BPS Jateng Siapkan Sensus Ekonomi 2026 buat Petakan Usaha Mikro hingga Online: Jangan Takut Tak Terkait Pajak

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung dari Juni hingga Juli 2026. Sensus ini dilaksanakan untuk memotret utuh aktivitas perkembangan ekonomi secara riil dari sektor usaha mikro besar hingga perdagangan daring yang semakin berkembang.

"Sensus ini akan mendata semua pelaku usaha, ini penting untuk meng-update kondisi saat ini,” kata Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih usai Sosialisasi Sensus Ekonomi di Semarang, Kamis (30/10).

Dia menyebut bahwa digitalisasi ekonomi menjadi indikator baru yang akan ditangkap dalam sensus ekonomi kali ini, mengingat tren penjualan online yang belum tercakup dalam sensus sebelumnya pada tahun 2016.

Data usaha yang dihimpun pada sensus sebelumnya mencapai 40,1 juta unit usaha di Jawa Tengah. Namun, angka tersebut diperkirakan telah mengalami perubahan signifikan, terutama di sektor usaha mikro dan kecil yang sangat rentan terhadap dinamika ekonomi.

"Jadi usaha yang dulunya industri, kini bisa beralih menjadi perdagangan. Tentu di era saat ini ingin menangkap juga digitalisasi ekonomi yang dulu memang belum ada, dan sekarang makin marak penjualan-penjualan secara online,” jelasnya.

Dia meminta masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk menyiapkan data usaha seperti jumlah tenaga kerja dan pengeluaran, serta menjawab pertanyaan petugas dengan jujur.

"Yang jelas, hasil dari Sensus Ekonomi, BPS tidak mengeluarkan data secara individu, tetapi global, sehingga jangan takut beri data yang jelas dan benar. Semua kegiatan sensus yang dilakukan petugas tidak terkait dengan pajak," jelasnya.

“BPS tidak mengeluarkan data individu tapi secara agregat atau rata-rata. Kami harap masyarakat tidak menolak, karena ini murni untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi statistik nasional,” pungkasnya.

Pihaknya juga akan melakukan Sensus Ekonomi kepada masyarakat terkait dampak penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah pada November 2025. Dalam proses pengambilan sampel nantinya yang menjadi responden pihak-pihak yang terlibat langsung dalam program MBG.

"Respondennya meliputi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), supplier, sekolah, rumah tangga, hingga siswa," kata Endang Tri Wahyuningsih.

Terkait nantinya apakah survei yang dilakukan secara spesifik meneliti dampak program MBG, pihaknya enggan menjawab secara detail.

“Ya nanti pengaruhnya dampak MBG. Semua nanti ada variabel-variabelnya,” ungkapnya.

Pemantauan dampak program MBG tidak hanya dilakukan melalui survei khusus, tetapi juga akan diintegrasikan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hasil survei tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026, yang dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli tahun depan.

"Jadi pelaku usaha, katering maupun supplier, semuanya akan didata untuk mencari tahu dampak dari MBG. Sampelnya sampai provinsi,” pungkasnya.