Sri Mulyani Akui APBN di Awal Tahun Anjlok Rp31,2 Triliun

Menurut Sri Mulyani, defisit merupakan bagian dari perencanaan pembiayaan yang sudah disusun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode Januari hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun, atau sekitar 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun terdapat defisit, angka ini masih dalam batas yang telah ditetapkan dalam APBN, yang mematok defisit sebesar 2,3% dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun.

"Dari total keseimbangan terjadi defisit sebesar Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Febaruari atau 0,13% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3).

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa hingga akhir Februari, pemerintah telah mengeluarkan belanja negara sebesar Rp348,1 triliun, yang merupakan 9,6% dari total anggaran belanja yang direncanakan tahun ini. Belanja ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp211,5 triliun, dengan rincian belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp83,6 triliun (7,2% dari target belanja Kementerian/Lembaga) dan belanja non-K/L sebesar Rp127,9 triliun (8,3% dari target belanja non-K/L).

"Hingga akhir Februari dengan berbagai terjadinya inpres, efisiensi dan lain-lain, kita masih melihat belanja negara Rp348,1 triliun, realisasi ini 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini," ujar Menkeu.

Selain itu, transfer ke daerah juga menunjukkan progres yang signifikan. Hingga akhir Februari, transfer yang dilakukan mencapai Rp136,6 triliun, atau sekitar 14,9% dari total transfer yang direncanakan tahun ini sebesar Rp919 triliun.

"Untuk transfer lebih maju, kita sudah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun, dari persentase lebih tinggi dari kecepatan Pemerintah pusat yaitu 14,9% dari total transfer tahun ini sebesar Rp919 triliun," kata Sri Mulyani.

Pada sisi pendapatan negara, total pendapatan pada Januari-Februari 2025 tercatat sebesar Rp316,9 triliun, atau sekitar 10,5% dari target pendapatan tahun 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun.

Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan, yang tercatat mencapai Rp240,4 triliun, terdiri dari pajak sebesar Rp187,8 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp52,6 triliun. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memberikan kontribusi sebesar Rp76,4 triliun.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa keseimbangan primer hingga akhir Februari 2025 tercatat mengalami surplus sebesar Rp48,1 triliun, meskipun defisit masih tercatat.

“Untuk posisi 2025 akhir Februari, keseimbangan primer dalam posisi surplus Rp48,1 triliun,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, defisit tersebut merupakan bagian dari perencanaan pembiayaan yang sudah disusun sebelumnya, dan pembiayaan yang cukup besar telah dikelola dengan baik, dengan 35,7% pembiayaan yang sudah diserap pada dua bulan pertama tahun ini.

Penundaan Laporan APBN KiTa

Menteri Keuangan juga memberikan penjelasan terkait penundaan pelaksanaan laporan APBN KiTa untuk periode Januari dan Februari 2025. Penundaan ini menjadi sorotan publik, yang mempertanyakan alasan tidak disampaikannya laporan tersebut pada bulan Februari.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penundaan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk memastikan stabilitas data terkait pelaksanaan anggaran negara. Ia mengatakan, data yang ada belum cukup stabil untuk disampaikan karena berbagai faktor yang memengaruhi kinerja APBN di awal tahun.

"Banyak pertanyaan dari media, waktu itu bulan Februari tidak dilakukan (penyampaian APBN KiTa) untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang memang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, kita melihat datanya belum stabil, karena berbagai faktor," kata Sri Mulyani.

Ia menambahkan bahwa penundaan ini bertujuan agar laporan yang disampaikan memiliki dasar yang lebih stabil dan dapat dibandingkan secara akurat, untuk menghindari interpretasi yang keliru terkait pelaksanaan APBN.

"Ini semua kita pertimbangkan untuk kita menunggu data cukup stabil sehingga kami bisa memberikan laporan mengenai pelaksanaan APBN KiTa 2025 dengan dasar yang lebih stabil dan diperbandingkan, sehingga tidak terjadi salah interpretasi," jelas Sri Mulyani.