Keuangan Negara

Anggaran pendapatan dan belanja negara dipastikan semakin kokoh setelah Kejagung menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban dan penyelamatan uang negara senilai Rp11,4 triliun di Kejaksaan Agung, menambah total penyelamatan menjadi Rp31,3 triliun selama 1,5 tahun pemerintahannya.

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Satgas PKH atas dedikasi mereka dalam menyelamatkan keuangan dan aset negara, menegaskan komitmen pemerintah melindungi kekayaan bangsa.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen negara dalam melawan mafia hutan yang merugikan kekayaan alam Indonesia, sekaligus menyerahkan hasil penertiban kawasan hutan senilai triliunan rupiah untuk negara.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap tindakan intimidasi terhadap Satgas PKH sama dengan menghambat Kepala Negara, sekaligus menunjukkan komitmennya untuk melindungi petugas dan menyelamatkan kekayaan negara yang mencapai triliunan rupiah.

Satgas PKH berhasil menyelamatkan aset negara hingga Rp371 triliun sejak Februari 2025, termasuk penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan. Simak rinciannya di sini.

Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Satuan Tugas Penegakan Hukum Kehutanan (PKH) dalam upaya pemulihan aset kehutanan senilai triliunan rupiah, menegaskan komitmen pemerintah menjaga kekayaan negara.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara di Kejaksaan Agung.

Dana tersebut berasal dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, uang rampasan negara, hingga denda administratif yang dilakukan oleh Kejagung.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat Nilai BMN NTT mencapai Rp78,39 triliun per Februari 2026, menunjukkan kontribusi vital bagi pembangunan daerah dan nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat Kemandirian Ekonomi Desa melalui penguatan Koperasi Merah Putih dan efisiensi anggaran negara demi kesejahteraan rakyat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Tengah kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih empat piagam penghargaan IKPA Sempurna 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel dan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan enam tersangka Bea Cukai terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam importasi barang, usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Lampung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita uang ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang hakim di Depok, Jawa Barat, terkait dugaan suap perkara. Penangkapan ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang diungkap K

Kementerian Keuangan mengajak masyarakat untuk mengalokasikan investasi mereka ke Surat Berharga Negara (SBN) melalui ORI029, instrumen investasi SBN aman yang terjamin dan memberi kepastian.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus Korupsi LPEI, sehingga total delapan orang kini terlibat. Simak peran masing-masing tersangka dan perkembangan penyidikannya yang merugikan negara hingga Rp919 miliar.

SMAN 1 Kota Serang raih juara nasional Cerdas Cermat BPK Muda, bukti literasi keuangan pelajar unggul. Prestasi ini tunjukkan pemahaman mendalam tentang peran BPK.

Polda Metro Jaya menyerahkan DIPA 2026 dan menandatangani Pakta Integritas, menegaskan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara sebesar Rp3,66 triliun. Simak detailnya!

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten mengumumkan serapan anggaran tahun 2025 di tiga kantor wilayahnya telah mencapai lebih dari 90 persen, menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan yang optimal.

KPPN Manokwari gencar sosialisasikan PMK 84 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran, khususnya untuk pekerjaan yang belum rampung, guna memastikan akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan negara.