Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.041 Triliun di Juli 2026

BI mencatat utang luar negeri Indonesia stabil di Juli 2026 sebesar US$454,8 miliar. Ada pergeseran antara ULN publik dan swasta. Ini penjelasan BI.

Agustina Melani
Oleh Agustina Melani - Reporter
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.041 Triliun di Juli 2026
Langkah awal menuju kebebasan finansial adalah memahami kondisi keuangan, mulai dari pemasukan, pengeluaran, utang, hingga kemampuan menabung. (Foto/Dok: Pexels)

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 stabil di US$ 454,8 miliar atau sekitar Rp 8.041,77 triliun dengan asumsi kurs rupiah sekitar Rp 17.680 per dolar AS. Angka tersebut relatif sama dibanding Juni 2026 yang sebesar US$ 454,5 miliar atau Rp 8.036,46 triliun.

Mengutip laman BI, Selasa (15/9/2026), secara tahunan ULN Indonesia tumbuh 4,9% (yoy). “Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik di tengah penurunan ULN swasta,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso.

BI menyebut ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi utang pemerintah pada Juli 2026 tercatat US$ 218,4 miliar (sekitar Rp 3.861 triliun), tumbuh 3,2% (yoy). “Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga,” kata Ramdan.

Ia menuturkan pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas melalui pemenuhan pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu serta pengelolaan yang pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien. “Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN,” kata dia.

Menurut BI, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,7%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%). “Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang,” kata dia.

Di sisi lain, ULN swasta menurun. Posisi ULN swasta pada Juli 2026 sebesar US$ 194,5 miliar, terkontraksi 1,2% (yoy). Penurunan terjadi pada kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) sebesar 1,4% (yoy) serta lembaga keuangan (financial corporations) 0,3% (yoy).

Sektor Ekonomi Penyumbang Utang Swasta

Menurut BI, ULN swasta terutama berasal dari Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian. Keempat sektor tersebut mencakup 80,6% dari total ULN swasta, dan komposisinya tetap didominasi utang jangka panjang.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” kata Ramdan.

BI mencatat rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di 30,7% pada Juli 2026 dan mayoritas berbentuk utang jangka panjang.

Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia juga terus mengoptimalkan peran ULN guna menopang pembiayaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalkan risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian.

Rekomendasi