DPRD Sulsel

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menargetkan peningkatan perolehan **Target Kursi PPP Sulsel** di Pemilu Legislatif mendatang, optimis mengembalikan kejayaan partai setelah pelantikan pengurus baru DPW PPP Sulawesi Selatan.

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Komisi B DPRD Sulawesi Selatan menyikapi serius dugaan permainan harga pupuk subsidi yang meresahkan petani di Kabupaten Bone, mengungkap potensi manipulasi jalur distribusi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadwalkan pemanggilan Kepala Kesbangpol Sulsel untuk Rapat Dengar Pendapat terkait dugaan pelanggaran dalam seleksi Paskibraka tingkat nasional. Kisruh Seleksi Paskibraka Sulsel ini mencuat setelah adanya laporan peserta.

Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan wajib segera menindaklanjuti rekomendasi BPK Sulsel atas LHP LKPD 2025 dalam 60 hari. Apa saja kriteria pemeriksaan BPK yang harus dipenuhi?

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam seleksi anggota Satpol PP Sulsel mencuat, membuat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan buka suara dan siap menampung aduan korban yang merasa dirugikan.

Dia menegaskan proses pengadaan program bibit nanas sudah dibahas di DPRD Sulsel.

Mantan pimpinan DPRD Sulsel angkat bicara setelah diperiksa Kejati Sulsel terkait dugaan kasus korupsi bibit nanas Rp60 miliar, membantah keterlibatan dan menegaskan tidak ada pembahasan anggaran tersebut.

Gedung utama DPRD Sulawesi Selatan akan dirobohkan dan dibangun ulang setelah dinyatakan tidak layak pakai oleh Kementerian Pekerjaan Umum, menyusul insiden pembakaran pada Agustus 2025.

DPRD Sulsel mempertanyakan efektivitas anggaran pemeliharaan rest area di Jeneponto dan Sidrap yang mencapai ratusan juta rupiah, namun diduga terbengkalai dan tidak memberikan kontribusi pada PAD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mendesak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel untuk segera menyelesaikan perbaikan jalan berlubang di sejumlah titik krusial jelang mudik Lebaran 2026 guna menjamin keselamatan dan ke

DPRD Sulsel serahkan dana infak buka puasa sebesar Rp61 juta kepada Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar, sekaligus mendukung inisiatif ramah lingkungan selama Ramadhan 1447 H.

Komisi D DPRD Sulawesi Selatan merekomendasikan penghentian sementara Proyek Irigasi Bendung Bone di Kabupaten Bone karena temuan masalah dan belum adanya kajian kelayakan resmi dari tim ahli.

Pimpinan DPRD Sulsel memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif pengadaan Gudang Pangan Polri, menegaskan komitmen dalam menjaga ketersediaan pangan di wilayah Sulawesi Selatan.

DPRD Sulsel meninjau lokasi sengketa lahan Perum Perumnas di Makassar untuk mencari solusi kepastian hukum. Klaim HPL Perumnas berbenturan dengan bukti kepemilikan warga, memicu penelusuran fakta lapangan.

DPRD Sulsel menyoroti dugaan korupsi proyek Tanggul Tallo senilai Rp44,8 miliar yang melibatkan praktik 'tali asih' kepada warga. Temukan kejanggalan dalam proyek vital ini.

Untuk tahap awal, Kementerian PU menganggarkan Rp90 miliar untuk melakukan rehabilitasi gedung DPRD Sulsel dan Makassar.

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin harap DPRD Sulsel jadi jembatan komunikasi dengan Pemprov, mendesak penyelesaian DBH dan BPJS yang belum terbayar, demi fiskal daerah.

KPK Ingatkan DPRD Sulsel agar tidak mengintervensi pelaksanaan program pokok pikiran (pokir), terutama terkait pengadaan barang dan jasa, demi mencegah kerugian negara. Apa dampaknya jika peringatan ini diabaikan?

Pembangunan ulang bangunan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang ditargetkan rampung pada Desember 2025.