Kebijakan Ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan subsidi BBM tidak berubah hingga 2026, menegaskan bahwa keputusan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi nasional.

Revisi UU P2SK memunculkan wacana penghapusan pungutan OJK dari industri jasa keuangan. Komisi XI DPR RI terus mengkaji alternatif pendanaan demi independensi OJK dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

Pertumbuhan impresif industri pengolahan Indonesia pada 2025 ternyata menyimpan tantangan. Sektor Industri Padat Karya, penyerap tenaga kerja besar, justru tertekan dan mendesak perhatian khusus pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas daring bersama para menteri Kabinet Merah Putih untuk menyelaraskan Kebijakan Ekonomi dan Energi, demi menjaga stabilitas dan arah pembangunan negara.

Rapat terbatas berfungsi sebagai wadah koordinasi antar kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap konsisten dan terarah.

Di tengah gejolak global akibat konflik AS-Iran, ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menyatakan Indonesia masih punya ruang untuk menjaga stabilitas ekonomi. Simak bagaimana koordinasi fiskal dan moneter menjadi kunci utama.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Stabilitas APBN tetap terjaga meskipun harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan, dengan pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi untuk menghadapi dinamika global.

Pemerintah mengambil langkah strategis melalui kebijakan ekonomi dan WFH pasca Lebaran untuk menjaga stabilitas APBN, daya beli masyarakat, dan efisiensi energi di tengah tantangan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan berbagai Program Pemerintah Dorong Ekonomi Lebaran 2026 melalui diskon, Work From Anywhere (WFA), dan bantuan sosial untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi. Simak detailnya!

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah mengambil langkah strategis melalui kebijakan Efisiensi Anggaran dan skema WFH demi menjaga stabilitas nasional dan efisiensi operasional.

Kebijakan tarif nol persen AS untuk produk tekstil dan garmen RI diprediksi untungkan eksportir. Namun, industri dihadapkan tantangan impor China. Simak analisis lengkapnya.

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ekonomi untuk membahas strategi Indonesia dalam menghadapi negosiasi ekonomi RI-AS, dengan fokus utama pada penguatan industri nasional dan kepentingan bangsa.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat krusial di Hambalang untuk merumuskan Strategi Ekonomi Prabowo RI-AS, dengan penekanan kuat pada keuntungan maksimal bagi kepentingan nasional dan penguatan industri domestik.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Investasi Rosan Roeslani dan jajaran menteri ekonomi untuk rutin menggelar roadshow global ekonomi Indonesia. Langkah ini bertujuan menyosialisasikan program positif pemerintah dan meningkatkan iklim inve

Luhut Binsar Pandjaitan dorong reformasi pajak berbasis teknologi. Tujuannya memperluas basis wajib pajak, menurunkan tarif bertahap, dan meningkatkan efisiensi sistem, sekaligus menekan potensi penyimpangan.

Masyita Crystallin Pindah Tugas dari Dirjen SPSK Kemenkeu ke Danantara Investment Management. Langkah ini diharapkan memperkuat sinergi kebijakan dan investasi nasional.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) resmi meluncurkan website sebagai platform dialog publik dan sumber rekomendasi kebijakan ekonomi berbasis data, memperkuat perannya sebagai penasihat presiden.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis Indonesia siap mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam dua tahun ke depan, dengan reformasi struktural berkelanjutan sebagai fondasi utamanya.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Strategi Ekonomi Prabowo 2026 untuk mempersiapkan "lepas landas" perekonomian nasional, menargetkan pertumbuhan signifikan dan stabilitas jangka panjang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah memproses calon pengganti Masyita Crystallin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu, menyusul kepindahan Masyita ke Danantara Investment Management.