Telan Anggaran Rp1,3 Triliun, BPS akan Lakukan Sensus Ekonomi 2026

BPS Aceh siapkan ribuan petugas untuk Sensus Ekonomi 2026 mulai 1 Mei, fokus pada koordinasi, pemutakhiran data, dan sosialisasi demi hasil akurat.

Berbagai data yang dikumpulkan oleh BPS memiliki peran penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru menegaskan komitmen kuatnya untuk Sensus Ekonomi 2026, menjadikannya fondasi penting bagi pembangunan ekonomi daerah yang berbasis data akurat dan terpercaya.

BPS Nabire mengerahkan 200 petugas untuk Sensus Ekonomi 2026 yang akan mendata seluruh pelaku usaha, termasuk sektor digital, guna memperoleh gambaran ekonomi riil yang akurat.

BPS memulai publikasi Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar Mei–Juli 2026. Data ekonomi digital, UMKM, hingga ekonomi hijau menjadi fokus utama sensus.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyerukan dukungan penuh pemerintah daerah se-Kepulauan Riau untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, guna menghasilkan data berkualitas sebagai fondasi kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

BPS Palembang berupaya mendata seluruh pelaku e-commerce dalam Sensus Ekonomi 2026 Palembang untuk akurasi pertumbuhan ekonomi daerah dan potensi bisnis digital.

BPS menegaskan Jakarta Utara sebagai pusat aktivitas ekonomi terbesar di ibu kota DKI Jakarta.

Digitalisasi ekonomi menjadi indikator baru yang akan ditangkap dalam sensus ekonomi kali ini.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan Sensus Ekonomi 2026 krusial sebagai instrumen perencanaan kebijakan daerah. Mengapa data akurat begitu vital untuk pembangunan?

DPR dan BPS tegaskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penting untuk kebijakan ekonomi yang efektif. Temukan bagaimana data ini bisa mengubah arah pembangunan dan menjamin keamanan data Anda!

Informasi mengenai lowongan kerja untuk petugas Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) 2026 beredar di media sosial.

Mendagri menilai daerah yang memiliki basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam Verifikasi Data Pangan Nasional, guna meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan ketahanan pangan menghadapi El Nino.

Mendagri mengimbau jajaran BNPP agar memanfaatkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas oleh Kementerian PKP.

Dari sisi proporsi, kontribusi sektor tambang terhadap total PDRB juga mengalami peningkatan, dari 12,35 persen pada 2024 menjadi 14,51 persen pada 2025.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, termasuk di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pertahanan nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) Banggai Kepulauan meluncurkan program Desa Cantik 2026 untuk meningkatkan pengelolaan data di tingkat desa, guna mendukung pembangunan daerah yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Pemerintah Kota Depok menyatakan komitmen kuatnya untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026 dan pengecekan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahap 2, guna memastikan akurasi data serta kebijakan yang tepat sasaran.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat (Kominfo Sulbar) intensifkan penyebaran informasi demi suksesnya Sensus Ekonomi 2026 yang krusial bagi pembangunan daerah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyoroti krusialnya Pemanfaatan Data Statistik Kepri dalam mendorong pembangunan. Kolaborasi BPS dan Pemprov Kepri telah membuahkan hasil positif.

Gubernur Papua Matius D Fakhiri mendesak BPS setempat untuk memperbarui dan mengakurasi data Orang Asli Papua (OAP) serta pengusaha. Pembaruan Data OAP Papua krusial untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan afirmatif.

Diskominfo Sulbar berkomitmen menjaga ruang informasi tetap sehat dan akurat menjelang Sensus Ekonomi 2026, memastikan keberhasilan program prioritas nasional ini.