UUD 1945

Presiden Prabowo Subianto menyerukan pengembalian ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional, menekankan kegagalan kapitalisme neoliberal dan pentingnya pemerataan kesejahteraan.

KemenHAM menyoroti dugaan penyimpangan KIP Kuliah yang berpotensi mencederai hak atas pendidikan mahasiswa, mendesak transparansi dan akuntabilitas perguruan tinggi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membuka pintu masukan dari perguruan tinggi terkait UUD 1945. Diskusi ini diharapkan menemukan solusi atas permasalahan konstitusi atau implementasinya, menegaskan peran krusial kampus.

Mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono menyerukan kewaspadaan terhadap disinformasi dan provokasi yang mengancam persatuan nasional, sekaligus menanggapi tudingan miring yang beredar.

Badan Pengkajian MPR RI menggelar diskusi mendalam untuk mengkaji penguatan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, menyoroti tantangan dan refleksi kualitas demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Lembaga riset PEDAS menilai kebijakan hilirisasi industri dan optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat fondasi nasionalisme ekonomi Indonesia. Simak analisis lengkapnya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan peran vital koperasi sebagai ujung tombak transformasi Ekonomi Pancasila, mendorong kemandirian produksi nasional dan mengatasi gempuran produk impor yang masif.

MPR RI bersama Himpaudi Bangka Belitung berkolaborasi dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, memperkuat peran pendidik PAUD menanamkan nilai luhur sejak dini. Program ini penting untuk membentuk karakter generasi emas menuju Indonesia Emas 2045.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan dukungan penuh terhadap operasional Kopdes Merah Putih sebagai upaya krusial memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa.

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Riau telah resmi dimulai, menjadi wadah strategis untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan pemahaman nilai-nilai luhur di kalangan generasi muda Riau.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, mengaku terkesan dengan wawasan kebangsaan para peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR Riau, menunjukkan pemahaman mendalam nilai-nilai kebangsaan yang siap diimplementasikan.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pendapat Saiful Mujani yang diduga ajakan makar tidak dilindungi konstitusi karena berpotensi memicu instabilitas nasional.

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR tahun 2026 tingkat Provinsi Banten menjadi sarana penting membumikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bagi siswa.

Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Jawa Tengah resmi dibuka, bertujuan memperkuat nasionalisme generasi muda melalui pemahaman sejarah dan konsensus kebangsaan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) serius memperkuat identitas bangsa dengan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat adat, menjadikannya Masyarakat Hukum Adat (MHA). Langkah ini sekaligus wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

DPP PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, terutama menyikapi dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Komisi III DPR RI mengecam keras penyerangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan berjanji mengawal tuntas Kasus Penyerangan Aktivis KontraS ini, menuntut penanganan cepat serta profesional dari kepolisian.

Gejolak Geopolitik Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas global dan kedaulatan nasional Indonesia, mulai dari tekanan ekonomi hingga keamanan energi. Ketahanan nasional harus diperkuat menghadapi tantangan ini.

Aktivis kemanusiaan Wanda Hamidah dan Generasi Muda Mathla'ul Anwar mendesak Indonesia keluar dari BoP, mempertanyakan legitimasi forum tersebut yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan cita-cita kemerdekaan Palestina.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyoroti rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mendesak pemerintah transparan dan sejalan konstitusi Pasal 33 UUD 1945.