Investasi Daerah

Gubernur Kaltara menegaskan fokus Pembangunan Kaltara sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, menekankan penguatan fondasi transformasi melalui pertumbuhan berkualitas dan investasi. Simak strateginya!

Pemerintah Kabupaten Garut menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari BJB senilai Rp239 juta kepada 22 Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), menegaskan komitmen Pemkab Garut dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta syiar keagamaan di wilay

Gubernur Sumut Bobby Nasution serius mendorong peningkatan modal Bank Sumut hingga mencapai kategori KBMI 2, menyusul rencana OJK menghapus KBMI 1 pada 2029 untuk memperkuat struktur perbankan nasional.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bertemu Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono membahas strategi pengembangan potensi Gorontalo. Pertemuan ini diharapkan membuka peluang investasi demi kemajuan daerah dan memperkuat kolaborasi.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon melaporkan pertumbuhan ekonomi Ciayumajakuning mencapai 5,09 persen pada 2025, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya dan menunjukkan optimisme pasar.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) guna memperkuat kemampuan fiskal jangka panjang dan menjamin keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperketat Pengawasan Perizinan Pariwisata untuk memastikan kepatuhan hukum dan menjaga kualitas investasi. Langkah strategis ini diharapkan menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan berkelanjutan.

DPRD Jawa Barat mengingatkan Pemprov Jabar agar pembentukan Superholding Sanggabuana tidak membebani BUMD yang sudah sehat. Bagaimana strategi Pemprov Jabar memastikan efisiensi dan manfaat bagi masyarakat?

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengajak para Saudagar Bugis Makassar untuk aktif menjadi penggerak ekonomi daerah, menanamkan filosofi "Lao Sappa Deceng Lisu Mappideceng" demi kemajuan Sulsel.

Kanwil Kemenkumham Sulut aktif mendorong legalitas UMKM Sulawesi Utara dengan mempermudah perizinan dan sosialisasi Perseroan Perorangan, demi kepastian hukum dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

MPR RI menilai penerbitan Obligasi Daerah adalah langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Pemerintah Kota Singkawang serius menggarap peningkatan fasilitas Bandara Singkawang demi memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Apa saja usulan pengembangannya?

Pemerintah Provinsi Bengkulu mengajukan kawasan industri terintegrasi dengan Pelabuhan Pulau Baai agar dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat realisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bank Indonesia menilai hilirisasi batu bara sebagai strategi vital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang berkelanjutan, mengubah dominasi sumber daya alam menjadi keunggulan kompetitif dan menarik investasi lebih tinggi.

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) optimis peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hulu migas Aceh pada tahun 2026 mencapai 63 persen, lebih tinggi dari target sebelumnya, demi menggerakkan ekonomi daerah dan kapasitas nasional.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong kolaborasi HIPKA Sulteng dengan multipihak demi percepatan ekonomi daerah dan penguatan pengusaha lokal.

Akademisi Undana Kupang dorong optimalisasi program prioritas dan potensi daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT 2026. Langkah ini krusial kurangi ketergantungan transfer pusat.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kalianda sukses menerbitkan 14.024 paspor sepanjang tahun 2025. Capaian ini menegaskan komitmen Imigrasi Kalianda dalam pelayanan publik serta mendukung iklim investasi.

DPRD Kuningan menginisiasi Raperda Perlindungan Anak dan Perempuan demi pemenuhan hak asasi dan perlindungan kelompok rentan. Simak urgensi dan tahapan regulasi ini.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, meluruskan kesalahpahaman publik terkait Pengelolaan BUMD PT MAS, menegaskan perusahaan ini tidak terkait divestasi Freeport dan fokus tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mimika.