Sawah Abadi: Menjaga Fondasi Ketahanan Pangan Nasional untuk Generasi Mendatang

Diskusi para sesepuh HKTI Jawa Barat menyoroti pentingnya konsep Sawah Abadi demi menjamin ketersediaan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional di masa depan.

Keresahan akan masa depan lahan pertanian di Indonesia menjadi topik hangat dalam diskusi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat di Bandung. Perbincangan ini menyoroti pentingnya keberadaan sawah untuk menjamin ketahanan pangan nasional bagi generasi mendatang. Isu ini muncul di tengah upaya pemerintah mempertahankan capaian swasembada beras yang berhasil diraih pada tahun 2025.

Meskipun program pencetakan sawah baru di Merauke, Papua, dan Kalimantan Tengah terus digalakkan, pertanyaan mendasar muncul: apakah upaya ini cukup jika alih fungsi lahan produktif yang sudah ada terus terjadi? Diskusi tersebut menggarisbawahi bahwa masalah utama bukan hanya produksi beras saat ini, melainkan keberlanjutan lahan pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan.

Gagasan "Sawah Abadi" sebenarnya bukanlah hal baru dalam sejarah pembangunan pertanian Indonesia. Saat penyusunan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, istilah "Undang-Undang Sawah Abadi" sempat diusulkan. Esensinya tetap sama, yakni menjaga keberlangsungan lahan pertanian agar mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di masa depan.

Tantangan Alih Fungsi Lahan dan Kepemilikan

Semangat lahirnya undang-undang perlindungan lahan pertanian didasari oleh kenyataan bahwa alih fungsi lahan pertanian semakin masif di berbagai daerah, terutama sentra produksi pangan. Sawah produktif kini banyak berubah menjadi kawasan perumahan, pusat bisnis, kawasan industri, hingga berbagai proyek infrastruktur. Pembangunan tentu penting untuk mempercepat konektivitas dan meningkatkan daya saing ekonomi, namun seharusnya tidak mengorbankan fondasi kehidupan yang paling mendasar, yaitu kemampuan bangsa menyediakan pangan bagi rakyatnya sendiri.

Lebih lanjut, persoalan yang terjadi bukan hanya sebatas alih fungsi lahan. Bersamaan dengan itu, berlangsung pula alih kepemilikan lahan pertanian dari petani kepada pihak-pihak yang tidak lagi menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Lahan sawah berubah menjadi instrumen investasi. Banyak petani yang menjual tanahnya karena tekanan ekonomi, kebutuhan keluarga, atau tergiur nilai jual yang tinggi.

Meskipun transaksi jual beli lahan dapat memberikan keuntungan finansial jangka pendek, dalam jangka panjang, kehilangan lahan berarti hilangnya kemampuan untuk memproduksi pangan. Ketika lahan sudah berubah menjadi bangunan permanen, hampir mustahil mengembalikannya menjadi sawah yang produktif. Persoalan ini sesungguhnya bukan hanya masalah petani, melainkan persoalan seluruh bangsa. Setiap butir nasi yang tersaji di meja makan memiliki hubungan langsung dengan keberadaan sawah yang terus terjaga.

Ketika luas sawah menyusut, maka ruang produksi pangan ikut menyempit. Pada titik tertentu, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan menghadapi tantangan yang semakin besar. Oleh karena itu, gagasan tentang "sawah abadi" sebetulnya bukan sekadar slogan atau romantisme agraria, melainkan bentuk tanggung jawab antargenerasi. Ini adalah kesadaran bahwa lahan pertanian bukan hanya aset ekonomi hari ini, melainkan warisan yang harus dijaga untuk anak cucu di masa depan.

Urgensi Perlindungan Lahan Sawah Strategis

Indonesia patut bersyukur karena dalam beberapa tahun terakhir kondisi pangan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mencatat surplus beras. Bahkan cadangan beras pemerintah telah melampaui lima juta ton, sebuah capaian rekor baru sejak kemerdekaan. Prestasi tersebut layak diapresiasi.

Namun, keberhasilan hari ini tidak boleh membuat bangsa ini lengah terhadap ancaman yang sedang tumbuh secara perlahan. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi saat ini, melainkan juga oleh kemampuan menjaga sumber produksi untuk puluhan tahun mendatang. Dalam konteks itulah, perlindungan lahan sawah menjadi sangat penting. Program pencetakan sawah baru tentu perlu didukung sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi pangan nasional.

Namun, perlindungan terhadap sawah yang sudah ada harus menjadi prioritas yang sama pentingnya. Menambah lahan baru sambil membiarkan sawah produktif hilang ibarat mengisi air ke dalam ember yang bocor. Indonesia membutuhkan keberanian untuk menempatkan lahan pertanian sebagai aset strategis nasional. Penegakan tata ruang harus dilakukan secara konsisten.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa kawasan pertanian yang telah ditetapkan benar-benar terlindungi dari tekanan perubahan fungsi yang tidak terkendali. Regulasi yang sudah ada harus diterapkan secara tegas dan tidak mudah dikompromikan oleh kepentingan jangka pendek. Lebih dari itu, masyarakat juga perlu membangun kesadaran baru bahwa sawah bukan sekadar hamparan tanah yang menunggu nilai jual tertinggi, melainkan ruang kehidupan. Di sana terdapat kerja keras petani, tradisi yang diwariskan turun-temurun, serta harapan agar bangsa ini tetap mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Di banyak negara, ketahanan pangan kini menjadi isu strategis yang semakin penting. Perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, dan gangguan rantai pasok global mengingatkan bahwa pangan tidak bisa selalu bergantung pada pasar internasional. Ketika negara-negara penghasil pangan membatasi ekspor demi kebutuhan domestik, setiap bangsa harus mampu mengandalkan kekuatan produksinya sendiri. Indonesia memiliki modal besar untuk itu, dengan tanah yang subur, iklim yang mendukung, dan jutaan petani yang selama ini menjadi penjaga pangan bangsa. Namun modal tersebut hanya akan berarti jika ruang pertanian tetap tersedia dan terlindungi.

Sumber: AntaraNews