Demokrasi Indonesia

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

Legislator Jabar gencar melakukan Edukasi Demokrasi Pelajar Kuningan, membekali generasi muda dengan pemahaman pentingnya peran mereka dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan (OMS Sulsel) menyatakan solidaritas dan mengutuk keras insiden penyerangan aktivis KontraS Andrie Yunus dengan air keras, menyoroti ancaman terhadap demokrasi dan HAM.

Aktivis HAM Andrie Yunus menjadi korban serangan air keras, memicu kekhawatiran serius dari anggota DPR. Insiden Serangan Air Keras Aktivis ini disebut alarm bagi demokrasi Indonesia dan menuntut pengusutan tuntas.

Serangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus disebut sebagai alarm serius bagi demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia, memicu desakan pengusutan tuntas.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI mendesak kepolisian segera mengusut tuntas pelaku dan dalang di balik kasus penyiraman air keras Andrie Yunus, aktivis KontraS, yang mengancam iklim demokrasi.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto mendesak kepolisian mengusut serius kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menekankan pentingnya perlindungan pembela HAM.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengecam **serangan air keras aktivis** KontraS sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan HAM, menuntut pengusutan tuntas hingga aktor intelektual.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen bersama tiga rekannya divonis bebas dalam kasus dugaan penghasutan, sebuah putusan penting yang diapresiasi sebagai penyelamat demokrasi dan kebebasan berpendapat.

KPU Sumedang gencar melakukan program edukasi pemilih muda di sekolah-sekolah, menargetkan 45 ribu siswa untuk meningkatkan kesadaran politik jelang Pemilu 2029.

Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PMII) menolak wacana **Pilkada Tak Langsung**, menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi. Simak selengkapnya di sini.

PDIP secara tegas menyatakan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada Langsung demi kedaulatan rakyat, sekaligus mendorong penerapan E-voting sebagai solusi efisiensi biaya politik dan penguatan integritas penyelenggara.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menegaskan HUT PDI Perjuangan ke-53 bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi ideologis dan konsolidasi untuk meneguhkan jati diri sebagai 'partai wong cilik', serta komitmen terhadap Pilkada langsung.

PDI Perjuangan secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap Pilkada Langsung. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya mekanisme ini untuk menentukan pemimpin daerah dan menghindari perdebatan yang sudah usai secara konstitusional.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong mahasiswa untuk aktif berkontribusi politik, memanfaatkan ruang aspirasi, dan tidak terjebak apatisme demi demokrasi yang lebih baik.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan Pilkada langsung maupun lewat DPRD sama-sama konstitusional, memicu perdebatan penting tentang masa depan demokrasi daerah.

DPD Partai Golkar Jawa Timur mendukung perubahan mekanisme Pilkada melalui DPRD, menilai sistem ini lebih selaras dengan filosofi Pancasila dan berpotensi meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah.

Bawaslu Sulsel menyoroti isu Pilkada melalui DPRD yang berpotensi mengubah sistem pemilihan kepala daerah, memunculkan tantangan pengawasan serta kekhawatiran akan kemunduran demokrasi dan potensi korupsi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta investigasi menyeluruh terhadap dugaan teror yang menimpa influencer pengkritik pemerintah, termasuk kasus DJ Donny, menegaskan keprihatinan Presiden Prabowo Subianto.