Mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun bukan perkara mudah. Peraih Nobel Ekonomi 2024, Prof. James A. Robinson, menilai keberhasilan suatu negara tidak cukup ditopang investasi, teknologi, dan sumber daya alam. Lebih dari itu, diperlukan institusi yang mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang.
Hal tersebut disampaikan James A. Robinson dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10). Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi bukan sesuatu yang otomatis terjadi meskipun secara teori negara berkembang memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat.
Menurut Robinson, pertumbuhan ekonomi umumnya ditopang investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, adopsi teknologi, dan inovasi. Namun, faktor-faktor tersebut membutuhkan institusi yang mampu menciptakan insentif serta kesempatan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
"Di balik pertumbuhan 8 persen atau pertumbuhan ekonomi yang cepat, ada institusi yang menciptakan insentif dan peluang bagi masyarakat," ujar James A. Robinson dalam pemaparannya.
Ia menjelaskan, institusi ekonomi yang inklusif memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, mengembangkan usaha, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sebaliknya, institusi ekstraktif cenderung membatasi kesempatan dan mempertahankan keuntungan bagi kelompok tertentu.
Advertisement
Belajar dari Korea Selatan
James A. Robinson mencontohkan Korea Selatan sebagai salah satu negara yang berhasil membangun pertumbuhan ekonomi tinggi melalui perubahan institusi dan kebijakan. Menurut peraih Nobel Ekonomi 2024 tersebut, keberhasilan itu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan didukung lingkungan ekonomi yang memberi ruang bagi pengusaha untuk berkembang.
Ia mengingatkan bahwa Korea Selatan pada 1950-an masih menghadapi persoalan ekonomi, termasuk monopoli dan praktik kapitalisme politik yang membatasi persaingan. Kondisi tersebut berangsur berubah ketika pemerintah mulai mendorong lingkungan usaha yang lebih terbuka dan menjadikan ekspor sebagai salah satu fokus pembangunan.
James A. Robinson kemudian menyoroti cara pemerintah Korea Selatan memantau kinerja ekspor perusahaan secara ketat. Ia menceritakan pengalamannya mewawancarai seorang mantan pejabat yang bekerja untuk pemerintahan Presiden Park pada 1970-an. Pejabat tersebut mengaku harus menghubungi perusahaan-perusahaan setiap hari untuk memantau perkembangan ekspor.
"Samsung harus menjelaskan mengapa mereka tidak mengekspor apa pun kemarin," ujar James A. Robinson, mengisahkan bagaimana perusahaan diminta mempertanggungjawabkan kinerja ekspornya.
Menurut James A. Robinson, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya menetapkan target yang jelas dan mengukur hasilnya. Pertumbuhan ekonomi memang dapat menjadi tujuan akhir, tetapi pemerintah juga perlu memiliki indikator konkret untuk menilai apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar menghasilkan kemajuan."
"Apa pun yang Anda coba lakukan, Anda harus bisa mengukurnya untuk mengetahui apakah Anda berhasil melakukannya atau tidak," katanya.
Ia juga menekankan bahwa proses evaluasi perlu disertai keterbukaan terhadap kritik. Dengan mengukur pencapaian, pemerintah dapat mengetahui ketika suatu kebijakan tidak berjalan sesuai rencana dan melakukan perbaikan.
Pelajaran dari Korea Selatan, menurut James A. Robinson, menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan target, tetapi juga perlu memantau pelaksanaannya, mengevaluasi hasil, dan memastikan kebijakan membuka kesempatan bagi pengusaha untuk berkembang.
Lingkungan institusi yang lebih inklusif juga memungkinkan talenta dan kreativitas masyarakat tumbuh di berbagai sektor, mulai dari industri hingga budaya populer. Karena itu, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada besarnya investasi, tetapi juga pada institusi dan kebijakan yang menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
Advertisement
Tak Ada Satu Formula untuk Semua Negara
Meski menyoroti Korea Selatan, James A. Robinson menegaskan tidak ada satu model pembangunan yang dapat diterapkan secara seragam di setiap negara.
Ia turut mencontohkan Taiwan, Singapura, dan China yang menempuh jalur berbeda dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa negara dapat mengembangkan pendekatan sesuai dengan kondisi dan peluang yang dimiliki.
Dalam kasus Taiwan, misalnya, perkembangan industri tidak sepenuhnya bergantung pada perusahaan konglomerasi besar seperti yang berkembang di Korea Selatan. Sementara itu, China mengalami pertumbuhan melalui perkembangan usaha di tingkat daerah, termasuk berbagai bentuk perusahaan yang muncul ketika aktivitas bisnis swasta masih menghadapi pembatasan.
Karena itu, James A. Robinson menilai pemerintah perlu memahami karakteristik negaranya sendiri, alih-alih sekadar meniru keberhasilan negara lain.
Ia juga menekankan pentingnya motivasi yang jelas dalam menjalankan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi, menurut dia, semestinya tidak hanya dipandang sebagai kenaikan angka statistik, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Advertisement
Target Harus Terukur dan Kebijakan Dievaluasi
James A. Robinson turut menyoroti pentingnya penetapan target yang konkret dan terukur. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi 8 persen merupakan tujuan akhir, tetapi pemerintah juga perlu menentukan indikator yang dapat menunjukkan apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar menghasilkan kemajuan.
Pengalaman Korea Selatan dalam mengembangkan ekspor menjadi salah satu contoh. Pemerintah dan pelaku usaha memiliki target yang jelas, kemudian mengevaluasi hasil untuk mengetahui kendala yang perlu diselesaikan.