Said Abdullah: Pertumbuhan Tinggi Harus Inklusif, Kepercayaan Pasar Harus Dipulihkan

Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi tinggi yang diusulkan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 harus dibarengi dengan upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial secara bersamaan.

Hal itu disampaikan Said Abdullah dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah mengenai Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2027.

Dalam kesempatan tersebut, Said mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung menyampaikan pengantar KEM PPKF 2027 dalam Sidang Paripurna DPR RI.

"Kami mencermati satu per satu usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 yang diajukan pemerintah. Kami mengapresiasi ketika Presiden Prabowo membuat tradisi baru kenegaraan dengan berpidato langsung di Paripurna DPR untuk menyampaikan Pengantar KEM PPKF 2027," kata Said.

Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, kurs Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, yield Surat Berharga Negara (SBN) 6,5-7,3 persen, Indonesian Crude Price (ICP) 70-95 dolar AS per barel, lifting minyak 602-615 ribu barel per hari, serta lifting gas 934-977 ribu barel setara minyak.

Menurut Said, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan syarat penting agar Indonesia dapat mencapai status negara berpendapatan tinggi (high income country). Karena itu, seluruh instrumen ekonomi negara harus diarahkan untuk menopang pertumbuhan tersebut.

"Kita telah minta Bank Indonesia ikut dalam urusan menopang pertumbuhan ekonomi. Sangat sepadan pula Danantara yang memiliki aset belasan ribu triliun untuk ikut memikul tugas mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tanggung jawab Danantara itu harus bisa kita kuantisir melalui perhitungan oleh BPS," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa strategi pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya mengejar angka semata. "Dalam hal menjalankan strategi pertumbuhan ekonomi haruslah sangat inklusif. Karena itu, nalar kebijakan fiskal harus merangkum satu orkestrasi kebijakan antara target pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang sama-sama akseleratif," tegasnya.

Said Soroti Tekanan Kurs, Yield SBN dan Pelemahan IHSG

Said juga menyoroti berbagai tekanan yang tengah dihadapi perekonomian nasional, mulai dari nilai tukar rupiah, tingginya yield SBN hingga tren pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"Saat ini kita menghadapi tekanan serius terhadap kurs dan suku bunga (yield) SBN. Sementara di lantai bursa, IHSG menunjukkan grafiknya kian merosot," katanya.

Menurut dia, pemerintah tidak perlu menyalahkan faktor eksternal seperti kebijakan hawkish Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) maupun konflik yang terjadi di kawasan Teluk.

"Kita tidak perlu menuding keluar mengapa The Fed memilih kebijakan hawkish dan Teluk terus bergejolak, karena itu di luar kendali kita. Justru yang harus kita persiapkan lebih terencana dan dieksekusi dengan baik adalah bagaimana mengatasi dolar, yield SBN yang mahal serta IHSG yang merosot," ujarnya.

Untuk memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan pasar, Said mengusulkan tiga langkah utama. Pertama, menjaga konsistensi kebijakan pemerintah serta menghindari pengumuman kebijakan yang masih prematur. "Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan lebih membangun dialog multi stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan," katanya.

Kedua, menjaga kesehatan fiskal negara. Ia mengapresiasi usulan pemerintah yang menargetkan defisit RAPBN 2027 sebesar 1,8-2,4 persen terhadap PDB. "Kami mengapresiasi proposal pemerintah yang mengajukan defisit RAPBN 2027 sebesar 1,8-2,4 persen PDB. Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan market," ujar Said.

Ia menilai keyakinan pasar akan semakin kuat apabila realisasi defisit tahun ini dapat ditekan lebih rendah dibanding target APBN 2026 sebesar 2,68 persen dan realisasi 2025 yang mencapai 2,81 persen.

Selain itu, pelaku pasar juga mengharapkan perbaikan tata kelola berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), termasuk peningkatan kapasitas pelaksana, pencegahan konflik kepentingan, penguatan rantai pasok, serta fokus terhadap kelompok sasaran dan wilayah prioritas.

Ketiga, mendorong perbaikan tata kelola pasar modal. "Kita bersama mendorong OJK terus memperbaiki tata kelola bursa, memperbaiki aspek transparansi kepemilikan saham, menambah porsi free float di atas 15 persen, serta terus mengevaluasi dan memperbaiki self-regulatory organization di pasar modal kita," katanya.

Yield SBN Tinggi Jadi Dilema

Said mengingatkan bahwa pada 2027 pemerintah masih menghadapi beban pembayaran bunga dan pokok utang yang besar, sementara kebutuhan pembiayaan tetap tinggi. Menurutnya, proyeksi yield SBN pada kisaran 6,5-7,3 persen menghadirkan dilema bagi pemerintah maupun investor.

"Tanpa imbal hasil yang lebih tinggi, sulit bagi pemerintah menarik minat investor. Tetapi imbal hasil tinggi menimbulkan beban bunga yang kian besar bagi pemerintah," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa investor tidak hanya mempertimbangkan tingkat imbal hasil, tetapi juga berbagai faktor risiko seperti penilaian lembaga pemeringkat, volatilitas kurs, kondisi fiskal, cadangan devisa, risiko politik, ketidakpastian regulasi hingga tren capital outflow.

"Kami berharap pemerintah tetap memperhitungkan berbagai hal tersebut. Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Delapan Program Prioritas Nasional

Dalam KEM PPKF 2027, pemerintah menawarkan delapan Program Prioritas Nasional yang meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Menurut Said, seluruh program tersebut merupakan tahapan berkelanjutan dari pembangunan jangka menengah dan panjang nasional. Ia mengingatkan peringatan BMKG terkait potensi El Nino ekstrem yang dapat mengancam ketahanan pangan dan air.

"BMKG memperingatkan kita harus bersiap menghadapi El Nino Godzilla atau musim kering yang panjang. Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan dan air. Oleh sebab itu mitigasinya harus sedini mungkin," ujarnya.

Di sisi lain, ketidakpastian geopolitik global juga dinilai masih akan berlangsung dalam jangka panjang. "Belajar dari perang Rusia-Ukraina serta perang di Teluk, dinamikanya ternyata cukup panjang. Program ketahanan pangan dan energi perlu strategi maraton, perlu napas panjang dan berkelanjutan," kata Said.

Reformasi Subsidi Energi dan Tantangan Bonus Demografi

Dalam sektor energi, Said meminta pemerintah segera melakukan reformasi kebijakan agar produksi dan konsumsi energi nasional lebih sinkron. "Kita ekspor batu bara untuk menopang dunia, tetapi konsumsi energi dalam negeri dari impor bahan bakar minyak. Ketidaksinkronan ini membuat anggaran kebijakan energi berbiaya mahal," ujarnya.

Ia juga menyoroti masih belum tepat sasaran pelaksanaan subsidi energi yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan bagi rumah tangga miskin. "Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi," katanya.

Selain itu, Said mengingatkan bahwa bonus demografi Indonesia yang berlangsung sejak 2012 diperkirakan berakhir pada 2041. Setelah itu Indonesia akan memasuki fase masyarakat menua. "Jangan sampai bangsa ini kian menua, namun masih miskin dan berpendidikan rendah," tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa dari 147,9 juta penduduk yang bekerja saat ini, sekitar 52 persen hanya berpendidikan SD dan SMP.

"Program pendidikan harus lebih akseleratif agar penduduk yang bekerja didominasi tingkat sarjana. Oleh sebab itu pendidikan tinggi harus inklusif, komersialisasi pendidikan di kampus harus segera dikoreksi," ujarnya.

Menurut Said, tanpa percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia berisiko tertinggal dari Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

Industrialisasi Harus Punya Arah Jelas

Said juga menegaskan bahwa hilirisasi dan industrialisasi merupakan agenda utama Presiden Prabowo dalam mendorong transformasi ekonomi nasional.

Ia mengungkapkan bahwa kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini masih sekitar 19 persen, jauh dari standar negara industri yang umumnya mencapai 30 persen PDB.

"Untuk menjadi negara industri, kontribusi industri terhadap PDB setidaknya 30 persen. Kita saat ini masih 19 persen PDB," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan negara industri membutuhkan prioritas yang jelas mengenai sektor mana yang akan dikembangkan terlebih dahulu. "Kita perlu industri yang kalau kita menuju ke sana dipastikan memiliki daya saing, menciptakan perluasan ekonomi, menyerap lapangan kerja, dan menjawab kebutuhan industri masa depan," katanya.

Karena itu, evaluasi arah industrialisasi dinilai penting sebelum pemerintah menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia, infrastruktur terintegrasi, ekosistem manufaktur dan inovasi, serta regulasi dan birokrasi yang efisien.

"Semoga pengantar ini memberi refleksi yang cukup bagi kita semua sebelum pada hari-hari mendatang kita melakukan pembahasan yang lebih mendalam," tutup Said Abdullah.