APBN Defisit Rp 479,7 Triliun di Oktober 2025, Menkeu Purbaya: Masih Aman
Defisit APBN per 31 Oktober 2025 mencapai Rp479,7 triliun atau 2,02 persen PDB. Menkeu Purbaya menilai posisinya masih aman dan terkendali.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2025 mengalami defisit sebesar Rp 479,7 triliun. Angka tersebut setara dengan 2,02 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurut dia, besaran defisit itu masih berada dalam batas yang terkendali dan di bawah target outlook defisit APBN 2025 sebesar 2,78 persen PDB.
“Defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp 479,7 triliun atau sebesar 2,02 persen dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN sebesar 2,78 persen PDB,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/11).
Hingga akhir Oktober 2025, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.113,3 triliun atau sekitar 73,7 persen dari target outlook APBN sebesar Rp 2.865,5 triliun.
Penerimaan ini ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp 1.708,3 triliun atau 71,6 persen dari target, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah mencapai Rp 424 triliun atau sekitar 84,3 persen dari outlook.
Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 2.593 triliun atau 73,5 persen dari proyeksi belanja tahun ini sebesar Rp 3.527,5 triliun.
“Belanja ini dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas yang meliputi belanja pemerintah usaha sebesar Rp 1.879,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 713,4 triliun,” jelas Purbaya.
Proyeksi APBN 2026
Dalam penyampaian sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan bahwa pemerintah menargetkan belanja negara dalam Rancangan APBN 2026 sebesar Rp 3.786,5 triliun.
Angka ini lebih tinggi dibanding target pendapatan negara yang dipatok Rp 3.147,7 triliun, sehingga defisit pada 2026 diproyeksikan sebesar Rp 638,8 triliun atau sekitar 2,48 persen PDB.
Prabowo menyatakan RAPBN 2026 dirancang dengan pendekatan pembiayaan yang hati-hati dan berkesinambungan, serta diiringi dengan penguatan disiplin dan efisiensi fiskal.
"Sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Harapan saya adalah, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo dalam penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan beberapa waktu lalu.
Ia juga menegaskan pentingnya menutup kebocoran anggaran serta meminta dukungan seluruh elemen politik untuk memastikan pengelolaan APBN berjalan lebih disiplin dan akuntabel.
“Kita harus berani, dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran. Untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia,” tegas Prabowo.