Uud 1945

Komisi III DPR RI mengecam keras penyerangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan berjanji mengawal tuntas Kasus Penyerangan Aktivis KontraS ini, menuntut penanganan cepat serta profesional dari kepolisian.

Gejolak Geopolitik Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas global dan kedaulatan nasional Indonesia, mulai dari tekanan ekonomi hingga keamanan energi. Ketahanan nasional harus diperkuat menghadapi tantangan ini.

Aktivis kemanusiaan Wanda Hamidah dan Generasi Muda Mathla'ul Anwar mendesak Indonesia keluar dari BoP, mempertanyakan legitimasi forum tersebut yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan cita-cita kemerdekaan Palestina.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyoroti rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mendesak pemerintah transparan dan sejalan konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa keberagaman suku budaya, agama, dan latar belakang di Indonesia merupakan fondasi kekuatan utama bangsa. Ia mengingatkan pentingnya persatuan untuk mencapai cita-cita nasional dan menghindari perpecah

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) resmi mengajukan Judicial Review UU Haji Umrah Nomor 14 Tahun 2025 ke Mahkamah Konstitusi, mempertanyakan aturan Umrah Mandiri yang dinilai diskriminatif dan tanpa kepastian hukum.

Gubernur Lemhannas Tubagus Ace Hasan Syadzily menekankan pentingnya Kemandirian Bangsa sebagai fondasi kokoh untuk mencapai target Indonesia Emas 2045, menghadapi berbagai tantangan global.

Pengamat politik Boni Hargens menilai struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang langsung di bawah presiden krusial untuk integritas institusional, mencegah politisasi, dan menjamin respons cepat dalam penegakan hukum nasional.

Presiden Prabowo Subianto bertemu mantan menteri luar negeri dan wakil menteri luar negeri untuk membahas isu strategis, termasuk peran Indonesia sebagai penyeimbang dalam Board of Peace (BoP), menjaga komitmen terhadap Palestina.

Partai Golkar menekankan pentingnya sistem multipartai sederhana agar pemerintahan presidensial berjalan efektif dan stabil. Mengapa penyederhanaan ini krusial untuk masa depan politik nasional?

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerukan generasi muda untuk menjaga Identitas Budaya Nasional, menjadikannya panduan moral dan inspirasi kreatif di tengah dunia yang terpolarisasi.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan Presiden Prabowo Subianto sedang mempersiapkan kebijakan "Ekonomi Konstitusi" untuk mengevaluasi sistem nasional. Simak selengkapnya tentang visi ekonomi baru

Menteri Koperasi Ferry Juliantono optimistis Kopdes Merah Putih akan menjadi pilar utama penggerak ekonomi desa, dengan target 80 ribu koperasi siap beroperasi. Bagaimana strategi ini akan mengubah wajah desa?

Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI Johan Rosihan menekankan pentingnya sistem kaderisasi partai politik yang berakar pada nilai iman dan akhlak. Bagaimana hal ini dapat melahirkan pemimpin berintegritas?

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan Empat Pilar Kebangsaan adalah acuan lengkap kehidupan berbangsa, ibarat aplikasi utama di ponsel, penting hadapi disrupsi global.

Universitas Andalas (Unand) secara tegas melayangkan kecaman keras terhadap genosida Israel di Palestina, menegaskan komitmennya pada kemanusiaan dan martabat bangsa.

Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang menginisiasi seminar nasional untuk mendorong Kajian Ulang UUD 1945, mencari konstitusi yang lebih berkeadilan sosial dan menjaga persatuan bangsa.

Akademisi Unair menegaskan secara Konstitusi DPR tidak dapat dibubarkan, terlepas dari gelombang demonstrasi. Pahami alasan dan implikasi hukumnya di sini!

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila. Usulan ini bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan dan akan dibahas dalam Rakornas Kadin.

Prabowo juga memerintahkan agar kementerian membuat kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat