Prabowo Tegaskan Ekonomi Kerakyatan Harus Kembali Jadi Arah Pembangunan Nasional

Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas menyatakan bahwa konsep ekonomi kerakyatan harus kembali menjadi pedoman utama dalam arah pembangunan nasional. Penegasan ini disampaikan dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu. Langkah ini dinilai krusial untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Menurut Presiden Prabowo, ekonomi kerakyatan merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dirancang oleh para pendiri bangsa. Konsep ini memberikan kesempatan luas bagi seluruh pelaku ekonomi untuk berperan aktif dan berkembang. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh semua pihak.

Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintahannya untuk mengembalikan fokus pada sistem ekonomi yang berkeadilan. Prabowo menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian. Hal ini diharapkan mampu menciptakan fondasi ekonomi nasional yang lebih kuat dan inklusif.

Kritik Terhadap Kapitalisme Neoliberal

Presiden Prabowo Subianto mengkritik pendekatan kapitalisme neoliberal yang telah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan adanya efek tetesan ke bawah atau trickle-down effect, di mana pertumbuhan ekonomi diyakini akan secara otomatis menetes ke seluruh lapisan masyarakat. Namun, ia menilai pengalaman selama puluhan tahun menunjukkan teori tersebut tidak mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.

“Saya termasuk mungkin salah satu yang dari awal sudah memperingatkan bahwa paham kapitalisme neoliberal tidak akan berhasil dan tidak akan membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak,” ujar Prabowo. Pengalaman puluhan tahun menunjukkan bahwa teori tersebut gagal dalam menciptakan kesejahteraan yang merata. Hal ini menjadi dasar kuat bagi perlunya perubahan arah kebijakan ekonomi.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti bahwa sejumlah negara Barat yang sebelumnya menjadi pelopor kebijakan neoliberal kini mulai meninggalkan pendekatan tersebut. Mereka cenderung lebih mengutamakan kebijakan yang secara langsung melindungi kepentingan nasional masing-masing. Fenomena ini memperkuat argumen Prabowo tentang urgensi kembali ke ekonomi kerakyatan.

Penguatan Koperasi dan Fondasi Ekonomi Nasional

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan berbagai program yang bertujuan memperkuat ekonomi nasional. Salah satu fokus utama adalah pengembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Penguatan koperasi merupakan bagian integral dari upaya membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguatan koperasi akan memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. “Saya tidak akan ragu-ragu, saya akan terus membela dan memperkuat bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Saya minta kesabaran,” kata Prabowo. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi.

Presiden Prabowo juga menegaskan akan terus menjalankan mandat yang diberikan rakyat dengan mengutamakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Penguatan fondasi ekonomi nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi prioritas utama. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang tangguh dan berpihak pada rakyat.

Sumber: AntaraNews