Data Akurat

Pemerintah Aceh menyerukan partisipasi aktif warga dalam Sensus Ekonomi 2026 Aceh, menekankan pentingnya data akurat sebagai fondasi kebijakan yang tepat dan menghindari polemik di masa depan.

Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi dengan Kemen PPPA dan PNM untuk memastikan UMKM perempuan terdata dalam Sensus Ekonomi 2026, demi kebijakan yang lebih berpihak dan inklusif.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026, menekankan pentingnya data akurat untuk perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Palembang menggandeng 7.588 petugas untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, langkah strategis demi data akurat dan pembangunan tepat sasaran. Simak detail persiapannya!

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menegaskan dukungan APBN Rp137,89 miliar untuk Sensus Ekonomi 2026 NTT. Anggaran ini vital untuk data akurat demi pembangunan daerah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan Sensus Ekonomi 2026 adalah instrumen krusial untuk memotret kondisi riil ekonomi, menjadi dasar kebijakan pembangunan.

BPS RI menegaskan Sensus Ekonomi 2026 krusial sebagai fondasi kebijakan pemerintah menghadapi pergeseran ekonomi digital, menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Sensus Ekonomi 2026 Lampung sangat strategis sebagai landasan merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen strategis untuk memetakan kondisi ekonomi daerah dan merumuskan kebijakan yang efektif.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersama BPS resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 Kulon Progo, langkah strategis untuk memetakan potensi ekonomi dan menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

BPS DIY menerapkan metode Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis gawai yang terintegrasi AI untuk Sensus Ekonomi 2026, meningkatkan efisiensi dan akurasi data serta menekan potensi kesalahan input.

KPU NTB aktif mendorong seluruh partai politik peserta pemilu untuk melakukan pemutakhiran data keanggotaan dan kepengurusan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) demi menjaga akurasi data dan mendukung kualitas demokrasi.

Pemerintah Kota Makassar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat komitmen menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, fondasi penting penyusunan kebijakan ekonomi daerah yang akurat dan tepat sasaran.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak penyediaan data wilayah yang akurat dan pendekatan koordinatif untuk menyelesaikan sengketa lahan Pasuruan antara TNI AL dan masyarakat yang telah berlangsung puluhan tahun, demi keadilan semua pihak.

Kota Surabaya menjadi percontohan Program Perlinsos Digital, sebuah inovasi yang menjanjikan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui integrasi data digital untuk keadilan sosial yang lebih baik.

Pemerintah Kota Ambon fokus pada pembangunan berbasis data melalui Sensus Ekonomi 2026 Ambon, mencakup sektor digital untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran dan adaptif.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Maluku fokus pada pendampingan poligon lahan untuk memperkuat ketahanan pangan dan program strategis Kementerian Pertanian. Simak bagaimana langkah ini memastikan data akurat dan program tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melatih aparatur sipil negara (ASN) untuk memperkuat tata kelola data statistik Nagan Raya, memastikan akurasi data dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Lebih dari seribu Warga Solok tolak bansos secara sukarela karena merasa sudah mandiri. Ini menjadi indikator keberhasilan program transparansi data bantuan sosial di Kabupaten Solok.