kebijakan ekonomi

Meski diguyur triliunan rupiah, kredit UMKM masih lesu. Artikel ini mengupas akar masalah dan solusi radikal untuk menyalakan mesin pasar UMKM, bukan hanya mengandalkan suntikan modal.

Presiden Prabowo Subianto menyerukan pengembalian ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional, menekankan kegagalan kapitalisme neoliberal dan pentingnya pemerataan kesejahteraan.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026, menekankan pentingnya data akurat untuk perencanaan pembangunan daerah.

BPS RI menegaskan Sensus Ekonomi 2026 krusial sebagai fondasi kebijakan pemerintah menghadapi pergeseran ekonomi digital, menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa kejujuran publik dalam melaporkan aktivitas ekonomi menjadi kunci utama keberhasilan Sensus Ekonomi 2026, yang akan menghasilkan data akurat untuk kebijakan ekonomi nasional.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi aktivitas ekonomi adalah penentu keberhasilan Sensus Ekonomi 2026, yang bertujuan menghasilkan data akurat untuk kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen strategis untuk memetakan kondisi ekonomi daerah dan merumuskan kebijakan yang efektif.

Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100 persen pada ekspor negara-negara yang menerapkan Pajak Digital, memicu ketegangan perdagangan global.

Kepala BPS mengajak masyarakat Lampung menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Partisipasi aktif warga sangat krusial untuk menghasilkan data ekonomi akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersama BPS resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 Kulon Progo, langkah strategis untuk memetakan potensi ekonomi dan menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) DIY menjadikan usaha daring sebagai fokus baru dalam Sensus Ekonomi 2026, memetakan perubahan lanskap bisnis digital yang pesat untuk menyusun kebijakan ekonomi tepat sasaran.

Pemerintah Kota Makassar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat komitmen menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, fondasi penting penyusunan kebijakan ekonomi daerah yang akurat dan tepat sasaran.

BPS Kabupaten Gresik mengerahkan 1.095 petugas lapangan untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 Gresik, sebuah pendataan ekonomi terbesar yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Pengamat politik Fernando Emas menekankan pentingnya respons cepat kebijakan pemerintah sebagai indikator kematangan dalam menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang kian kompleks.

Lembaga riset PEDAS menilai kebijakan hilirisasi industri dan optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat fondasi nasionalisme ekonomi Indonesia. Simak analisis lengkapnya.

Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama BPS memulai Sensus Ekonomi 2026 Cianjur dengan 2.390 petugas, demi data akurat untuk pembangunan ekonomi daerah yang lebih maju.

DPR RI bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menyepakati penguatan koordinasi fiskal moneter untuk menjaga stabilitas rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah.

Berbagai peristiwa ekonomi penting mewarnai Ekonomi Nasional Sepekan terakhir, mulai dari penguatan kemitraan strategis Indonesia-Prancis hingga verifikasi ribuan dapur Makan Bergizi Gratis. Simak rangkuman lengkapnya!

Badan Pusat Statistik (BPS) Kotawaringin Barat (Kobar) resmi memulai Sensus Ekonomi Kobar 2026, dengan fokus utama pendataan usaha besar dan menengah guna memetakan potensi ekonomi daerah.

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dukung penegasan Presiden Prabowo Subianto soal Pasal 33 UUD 1945. Ini momentum wujudkan ekonomi berdikari dan kedaulatan nasional yang berpihak pada rakyat.