DJPb Pastikan APBN Perkuat Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 NTT Sebesar Rp137,89 Miliar

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dukungan ini direalisasikan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp137,89 miliar. Dana tersebut bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat dan komprehensif.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT, Adi Setiawan, mengungkapkan bahwa hingga akhir Juni 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah NTT telah menerima alokasi anggaran program penyediaan dan pelayanan informasi statistik. Dari total alokasi, Rp23,03 miliar atau 16,70 persen telah direalisasikan.

Sebagian besar anggaran ini, sekitar Rp75,13 miliar, dialokasikan khusus untuk penyusunan Laporan Publikasi Sensus Ekonomi 2026. Anggaran tersebut tersebar pada 22 satuan kerja BPS di seluruh NTT. Realisasi untuk kegiatan ini mencapai Rp40,93 miliar atau 54,48 persen, menunjukkan intensitas tahapan sensus di lapangan.

Dukungan pendanaan melalui APBN ini diharapkan mampu memastikan seluruh proses pendataan berlangsung efektif. Hal ini krusial untuk menghasilkan data statistik ekonomi berkualitas sebagai fondasi pembangunan ekonomi NTT yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.

Alokasi anggaran yang signifikan ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam memperoleh gambaran ekonomi yang jelas. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting bagi perencanaan pembangunan. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam membuat keputusan strategis.

Realisasi anggaran yang telah mencapai lebih dari 50 persen untuk penyusunan laporan publikasi menunjukkan progres yang baik. Ini menandakan bahwa tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di NTT berjalan sesuai rencana. Pengawasan ketat dari DJPb memastikan efisiensi penggunaan dana.

Adi Setiawan menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Data yang terkumpul tidak hanya menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah.

Sensus ini juga memberikan gambaran mengenai tren perekonomian terkini. Informasi ini sangat membantu pelaku usaha dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis di masa mendatang. Dengan demikian, sektor swasta dapat merespons dinamika pasar dengan lebih baik.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan peta ekonomi nasional yang akurat. Peta ini akan menggambarkan kondisi riil struktur ekonomi hingga tingkat daerah. Di NTT, data akan memuat persebaran dan karakteristik usaha berdasarkan skala, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) hingga usaha besar.

Informasi detail ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemberdayaan UMKM. Selain itu, data juga penting untuk peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan di NTT. Ini semua berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai pengelola APBN di daerah, Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT terus mengawal pelaksanaan anggaran Sensus Ekonomi 2026. Pengawalan ini memastikan seluruh tahapan sensus dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

DJPb berperan aktif dalam memantau realisasi anggaran dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Hal ini penting untuk mencegah penyimpangan dan menjamin bahwa dana APBN digunakan secara efektif dan efisien. Transparansi menjadi kunci dalam setiap tahapan.

Koordinasi yang erat antara DJPb, BPS, dan berbagai pihak terkait lainnya menjadi fundamental. Kolaborasi ini memastikan kelancaran proses pendataan dan pelaporan. Dengan demikian, tujuan utama sensus untuk menghasilkan data ekonomi berkualitas dapat tercapai.

Sumber: AntaraNews