Penyaluran Dana Desa Bengkulu Tahap I Capai Rp160,39 Miliar, Dorong Ekonomi Lokal

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat progres signifikan dalam penyaluran Dana Desa di Provinsi Bengkulu. Hingga pertengahan Juni 2026, sebanyak 1.334 desa di seluruh wilayah Bengkulu telah berhasil memanfaatkan anggaran Dana Desa tahap pertama. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa.

Total anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp160,39 miliar, merepresentasikan 99,47 persen dari total pagu Dana Desa (DIPA) Provinsi Bengkulu tahun 2026 yang berjumlah Rp377,08 miliar. Keberhasilan penyaluran ini menjadi indikator positif terhadap efektivitas program Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran ini diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi yang kuat bagi masyarakat desa.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardhana, menyatakan bahwa percepatan penyaluran ini dirancang untuk memberikan efek ganda secara langsung pada sektor riil di masyarakat Bengkulu. Hal ini krusial terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang. Upaya ini juga menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Realisasi Penyaluran Dana Desa Bengkulu dan Wilayah Berprestasi

Realisasi penyaluran Dana Desa tahap pertama di Provinsi Bengkulu telah mencapai angka yang sangat memuaskan, yaitu 99,47 persen. Dari total 1.341 desa yang ada, 1.334 desa telah menerima alokasi dana, dengan total Rp160,39 miliar yang disalurkan hingga 12 Juni 2026. Angka ini mencerminkan keberhasilan koordinasi antara Kemenkeu dan pemerintah daerah dalam memastikan dana sampai ke tangan yang berhak.

Tujuh wilayah di Provinsi Bengkulu bahkan telah mencatatkan penyaluran Dana Desa tahap pertama hingga 100 persen. Kabupaten Bengkulu Utara menyalurkan Rp26,22 miliar untuk 215 desa, diikuti Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Rp17,05 miliar untuk 142 desa. Kabupaten Seluma merealisasikan Rp21,55 miliar untuk 182 desa, sementara Kabupaten Kaur menyalurkan Rp21,06 miliar untuk 192 desa.

Selain itu, Kabupaten Mukomuko telah menyalurkan Rp18,71 miliar untuk 148 desa, Kabupaten Kepahiang dengan Rp13,34 miliar untuk 105 desa, dan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp16,94 miliar untuk 142 desa. Namun demikian, terdapat tujuh desa yang masih belum menyalurkan alokasi Dana Desa, yaitu satu desa di Kabupaten Rejang Lebong dan enam desa di Kabupaten Lebong. Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah terkait untuk mendorong percepatan penyaluran sisa dana tersebut.

Dampak Ekonomi dan Pemanfaatan Dana Desa untuk Masyarakat

Dana Desa yang telah disalurkan memiliki peran vital sebagai instrumen fiskal APBN untuk menggerakkan perekonomian di tingkat desa. Pemanfaatan dana ini sangat beragam, mulai dari menjaga daya beli masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa hingga menciptakan lapangan kerja lokal. Ini merupakan langkah konkret dalam memastikan kesejahteraan masyarakat desa tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi.

Selain itu, Dana Desa juga difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa yang esensial, seperti jalan usaha tani, irigasi, dan jembatan. Pembangunan ini sebagian besar dilakukan menggunakan skema swakelola, yang tidak hanya memastikan kualitas tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat. Dengan skema ini, masyarakat desa secara langsung terlibat dalam proses pembangunan, menciptakan rasa kepemilikan dan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Mohamad Irfan Surya Wardhana menegaskan bahwa dengan tersalurnya Rp160,39 miliar di pertengahan tahun ini, denyut nadi ekonomi di desa-desa Bengkulu, mulai dari petani, kuli bangunan, hingga pedagang kecil, terus berdetak kuat. “Kami mengapresiasi sinergi seluruh Pemerintah Kabupaten yang telah bekerja keras mempercepat proses penyaluran ini,” ujarnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Dana Desa adalah motor penggerak utama dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di pedesaan.

Sumber: AntaraNews