad26-e07cd8cfa3e7.jpg)
