Mendagri Teken SEB dengan Kepala BPS, Minta Pemda Dukung Sensus Ekonomi 2026

Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama BPS memulai Sensus Ekonomi 2026 Cianjur dengan 2.390 petugas, demi data akurat untuk pembangunan ekonomi daerah yang lebih maju.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kotawaringin Barat (Kobar) resmi memulai Sensus Ekonomi Kobar 2026, dengan fokus utama pendataan usaha besar dan menengah guna memetakan potensi ekonomi daerah.

BPS Kotawaringin Timur memastikan Sensus Ekonomi 2026 tidak ada kaitannya dengan pajak, mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur dan lengkap demi akurasi kebijakan pemerintah.

Wakil Gubernur Banten menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026, menekankan pentingnya data jujur untuk perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan akurat.

Kerja sama Pemprov Sulsel dan BPS RI menandai langkah maju dalam Penguatan Data Statistik Sulsel, menjadi kompas utama perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih akurat dan terukur.

Berbagai data yang dikumpulkan oleh BPS memiliki peran penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat (Kominfo Sulbar) intensifkan penyebaran informasi demi suksesnya Sensus Ekonomi 2026 yang krusial bagi pembangunan daerah.

BPS memulai publikasi Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar Mei–Juli 2026. Data ekonomi digital, UMKM, hingga ekonomi hijau menjadi fokus utama sensus.

Kegiatan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sejak 1986 ini akan dilaksanakan pada Mei-Juli 2026.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyerukan dukungan penuh pemerintah daerah se-Kepulauan Riau untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, guna menghasilkan data berkualitas sebagai fondasi kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen penuh menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Banjarmasin, memastikan data akurat untuk arah kebijakan ekonomi daerah dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dia memastikan keakuratan data sosial ekonomi menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk terus meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, menekankan pentingnya pendekatan pencegahan guna meminimalkan pelanggaran etik dalam pesta demokr

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga etika kepemiluan, Mendagri berharap DKPP dapat terus berperan aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran.

Pemerintah melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru atau moratorium tenaga honorer agar tak lagi nenambah beban APBD.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus melihat langsung dampak program dalam meningkatkan kualitas hunian.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh daerah di Indonesia menggelar Nobar Piala Dunia 2026. Langkah ini bertujuan menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat.

Kemendagri akan berperan aktif dalam pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang tersebar di berbagai sektor pembangunan.

Mendagri mengapresiasi hubungan kemitraan yang selama ini terjalin erat antara Indonesia dan Inggris (United Kingdom).

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Penilaian dilakukan menggunakan data kuantitatif yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.