Dprd Banten

Rancangan APBD Banten 2026 senilai Rp10,27 triliun lebih telah disetujui, dengan alokasi anggaran terbesar difokuskan pada sektor pelayanan dasar untuk masyarakat Banten.

DPRD dan Pemprov Banten sepakat percepat pembangunan daerah melalui penguatan belanja mandatori, pelayanan dasar, dan infrastruktur dalam RAPBD Banten 2026 sebesar Rp10,14 triliun lebih. Prioritas konektivitas jalan.

Pemprov dan DPRD Banten menyepakati KUA-PPAS 2026 Banten dengan fokus efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi rakyat untuk RAPBD 2026.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan dukungan terhadap Raperda Ekonomi Kreatif dan Lingkungan yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan daerah. Apa saja poin pentingnya?

DPRD Banten serius menanggapi laporan dugaan intimidasi dan pungutan liar terhadap ribuan petani yang terlibat dalam konflik agraria Banten, menjanjikan penyelesaian konkret.

Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menanggapi demo mahasiswa saat HUT ke-25 Banten sebagai kritik membangun, meskipun mahasiswa menyoroti pembangunan yang 'melehoy'.

Efisiensi PBI BPJS Kesehatan Banten sebesar Rp19 miliar menuai kritik dari DPRD, dinilai mengurangi hak masyarakat miskin atas layanan kesehatan. Benarkah kebijakan ini salah sasaran?

Wagub Banten tegaskan tunjangan kinerja (Tukin) ASN Banten dipertahankan namun pencairannya kini berbasis evaluasi dan pencapaian kinerja, setelah 5 tahun tak naik. Bagaimana skema barunya?

DPRD Banten resmi menyetujui APBD-P 2025 dengan pendapatan Rp10,50 triliun. Simak bagaimana defisit Rp305,98 miliar ditutup dan prioritas anggaran daerah.

Pembahasan finalisasi APBD Banten 2025 di DPRD Banten ditunda mendadak. Penundaan ini terkait adanya seruan aksi dari aliansi BEM se-Banten. Apa alasan di balik keputusan ini?