Demokrasi Indonesia

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menepis isu intimidasi terhadap masyarakat kritis, menegaskan bahwa Pemerintah Terbuka Kritik dan selalu menerima masukan demi kemajuan bangsa.

Pakar hukum tata negara menegaskan supremasi hukum menjadi fondasi krusial dalam menjaga demokrasi dan hak masyarakat di era digital yang penuh tantangan, memantik rasa penasaran akan solusi ke depan.

Provinsi Aceh mencatatkan capaian gemilang dalam Indeks Demokrasi Aceh 2025, menjadi yang terbaik di Sumatera dan peringkat ketujuh nasional, menunjukkan kemajuan signifikan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Bawaslu Bantul gencar melaksanakan program Bawaslu Goes to School untuk memberikan edukasi demokrasi kepada pemilih pemula di tingkat SMA dan SMK, menyiapkan generasi muda yang cerdas dan kritis dalam Pemilu 2029 mendatang.

Komisi Informasi (KI) Pusat menegaskan pentingnya peran media sebagai pilar utama dalam mendorong transparansi publik, akuntabilitas, dan pemenuhan hak informasi masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai potensi korupsi partai politik dapat berakar sejak proses kaderisasi, bukan hanya saat menjabat, mendorong perbaikan tata kelola untuk mencegah praktik rasuah.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pelaporan terhadap akademisi Feri Amsari atas kritik kebijakan pemerintah tidak perlu dilakukan, menekankan hak warga negara untuk beropini.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

KPU Sumedang gencar melakukan program edukasi pemilih muda di sekolah-sekolah, menargetkan 45 ribu siswa untuk meningkatkan kesadaran politik jelang Pemilu 2029.

PDI Perjuangan mengkaji ulang ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu. Ini demi memastikan sistem demokrasi Indonesia efektif dan stabil, serta mengoptimalkan representasi politik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Tengah baru-baru ini menyelenggarakan kegiatan edukasi klinik (eduklin) untuk meningkatkan kapasitas dan integritas internal jajaran penyelenggara pemilu, demi menjaga maruah demokrasi.

Pernyataan Wakil Menteri HAM mengenai sumber pendanaan NGO memicu polemik. Jakarta Institute menilai pembahasan ini sebagai bagian dari fungsi kehati-hatian negara demi transparansi dan akuntabilitas gerakan sipil.

KPU Makassar berkoordinasi dengan Wali Kota Makassar untuk mempercepat Pemutakhiran Data Pemilih Makassar, sekaligus memperkuat pendidikan demokrasi demi suksesnya Pemilu 2029. Simak detailnya!

Bawaslu Gorontalo Utara memperkuat Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan pemilu, membahas isu strategis seperti politik uang dan hoaks demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

Gelombang penolakan terhadap wacana pilkada tak langsung lewat DPR/DPRD menguat di Makassar, dengan mahasiswa dari berbagai kampus menyuarakan penolakan keras yang khawatir mengancam kedaulatan rakyat dan kemunduran demokrasi.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penolakan tegas partainya terhadap wacana Pilkada dipilih DPRD, menekankan pentingnya mandat langsung rakyat untuk mencegah otoritarianisme dan korupsi.

Anggota DPRD DKI Jakarta menolak tegas wacana Pilkada melalui DPRD, menilai langkah ini sebagai kemunduran demokrasi yang merampas hak politik rakyat. Simak alasan kuat penolakan Pilkada melalui DPRD ini!

Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), mendorong wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan sekitar dua dekade.