DPRD Banten Desak Disdik Percepat Penyelarasan SMK dengan Industri untuk Atasi Pengangguran

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk segera mempercepat evaluasi jurusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Desakan ini bertujuan agar kurikulum SMK lebih selaras dengan kebutuhan industri terkini. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran lulusan SMK di wilayah Banten.

Ketua Komisi V, Ananda Trianh Salichan, menyatakan bahwa penyelarasan antara pendidikan SMK dan pasar kerja adalah kunci utama. Menurutnya, banyak jurusan yang kini tidak lagi relevan dengan permintaan industri. Oleh karena itu, perlu ada perubahan signifikan dalam penawaran program studi di SMK.

Selain evaluasi jurusan, Komisi V juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif dari pelaku usaha dalam proses belajar mengajar. Keterlibatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan kesiapan kerja para lulusan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia usaha.

Ananda Trianh Salichan menegaskan bahwa jurusan-jurusan SMK yang sudah tidak relevan harus segera dievaluasi dan jika memungkinkan dihapuskan. Ia menyarankan agar jurusan tersebut diganti dengan program studi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal saat ini. Hal ini penting untuk memastikan lulusan memiliki peluang kerja yang lebih besar.

"Jurusan-jurusan yang sudah kurang relevan itu kalau bisa dihapuskan saja, diganti dengan jurusan yang sekarang menjadi primadona untuk penyerapan tenaga kerja lokal,” ujar Ananda di Kota Serang, Kamis. Ia menambahkan bahwa desakan evaluasi ini sudah disampaikan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Banten. Data penyerapan tenaga kerja menjadi acuan utama.

Komisi V meminta Dinas Pendidikan untuk memiliki database yang akurat mengenai persentase penyerapan tenaga kerja dari setiap jurusan. "Saya sudah bilang ke Pak Kepala Dinas Pendidikan bahwa kita harus punya database berapa persentase jurusan tertentu yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja terbesar dan berapa jurusan yang rendah. Dari situ kita analisis apakah jurusan itu efektif atau harus diganti,” kata Ananda. Contoh jurusan yang mulai ditinggalkan adalah perkantoran, yang lulusannya kalah bersaing dengan D3 atau S1 manajemen.

Di sisi lain, Ananda menyebutkan bahwa jurusan di bidang teknologi informasi dan komputer (TIK) masih memiliki permintaan yang tinggi. Ini sejalan dengan perkembangan pesat dunia digital saat ini. Oleh karena itu, pengembangan program studi di sektor TIK perlu menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan industri.

Selain evaluasi kurikulum, Komisi V juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif dari pihak industri dalam proses pengajaran praktik di SMK. Keterlibatan ini dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas keterampilan siswa. Selama ini, industri hanya diminta untuk memberikan silabus, namun belum sampai pada tahap mendatangkan tenaga pengajar langsung.

"Aspirasi guru-guru SMK meminta ada guru harian lepas dari perwakilan industri. Selama ini industri hanya dimintai silabus, belum sampai mendatangkan tenaga pengajar,” jelas Ananda. Ia menambahkan bahwa para guru merasa praktik yang diberikan tidak akan semaksimal jika ada pengajar langsung dari industri. Keterlibatan ini akan sangat membantu.

Ananda menegaskan bahwa kehadiran perwakilan industri sebagai pengajar sangat penting untuk mengembangkan kapasitas siswa secara optimal. "Guru bilang, secara praktik mereka tidak semaksimal ketika ada orang dari industri mengajar. Jadi kami butuh bantuan mereka untuk mengembangkan kapasitas siswa,” ujarnya. Ini menunjukkan perlunya kolaborasi yang lebih erat.

Komisi V berharap agar evaluasi jurusan SMK dan penguatan kerja sama dengan industri dapat memperbaiki peta pendidikan vokasi di Banten. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan serapan tenaga kerja lokal secara signifikan. Tujuannya adalah menciptakan lulusan SMK yang siap kerja dan kompeten.

Sumber: AntaraNews