Kasus Korupsi Kuota Haji Memanas, KPK Kembali Panggil Bos Maktour Travel

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.

Yang bersangkutan sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan karena masih menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.

KPK terus mendalami peran Fuad Hasan Masyhur, pemilik Maktour, dalam kasus korupsi kuota haji setelah menahan dua tersangka baru, memicu pertanyaan tentang keterlibatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengisian kuota haji di PT Maktour, perusahaan milik Fuad Hasan Masyhur, dengan memeriksa sejumlah saksi.

Fuad akan diperiksa penyidik terkait kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023-2024.

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Pendakwah Khalid Basalamah diperiksa KPK sebagai saksi dalam dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya pertemuan antara Fuad Hasan dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait pembahasan kuota haji tambahan 2024, di tengah kasus korupsi yang sedang diusut KPK.

KPK memberi sinyal bahwa kasus ini berkaitan erat dengan perusahaan biro travel haji dan umrah.

Pemeriksaan dilakukan KPK setelah gugatan praperadilan Yaqut terkait penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji periode 2024 ditolak.

Sebagai informasi, sampai dengan hari ini, pihak swasta yang sudah diperiksa rerata dari pihak biro travel haji dan umrah.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan **korupsi kuota haji** 2023-2024. Ia membantah keterlibatan dan klaim tidak mengetahui perihal kuota haji yang didapatkan biro travel dan umrah PT Maktour

Sudewo didakwa terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasaan dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati.

Noel sebelumnya diganjar hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3.

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

Tidak lama berselang, kasus suap juga menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), memastikan investasi tetap berjalan legal dan bertanggung jawab di Jawa Tengah.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Dengan membawa spanduk merupakan dukungan moral untuk Sudewo dan Sumarjiono Kades Arumanis Kecamatan Jaken.

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya untuk mengkonfirmasi permohonan Justice Collaborator-nya dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Akankah pengajuan ini membuka tabir nama-nama besar?

Syaefudin tak hadir dengan alasan sakit. Sebagai tindak lanjut, penyidik akan melayangkan pemanggilan ulang dirinya.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu.

Hasil pemeriksaan awal, tekanan darah Sudewo sempat berada pada angka yang cukup tinggi sehingga diperlukan observasi lebih lanjut sebelum menerima.

Napi disebut tiba-tiba terkena serangan jantung usai makan bubur pada pagi hari.