Nusron Wahid

Pemanggilan KPK untuk Nusron Wahid batal. Ia berhalangan karena agenda internal ATR/BPN. Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang.

KPK masih menanti kehadiran Nusron Wahid hingga siang ini untuk pemeriksaan saksi terkait dugaan suap dan gratifikasi di Kementerian ATR/BPN. Ini penjelasannya.

KPK memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada Rabu (7/10/2026) terkait dugaan suap dan gratifikasi di kementeriannya. Lembaga menjelaskan statusnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan pemanggilan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB. Pemeriksaan direncanakan pekan ini.

Situasi tersebut terjadi ketika kabar mengenai Nusron Wahid yang akan menjadi Ketua Pansus Hak Angket Haji DPR RI 2024 mulai mencuat.

Yusril Ihza Mahendra menyebut pemeriksaan Nusron Wahid sepenuhnya kewenangan KPK. Pemerintah menunggu proses hukum dan menghormati keputusan lembaga tersebut.

Informasi mengenai dugaan penggunaan dana untuk kegiatan organisasi masyarakat hingga keperluan pribadi Nusron menjadi materi pendalaman penyidik.

Nusron Wahid enggan banyak komentar terkait dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

Baleg DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU Reforma Agraria ke paripurna. Nusron Wahid membeberkan harapan usai pengesahan. Begini penjelasannya.

Nusron Wahid menilai RUU Pengaturan Reforma Agraria bisa jadi landasan jelas untuk menyelesaikan konflik agraria. Kesepakatan Baleg DPR dibawa ke paripurna.

Tetapi, Nusron masih berstatus kader Golkar.

KPK menyatakan tidak melakukan penggeledahan di ruangan Nusron Wahid.

KPK menyebut belum ada pencegahan ke luar negeri untuk Nusron Wahid terkait kasus HGB Summarecon. Koordinasi penelusuran aset pun dilakukan. Simak pernyataannya.

KPK menyidik dugaan suap dan gratifikasi di ATR/BPN. Nama Nusron Wahid ikut disebut. Bagaimana sikap Prabowo dan temuan KPK? Simak faktanya.

KPK memaparkan alasan Nusron Wahid belum dijerat dalam perkara HGB PT Summarecon usai OTT. Ada batasan waktu dan tahapan penyidikan. Ini penjelasannya.

Nusron Wahid menargetkan balik nama tanah rampung 10 hari dan menyiapkan sanksi bagi pelanggar SOP. Skema waktu dan tahapannya dijelaskan.

Penerapan kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap.

Pemerintah mendorong integrasi data PBB dengan pertanahan lewat surat edaran bersama.

Nusron Wahid mengungkap maraknya kapling dan penjualan laut tanpa izin, terutama di Batam. Ia menyebut tahapan resmi reklamasi dilompati. Apa yang terjadi?

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan lelucon kepada Menteri ATR Nusron Wahid yang soal kekalahan tim Inggris di Piala Dunia 2026.