Pemkab Kudus

Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya keras memastikan semua akses Jalan Raya Kudus Nihil Lubang jelang Lebaran, dengan perbaikan intensif dilakukan untuk kenyamanan pemudik dan target zero lubang pada tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Kudus meluncurkan inovasi Digitalisasi PBB berbasis website, memungkinkan wajib pajak mencetak bukti SPPT secara mandiri dan meningkatkan akuntabilitas pembayaran.

Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan Rp32,89 miliar untuk pembayaran THR ASN Kudus 2026 dan PPPK penuh waktu. Namun, belum adanya regulasi bagi PPPK paruh waktu memicu kebijakan donasi sukarela dari Bupati.

Pemerintah Kabupaten Kudus bersama kepolisian memperketat Patroli Ramadhan Kudus untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, terutama mengantisipasi gangguan kamtibmas malam hari.

Pemerintah Kabupaten Kudus bersama TNI dan Polri menggelar kerja bakti massal membersihkan Jalan Sunan Kudus pasca-tradisi Dandangan, menegaskan komitmen Pemkab Kudus terhadap kebersihan lingkungan dan menindaklanjuti arahan Presiden.

Pemkab Kudus, TNI, dan Polri bersinergi dalam kerja bakti pembersihan Dandangan Kudus di Jalan Sunan Kudus pasca tradisi Pasar Malam Dandangan. Aksi ini wujudkan kebersihan dan tindak lanjuti arahan Presiden RI.

Pemerintah Kabupaten Kudus menargetkan peningkatan status Kota Layak Anak Kudus dari Pratama menjadi Madya pada tahun 2026, dengan fokus pemenuhan indikator dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan ramah anak.

Kabar baik datang dari Kudus, sebagian siswa SMA 2 Kudus yang sebelumnya dirawat inap akibat dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menunjukkan pemulihan dan diperbolehkan pulang. Simak update selengkapnya.

Pemerintah Kabupaten Kudus menghadapi tantangan signifikan dengan penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026, mendorong penerapan skala prioritas dalam pemanfaatannya.

Pemerintah Kabupaten Kudus mempercepat penanganan sampah dengan melibatkan berbagai pihak demi meraih Sertifikat Adipura, menyusul sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).