Data Akurat

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat Pengawasan Usaha Kehutanan Kalsel dengan pemutakhiran data berkala, memastikan pengelolaan sektor kehutanan transparan dan akurat.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menekankan pentingnya pemutakhiran DTSEN demi akurasi data penyaluran bantuan dan pembangunan desa.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui DPMK berkolaborasi dengan BPS Jayawijaya mendorong Penguatan Pengelolaan Data Desa bagi aparatur desa, demi akurasi data dan perencanaan pembangunan yang lebih efektif.

Pemerintah Kabupaten Tambrauw melakukan pemutakhiran data BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk memastikan implementasi program perlindungan sosial bagi tenaga kerja berjalan optimal dan tepat sasaran.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat kolaborasi dalam pemutakhiran data prioritas 2026, mengintegrasikannya ke Portal Sasando NTT demi ketersediaan data akurat sebagai dasar kebijakan berbasis bukti.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperluas cakupan Perluasan Survei Literasi Keuangan OJK Bali untuk tahun 2026, guna meningkatkan akurasi data dan mendukung program ekonomi daerah.

Dinas Sosial P3A Blora mulai memberlakukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Mei 2025 untuk memetakan kesejahteraan warga, memastikan bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong percepatan Digitalisasi Pemerintahan Sulteng dan pembenahan data, menuntut inovasi serta prestasi dari para pejabat demi pelayanan publik yang lebih baik dan akurat.

Pemerintah Kabupaten Cirebon serius menggarap program Satu Data Indonesia Cirebon 2026 dengan menyiapkan ribuan data sektoral demi perencanaan pembangunan yang akurat dan terpercaya.

Pemerintah Kabupaten Sigi serius mengoptimalkan Portal Satu Data Sigi sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di daerahnya.

Kementerian Sosial mengungkapkan sekitar Rp500 triliun dana subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah setiap tahun belum sepenuhnya tepat sasaran, menjadi sorotan utama dalam upaya mencapai keadilan sosial.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pentingnya data akurat sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan pemerintah, memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

BPS Pati menggelar SE Run untuk sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif. Bupati Pati menekankan akurasi data penting untuk kebijakan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) bersama BPS sukses selesaikan pendampingan statistik sektoral, wujudkan implementasi Satu Data Indonesia yang akurat dan terpercaya.

Dirjen Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri mendesak Pemprov Papua untuk terus memperbaiki pengelolaan data keuangan dan pembangunan. Kualitas data yang baik menjadi fondasi penting agar kebijakan daerah lebih tepat sasaran dan akuntabel.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf tegaskan validasi **data akurat penurunan kemiskinan** jadi kunci utama. Pemerintah optimis capai target nol persen kemiskinan ekstrem di 2026.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kini menggunakan sistem Satu Data Kependudukan SIAK yang terintegrasi nasional, bertujuan mempermudah layanan publik dan menyediakan data akurat.

Konreg PDRB-ISE 2025 di Sumatera Utara menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang tepat sasaran. Simak bagaimana data akurat memandu kebijakan publik!

DPR dan BPS tegaskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penting untuk kebijakan ekonomi yang efektif. Temukan bagaimana data ini bisa mengubah arah pembangunan dan menjamin keamanan data Anda!

Pemerintah Kabupaten Gorontalo membentuk Satgas Pendamping Graduasi melibatkan kolaborasi pentahelix untuk memastikan data akurat dan bantuan tepat sasaran, mendorong penerima naik kelas ekonomi.