APBN Februari Defisit Rp135,7 Triliun, Kemenkeu Ungkap Penerimaan Pajak Tetap Tumbuh 30,4 Persen

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencatatkan defisit sebesar Rp135,7 triliun per 28 Februari 2026. Angka ini setara dengan 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara, menunjukkan tantangan fiskal di awal tahun.

Defisit ini terjadi meskipun penerimaan pajak menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan pertumbuhan signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pengumpulan pajak telah tumbuh stabil 30 persen baik di Januari maupun Februari 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam taklimat media yang berlangsung di kantor Kemenkeu Jakarta pada Jumat. Pertumbuhan pajak yang konsisten ini menjadi sorotan di tengah kondisi defisit APBN Februari Defisit yang tercatat.

Kinerja Pendapatan Negara: Pajak Melesat, PNBP Terkoreksi

Secara keseluruhan, pendapatan negara telah terkumpul sebesar Rp358 triliun hingga akhir Februari 2026. Jumlah ini merepresentasikan 11,4 persen dari target APBN yang ditetapkan sebesar Rp3.153,6 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,8 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Penerimaan perpajakan menjadi motor utama pendapatan negara, mencapai Rp290 triliun atau 10,8 persen dari target. Sektor ini berhasil tumbuh sebesar 20,5 persen, dengan kontribusi terbesar dari pengumpulan pajak yang mencapai Rp245,1 triliun.

Pengumpulan pajak tersebut menunjukkan pertumbuhan impresif sebesar 30,4 persen, mengindikasikan aktivitas ekonomi yang sehat. Namun, penerimaan kepabeanan dan cukai terkoreksi 14,7 persen, meskipun masih menyumbang Rp44,9 triliun atau 13,4 persen dari target.

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkumpul sebesar Rp68 triliun, atau 14,8 persen dari target. Angka ini mengalami penurunan sebesar 11,4 persen, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi APBN Februari Defisit.

Realisasi Belanja Negara Melonjak Signifikan

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp493,8 triliun per Februari 2026. Angka ini setara dengan 12,8 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun, dan menunjukkan peningkatan tajam sebesar 41,9 persen.

Belanja pemerintah pusat menyerap Rp345,1 triliun, atau 11 persen dari target, melonjak 63,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan akselerasi program-program pemerintah di awal tahun.

Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp155 triliun, tumbuh 85,5 persen. Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp191 triliun, naik 49,4 persen, menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai pos pengeluaran.

Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan realisasi yang kuat, mencapai Rp147,7 triliun atau 21,3 persen dari target. TKD tumbuh sebesar 8,1 persen, mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

Keseimbangan Primer dan Pembiayaan APBN

Dengan kinerja pendapatan dan belanja tersebut, keseimbangan primer APBN mengalami defisit sebesar Rp35,9 triliun. Keseimbangan primer merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan negara dalam mengelola utangnya, di luar pembayaran bunga utang.

Untuk menutupi defisit ini, pembiayaan APBN telah terealisasi sebesar Rp164,2 triliun. Jumlah ini mencapai 23,8 persen dari target APBN yang ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun, menunjukkan strategi pembiayaan yang sedang berjalan.

Sumber: AntaraNews