Pertamina EP dan Pemda Perkuat Sinergi Dukung Ketahanan Energi Pangan Nasional

PT Pertamina EP berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan energi pangan nasional. Sinergi ini diwujudkan melalui harmonisasi tata ruang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

PT Pertamina EP mengambil langkah strategis dengan menggandeng pemerintah daerah demi mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas ketahanan pangan masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen kuat dari sektor energi untuk berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial negara. Upaya terpadu ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, dan industri.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Produksi dan Lifting Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Nanang Abdul Manaf, menegaskan bahwa mewujudkan swasembada energi memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang terintegrasi, terkoordinasi, dan sistematis dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa ketahanan energi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan upaya kolektif.

Kolaborasi konkret ini diwujudkan melalui kegiatan bertajuk “Harmonisasi Tata Ruang dalam Rangka Mendukung Astacita Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan” yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 18-19 Mei 2026. Acara ini menjadi forum penting untuk menyatukan visi dan misi berbagai pihak terkait. Tujuannya adalah memastikan pembangunan sektor energi dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat luas.

Pentingnya Sinergi Lintas Sektor untuk Ketahanan Nasional

Sinergi antara PT Pertamina EP dan pemerintah daerah merupakan fondasi krusial dalam mencapai ketahanan energi dan pangan yang berkelanjutan di Indonesia. Nanang Abdul Manaf dari Kementerian ESDM menggarisbawahi bahwa swasembada energi tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh elemen bangsa. Keterlibatan aktif dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif.

Kegiatan harmonisasi tata ruang di Surabaya menjadi bukti nyata komitmen ini, mempertemukan berbagai pihak untuk menyelaraskan kepentingan. Diskusi yang konstruktif diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif untuk tantangan yang ada. Ini juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.

Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada aspek energi, tetapi juga merangkul isu ketahanan pangan yang tak kalah vital. Dengan menggabungkan kedua sektor ini, pemerintah dan Pertamina EP berupaya menciptakan ekosistem yang seimbang. Tujuannya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Komitmen Kuat dari Berbagai Pemangku Kepentingan

Kegiatan di Surabaya dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai instansi, menunjukkan tingginya komitmen terhadap isu ketahanan energi dan pangan. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Lampri turut hadir, bersama Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Anggono Mahendrawan. Kehadiran mereka menegaskan dukungan penuh dari lembaga terkait.

Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat dan Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi Hermansyah Y. Nasroen juga turut serta dalam acara tersebut. Rachmat Hidajat menyampaikan apresiasinya atas dukungan para pemangku kepentingan yang hadir. Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan kesamaan persepsi dan sinergi yang kuat untuk mendukung kegiatan hulu migas serta pencapaian ketahanan energi dan pangan nasional.

Hermansyah Y. Nasroen menambahkan bahwa agenda ini sangat penting agar pembangunan sektor energi tetap berjalan selaras dengan kepentingan pertanian, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menjadi langkah positif dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor pertanian, dan industri energi. Dukungan dari berbagai kepala daerah, seperti Bupati Majalengka Eman Suherman dan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman, serta jajaran dinas terkait, semakin memperkuat sinergi ini.

Harmonisasi Tata Ruang dan Dukungan Operasional Hulu Migas

Salah satu agenda utama dalam kegiatan harmonisasi tata ruang adalah pembahasan kebijakan pengendalian dan penertiban tanah serta tata ruang. Aspek ini krusial untuk memastikan bahwa pengembangan infrastruktur energi tidak berbenturan dengan rencana tata ruang daerah atau kepentingan masyarakat. Diskusi mendalam mengenai regulasi diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja yang jelas dan adil bagi semua pihak.

Pemerintah pusat dan daerah secara tegas menyatakan komitmennya untuk mendukung kegiatan Pertamina, khususnya dalam operasional hulu migas. Dukungan ini mencakup penyelesaian berbagai isu operasional yang mungkin timbul di lapangan. Semua penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memastikan kepastian hukum bagi investor dan operator.

Komitmen ini sangat vital untuk menjaga iklim investasi yang kondusif di sektor hulu migas dan mempercepat pencapaian target produksi nasional. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, Pertamina EP dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan energi. Hal ini juga akan membantu dalam menjaga pasokan energi yang stabil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sumber: AntaraNews