Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023

Sebagai perbandingan, defisit APBN per 31 Maret mencapai 0,93 persen PDB atau Rp240,1 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Februari 2026 mencatat defisit sebesar Rp135,7 triliun, meskipun penerimaan pajak tumbuh signifikan 30,4 persen. Simak detail kinerja APBN Februari Defisit.

Pemerintah melaporkan kinerja APBN 2025 dengan defisit yang meningkat di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi.

Kemenkeu mencatat, hingga akhir November 2025, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook setahun penuh.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara hingga semester I-2025 mencapai Rp1.210,1 triliun.

Thomas menjelaskan, kinerja realisasi itu mencerminkan bahwa strategi pembiayaan fiskal dijalankan secara fleksibel dan terukur.

Pemerintah kembali mencatat defisit anggaran pada Mei 2025.

Posisi defisit tersebut masih sejalan dengan rencana awal pengelolaan fiskal yang telah dirancang pemerintah sejak awal tahun.

Sri Mulyani menyebut realisasi APBN periode Januari-Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun, atau sekitar 0,13% dari PDB.

Menurut Sri Mulyani, defisit merupakan bagian dari perencanaan pembiayaan yang sudah disusun sebelumnya.

Realisasi sementara pendapatan negara sepanjang tahun 2024 tumbuh 2,1 persen.

Kendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, tidak akan membebani kondisi Program Prioritas Fiskal nasional. Program ini dirancang fleksibel untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Presiden Prabowo mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 dalam Rapat Paripurna yang diadakan oleh DPR.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan resiliensi, namun tekanan fiskal meningkat akibat lonjakan harga energi global. Simak analisis lengkapnya di sini.

Pemerintah Indonesia, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, berupaya mengamankan APBN dengan mengoptimalkan penerimaan dari windfall profit batu bara di tengah kenaikan harga energi global.

Menurut saya, terlepas dari potensi dampak perang AS/Israel dengan Iran terhadap harga minyak, yang lebih penting adalah agenda perbaikan di tubuh pemerintah.

Sebanyak 90 siswa Orang Asli Papua (OAP) dari Papua Barat Daya diberangkatkan untuk mengikuti Program ADEM di empat provinsi, membuka peluang pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menegaskan dukungan APBN Rp137,89 miliar untuk Sensus Ekonomi 2026 NTT. Anggaran ini vital untuk data akurat demi pembangunan daerah.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali membuka program Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (BPDDI) 2026, guna meningkatkan kualifikasi akademik dosen dan memperkuat riset nasional.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengintensifkan program Pelatihan Vokasi Lampung di 33 titik. Langkah ini bertujuan mempercepat serapan tenaga kerja produktif ke pasar kerja, didukung APBD dan APBN.

Pengamat transportasi menilai pembangunan jaringan kereta Kalimantan akan memperkuat distribusi logistik dan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang di pulau tersebut. Rencana ini sedang dimatangkan pemerintah.

PLN Lampung berhasil menuntaskan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2025 untuk 10.830 rumah tangga di Lampung, wujudkan akses energi merata dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.