Barito Kuala Capai Target 87 Persen Lahan LP2B, Jamin Ketahanan Pangan Daerah

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Karawang.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan perluasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi 7.275 hektare. Langkah ini krusial untuk menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Pasaman Barat.

Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan 28.100 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B Lebak) yang tidak boleh dialihfungsikan demi menjaga ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani, didukung Perpres 4/2026.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berencana cetak sawah baru seluas 123 hektare untuk menggantikan 47 hektare lahan pertanian yang terdampak proyek Tol Sigli-Banda Aceh, sebagai komitmen mendukung swasembada pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen kuat dalam Perlindungan LP2B seluas 28.100 hektare, memastikan areal persawahan tidak beralih fungsi demi kedaulatan pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, menetapkan 28.100 hektare kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjamin ketersediaan pangan dan mendukung swasembada nasional. Bagaimana strategi perlindungan kawasan LP2B ini dari alih fungsi lahan

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengoptimalkan berbagai program strategis untuk menjaga **perlindungan sawah produktif** dan ketahanan pangan di tengah ancaman alih fungsi lahan yang terus meningkat.

Sebanyak 100 kabupaten/kota yang dinyatakan bebas dari moratorium alih fungsi lahan tersebut karena sudah mencapai target 87 persen dari total lahan baku sawah.

Pemerintah Kabupaten Lebak menjadikan Prioritas Pertanian Lebak sebagai tulang punggung pembangunan. Bagaimana strategi ini mampu menciptakan surplus pangan dan meningkatkan kesejahteraan warganya?

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencatat luas tanam padi sawah mencapai 8.794 hektare hingga Agustus 2025. Akankah target 20 ribu hektare tercapai?

Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak kaum perempuan, termasuk Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS), aktif berkontribusi mewujudkan daerah cerdas, mandiri, dan sejahtera. Peran perempuan Papua Selatan menjadi kunci pembangunan daerah ini.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas aktif serap aspirasi masyarakat melalui program Aksi Gotong Royong, membawa OPD untuk menindaklanjuti keluhan warga demi pembangunan daerah.

Bupati Madiun secara resmi melepas ratusan petugas Sensus Ekonomi 2026 Madiun. Data akurat dari sensus ini menjadi kunci penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di Kabupaten Madiun.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melestarikan budaya Kesultanan Kubu, memperkuat persatuan, dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman demi pembangunan daerah yang inklusif.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aten Munajat, menyerukan pemerintah memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah demi masa depan bangsa dan keberhasilan pembangunan daerah, menargetkan wajib belajar 12 tahun.

Bupati Sigi, Moh. Rizal Intjenae, menegaskan MTQ XXXI Sulteng adalah bukti nyata program Berani Berkah Pemprov Sulawesi Tengah, memperkuat nilai spiritual dan mendekatkan masyarakat pada Al-Quran.

Indonesia aktif memanfaatkan kerja sama BRICS guna mempercepat modernisasi pertanian nasional, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan produktivitas demi swasembada pangan.

Perum Bulog Kanwil Sumut siap menyalurkan Bantuan Pangan Juli 2026 kepada jutaan penerima manfaat. Stok beras di gudang Bulog Sumut dipastikan sangat mencukupi untuk kebutuhan tersebut.

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) berhasil memperluas lahan tanam padi seluas 1.362 hektare dari Januari hingga Mei 2026, sebuah langkah signifikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Indonesia serius mempercepat roadmap swasembada susu nasional. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan pangan melalui protein hewani, sekaligus mendongkrak produksi lokal.

Pemerintah serius mengupayakan Kemandirian Susu Nasional dari hulu ke hilir demi ketahanan pangan dan generasi emas 2045, mengingat 80 persen kebutuhan masih dipenuhi impor.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong penguatan riset sapi tropis. Hal ini dilakukan guna mempercepat kemandirian susu nasional dan mendukung ketahanan pangan berkelanjutan Indonesia.