Keuangan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan subsidi BUMN pada tahun 2025, ditandai dengan menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi. Hal ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas keuangan negara.

Kejaksaan Negeri Jember resmi meningkatkan status penanganan dugaan korupsi di Bank Jatim Cabang Pembantu Kalisat senilai Rp3 miliar ke tahap penyidikan, fokus pada pengelolaan keuangan periode 2023-2025.

Berita ekonomi sepekan terakhir menyoroti kenaikan harga LPG 12 kg, jaminan pasokan pangan jamaah haji, rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan, prediksi pertumbuhan ekonomi, dan bantahan isu uang negara, menjadi sorotan utama dalam rangkuman E

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, menyatakan pengadaan LNG Pertamina tidak memerlukan izin komisaris atau RUPS, membantah tudingan jaksa dalam kasus dugaan korupsi Corpus Christi.

Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penggeledahan di Kantor KSOP dan PT Pelindo Dumai. Penggeledahan Kejati Riau ini diduga terkait dugaan perkara aktivitas kepelabuhanan yang berhubungan dengan penerimaan keuangan negara.

Anggaran pendapatan dan belanja negara dipastikan semakin kokoh setelah Kejagung menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban dan penyelamatan uang negara senilai Rp11,4 triliun di Kejaksaan Agung, menambah total penyelamatan menjadi Rp31,3 triliun selama 1,5 tahun pemerintahannya.

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Satgas PKH atas dedikasi mereka dalam menyelamatkan keuangan dan aset negara, menegaskan komitmen pemerintah melindungi kekayaan bangsa.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen negara dalam melawan mafia hutan yang merugikan kekayaan alam Indonesia, sekaligus menyerahkan hasil penertiban kawasan hutan senilai triliunan rupiah untuk negara.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap tindakan intimidasi terhadap Satgas PKH sama dengan menghambat Kepala Negara, sekaligus menunjukkan komitmennya untuk melindungi petugas dan menyelamatkan kekayaan negara yang mencapai triliunan rupiah.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan kerugian perekonomian Rp171,99 triliun dalam kasus korupsi tata kelola minyak bersifat asumtif, hanya mengakui kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan BPK.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang mempersiapkan reformasi besar-besaran pada BUMN dan BUMD guna meningkatkan tata kelola dan fokus pada kepentingan publik.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura berhasil menghimpun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp5,7 miliar dari lelang sepanjang 2025, menunjukkan optimalisasi aset negara dan kontribusi signifikan terhadap keuangan.

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi Pengadaan LNG Corpus Christi, menegaskan transaksi terjadi setelah masa jabatannya berakhir.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Return On Assets (ROA) Danantara mencapai 7 persen, mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ini fokus pada proyek 'high return' dengan standar investasi lebih tinggi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat Kemandirian Ekonomi Desa melalui penguatan Koperasi Merah Putih dan efisiensi anggaran negara demi kesejahteraan rakyat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Tengah kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih empat piagam penghargaan IKPA Sempurna 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel dan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan enam tersangka Bea Cukai terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam importasi barang, usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Lampung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita uang ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang hakim di Depok, Jawa Barat, terkait dugaan suap perkara. Penangkapan ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang diungkap K

Kementerian Keuangan mengajak masyarakat untuk mengalokasikan investasi mereka ke Surat Berharga Negara (SBN) melalui ORI029, instrumen investasi SBN aman yang terjamin dan memberi kepastian.