Korupsi Kuota Haji

Bos Maktour mengklaim dana itu bukan berasal dari keuntungan penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Menurut Yaqut, informasi yang hanya didengar kemudian muncul seolah-olah sebagai fakta.

Tempat tersebut dipilih karena dinilai lebih aman untuk mengumpulkan uang korupsi haji dibandingkan sekretariat Himpuh.

Di sidang Tipikor kasus kuota haji, Yaqut membantah ancaman 'keluar gerbong' dan klaim stafsus mewakilinya. Ia turut menjelaskan makna 'gerbong'.

Situasi tersebut terjadi ketika kabar mengenai Nusron Wahid yang akan menjadi Ketua Pansus Hak Angket Haji DPR RI 2024 mulai mencuat.

Hilman mengatakan perubahan kuota haji tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja karena harus dibahas kembali bersama DPR.

Dalam persidangan, JPU KPK memperlihatkan sejumlah barang bukti berupa aset kepada majelis hakim.

Kuasa hukum Gus Alex, Wa Ode Nur Zainab, menyampaikan hal itu di persidangan kemarin.

Video pidato Jokowi tersebut diputar saat jaksa memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Di Pengadilan Tipikor, Dito Ariotedjo menjelaskan awal pemberian kuota haji tambahan 20.000. Ia mengaku hadir saat pertemuan pemimpin dua negara.

Catatan itu diperlihatkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memeriksa Ridwan Kurniawan.

KPK meneliti kesaksian Gus Alex tentang permintaan uang saat rombongan Komisi VIII DPR di Arab Saudi. Ada 24 anggota disebut. Ini langkah KPK.

Dari nominal yang dimintakan untuk satu orang, dia hanya mampu memberikan setengahnya.

Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Yaqut menanyai saksi soal backdating dokumen dan dugaan fee pada perkara korupsi kuota haji.

Staf travel Pesona Mozaik mengaku memberikan US$ 75 ribu kepada eks Staf Khusus Menteri Agama dalam sidang kasus korupsi kuota haji.

Muhadjir Effendy mengungkap proses pengalihan 10 ribu kuota haji tambahan reguler menjadi haji khusus.

Gus Yaqut menyatakan tidak sanggup mengelola tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah.

Muhadjir Effendy hadir di PN Tipikor Jakpus sebagai saksi perkara kuota haji tambahan. Hakim memeriksa identitasnya di awal sidang. Ini rangkaian faktanya.

KPK menyatakan siap menghadirkan 303 saksi pada sidang korupsi kuota haji tambahan di Tipikor Jakarta. Pembagiannya mencakup Kemenag, PIHK, dan ahli.

Majelis Hakim Tipikor PN Jakpus menolak eksepsi Yaqut Cholil Qoumas dalam perkara kuota haji tambahan. Hakim memaparkan sejumlah alasan.