Nusron Wahid Mangkir, KPK: Jangan Sampai Ada Persepsi Menunda Penegakan Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK meminta Nusron tidak menunda proses penegakan hukum terkait perkara yang tengah diusut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan hal tersebut setelah Nusron Wahid tidak hadir dalam pemeriksaan terkait dugaan suap pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Rabu (7/10/2026).

"Sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara, salah satunya dengan mendukung proses penegakan hukum," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

Budi menegaskan, ketidakhadiran dalam proses pemeriksaan jangan sampai menimbulkan anggapan bahwa penegakan hukum sengaja ditunda.

"Jangan sampai kemudian muncul persepsi atau preseden menunda-menunda penegakan hukum," tambahnya.

Budi mengatakan penyidik KPK akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Nusron Wahid dalam waktu dekat. KPK pun meminta Nusron memenuhi panggilan tersebut.

"KPK mengimbau agar saksi kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang tersebut, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan," jelas Budi.

Menurut Budi, keterangan dari setiap pihak yang dipanggil memiliki peran penting dalam membantu penyidik mengusut perkara. Keterangan tersebut diperlukan untuk memperjelas konstruksi perkara yang sedang ditangani.

"Karena pada prinsipnya setiap pihak yang dimintai keterangan, adalah untuk membantu proses hukum yang sedang berjalan, termasuk untuk mendalami konstruksi perkara secara utuh," kata dia.