Perjuangan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Cirebon: Mengetuk Pintu Demi Data Akurat untuk Kebijakan Negara

Rompi hitam bertuliskan "Petugas Sensus Ekonomi" menjadi penanda kehadiran negara di pelosok Kampung Benda Kerep, Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon, Jawa Barat. Petugas sensus, Widi Nugroho (42), harus menaklukkan jalan sempit dan terjal untuk mencapai rumah warga. Ia mengemban amanah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon untuk menghimpun data.

Data yang dikumpulkan ini nantinya akan menjadi pijakan penting bagi negara dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Widi, yang memiliki riwayat penyakit jantung, menunjukkan dedikasi luar biasa. Ia bahkan harus berjalan kaki di beberapa titik karena sepeda motor tidak dapat menjangkau permukiman.

Pada Selasa (28/7), Widi mendatangi rumah Jaenab (51) dan memulai wawancara menggunakan aplikasi digital FASIH. Pendekatan humanis ini bertujuan untuk mendapatkan informasi akurat mengenai kondisi ekonomi masyarakat, yang krusial bagi pemerintah agar dapat menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.

Pendekatan Humanis Petugas Sensus di Lapangan

Di tengah keterbatasan dan kondisi rumah yang sederhana, Widi Nugroho memulai percakapan dengan Jaenab secara akrab. Ia menanyakan kabar dan aktivitas sehari-hari sebelum masuk ke daftar pertanyaan Sensus Ekonomi 2026. Suasana hangat ini sengaja dibangun agar responden merasa nyaman dalam memberikan informasi sensitif.

Widi dengan sabar mencatat semua informasi yang diberikan Jaenab, mulai dari pekerjaan serabutan hingga kondisi rumah dan kepemilikan aset. Jaenab, yang mengandalkan upah sekitar Rp50 ribu setiap kali membantu mengurus kebun warga, mengungkapkan kehidupannya yang penuh keterbatasan. Ia tinggal bersama seorang anak laki-laki penyandang disabilitas mental setelah suaminya meninggal delapan tahun lalu.

Meskipun baru mengetahui adanya Sensus Ekonomi setelah didatangi Widi, Jaenab tidak keberatan memberikan seluruh informasinya. Ia percaya bahwa pendataan ini penting agar pemerintah memiliki gambaran utuh kondisi masyarakat. Tujuannya adalah agar bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan riil warga.

Dedikasi dan Tantangan Petugas Sensus Ekonomi 2026

Perjalanan Widi di Kampung Benda Kerep mempertemukan dua sosok pejuang: dirinya sebagai pencari fakta dan Jaenab sebagai potret subjek yang perlu dilindungi negara. Widi berharap data yang dikumpulkannya dapat berujung pada kebijakan pengentasan kemiskinan yang presisi. Empatinya bahkan melampaui batas kewajiban, ia merasa ingin langsung membantu mereka yang hidup dalam keterbatasan.

Namun, dedikasi ini tidak datang tanpa tantangan. Widi sempat terguncang mentalnya saat pertama kali menjejakkan kaki di kawasan tersebut, bahkan berniat menyerah dan mengembalikan rompi sensusnya. Ia sempat menangis di bawah menara pemancar telekomunikasi karena merasa kalut dan tertinggal dari rombongan, meskipun sang suami sudah memberinya kebebasan untuk mundur.

Sebagai guru honorer Raudhatul Athfal (RA) dengan honor bulanan hanya Rp589 ribu, pekerjaan petugas sensus ini menjadi penopang ekonomi keluarganya. Ia bahkan harus merogoh kocek pribadi untuk biaya ojek sebesar Rp400 ribu sebulan demi melanjutkan tugas. Widi bertanggung jawab menggali data dari 430 responden di RT 1-3 RW 11 Kampung Benda Kerep.

Integritas Widi dalam pendataan sangat tinggi. Ia menolak mengarang angka fiktif dan mencatat kondisi sesuai fakta, termasuk rumah mewah kosong karena pemiliknya urbanisasi. Suasana religius desa dengan lantunan muratal Al-Quran dan adab santri yang memuliakan tamu menjadi oase penyembuh baginya, memberikan kekuatan untuk menghadapi penolakan kecil dari warga yang apatis.

Meluruskan Miskonsepsi Sensus Ekonomi

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Cirebon menghadapi tantangan berupa kekhawatiran masyarakat. Banyak warga yang khawatir bahwa jawaban mereka akan berkaitan dengan pajak atau mempengaruhi posisi dalam data kesejahteraan sosial. Kekhawatiran ini diperkuat oleh beredarnya informasi keliru di media sosial yang mengaitkan sensus dengan penetapan pajak atau perubahan desil kesejahteraan.

Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar. BPS hanya bertugas mengumpulkan data statistik, dan urusan perpajakan berada pada instansi yang berwenang. "Selama ini BPS ketika mendata tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Sama sekali tidak ada," ujar Samiran.

Samiran juga menjelaskan bahwa desil merupakan urutan relatif kondisi ekonomi masyarakat yang diperbarui melalui mekanisme dan pengolahan data tersendiri. Oleh karena itu, perubahan desil tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan Sensus Ekonomi 2026, yang saat ini masih dalam tahap pendataan, verifikasi, dan validasi.

Cakupan Luas dan Capaian Sensus Ekonomi 2026

Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sensus sebelumnya, menurut Samiran. Pendataan kali ini mengintegrasikan sektor pertanian serta kondisi keluarga, selain menghimpun informasi pelaku usaha dari skala mikro hingga besar. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih komprehensif dan akurat.

Data yang terkumpul dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat, termasuk memetakan kebutuhan rantai pasok berbagai komoditas. Sebagai contoh, data jumlah pelaku usaha kuliner tahu gejrot dan kebutuhan bahan bakunya dapat menjadi dasar perencanaan pasokan agar harga tetap stabil.

Hingga akhir Juli 2026, BPS Kota Cirebon telah mendata 103.246 responden atau 70,75 persen dari target 145.922 responden yang terdiri atas keluarga dan unit usaha. Pendataan usaha besar hampir selesai dengan 114 dari 118 perusahaan, sementara usaha mikro, kecil, dan menengah mencapai 16.593 usaha atau 92,08 persen dari target 18.021 usaha.

Capaian pendataan keluarga masih bergerak lebih lambat, yaitu 48.007 responden dari target 105.117 responden. Hal ini disebabkan petugas masih harus memastikan keberadaan keluarga yang telah berpindah domisili namun masih tercatat. Meskipun demikian, Kota Cirebon sementara berada di peringkat kelima tercepat dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Pentingnya Data Sensus untuk Kebijakan Tepat Sasaran

Untuk menyelesaikan pendataan ini, BPS Kota Cirebon menerjunkan 232 petugas, termasuk 229 petugas lapangan hasil rekrutmen dan tiga pegawai organik, dengan 27 di antaranya bertugas sebagai pengawas. Setiap petugas rata-rata menangani enam hingga tujuh Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau setara RT.

Sebelum turun ke lapangan, BPS menyiapkan daftar awal sekitar 124 ribu calon keluarga dan unit usaha dari berbagai sumber data. Daftar ini kemudian dimutakhirkan untuk menghapus data ganda atau usaha yang sudah tutup, serta menambahkan usaha baru. Proses verifikasi dan wawancara mencakup karakteristik usaha, tenaga kerja, aset, pendapatan, pengeluaran, sumber permodalan, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga status badan hukum.

Sensus Ekonomi, yang dilaksanakan setiap 10 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, bertujuan memotret struktur perekonomian nasional dan daerah. Di Kota Cirebon, hasil sementara menunjukkan sektor perdagangan dominan, diikuti akomodasi dan makan minum, industri, transportasi dan pergudangan, serta pertanian. Pendataan kini juga mencakup ekonomi digital seperti penggunaan QRIS dan usaha daring.

Dengan sisa waktu pendataan lapangan hingga akhir Agustus 2026, diharapkan kerja keras para petugas ini menghasilkan potret ekonomi yang jujur dan akurat. Data yang valid akan memastikan pemerintah tidak mengambil keputusan dengan peta ekonomi yang keliru, sehingga kebijakan yang lahir dapat menentukan hidup banyak orang secara lebih baik.

Sumber: AntaraNews