MK Dengar Keterangan ADI: Kesejahteraan Dosen Jadi Sorotan Utama Uji Materi UU Guru dan Dosen

Mahkamah Konstitusi mendengarkan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) dalam uji materi UU Guru dan Dosen. Isu **kesejahteraan dosen** menjadi fokus utama, menyoroti pentingnya perlindungan gaji pokok demi masa depan pendidikan tinggi nasional.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang penting pada Senin, mendengarkan keterangan dari Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) terkait uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sidang ini secara khusus membahas kelayakan gaji dan **kesejahteraan dosen**, sebuah isu krusial bagi masa depan pendidikan tinggi di Indonesia.

Ketua MK Suhartoyo memimpin jalannya persidangan di Gedung I MK, Jakarta, bersama delapan hakim konstitusi lainnya yang turut hadir. Gugatan ini tidak hanya berfokus pada penghasilan dosen, tetapi juga menyangkut amanat konstitusi mengenai keadilan sosial dan martabat profesi dosen.

Muhamed Ali Barawe, Ketua Umum ADI, menegaskan bahwa perkara ini adalah tentang keadilan sosial dan martabat dosen sebagai pilar penting dalam pembangunan pendidikan tinggi nasional. Tujuannya adalah mencapai Indonesia yang lebih maju pada tahun 2045 melalui kualitas pendidikan yang unggul.

Urgensi Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Dosen

Para pemohon, termasuk ADI, menilai Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini dianggap belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi para dosen di seluruh Indonesia. Ketidakpastian hukum dalam pasal yang diuji berpotensi besar memengaruhi keberlangsungan hidup dan martabat dosen.

Muhamed Ali Barawe menjelaskan bahwa tanpa adanya tafsir konstitusional yang secara tegas mewajibkan pemberian gaji pokok, perguruan tinggi dapat menerapkan praktik pengupahan yang rendah kepada dosen. Kondisi ini tentu saja merugikan dosen dan berdampak pada kualitas pengajaran serta penelitian. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat menjadi sangat esensial untuk menjamin **kesejahteraan dosen**.

Dosen memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, riset, inovasi, dan pengembangan teknologi nasional. Kualitas pendidikan tinggi suatu negara secara langsung ditentukan oleh kualitas dan tingkat **kesejahteraan dosen** yang mengajar di dalamnya. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

Perbandingan Internasional dan Dampak pada Tridharma

Muhamed Ali Barawe membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara lain yang telah membuktikan pentingnya sistem kompensasi yang baik bagi dosen. Negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan berbagai negara Eropa menempatkan profesi dosen sebagai profesi strategis negara. Hasilnya, negara-negara tersebut menunjukkan output riset yang lebih tinggi, produktivitas inovasi yang kuat, kualitas lulusan yang kompetitif, serta daya saing universitas dan negara yang unggul di tingkat global.

Ketidakpastian hukum terkait gaji pokok dan **kesejahteraan dosen** berdampak langsung pada kelangsungan hidup dan martabat mereka. Muhamed menyoroti bahwa sebagian dosen di Indonesia masih harus mencari pekerjaan tambahan di luar kampus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini tentu saja mengganggu fokus dan optimalisasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

“Saya tidak habis pikir bagaimana dosen bisa menjalankan tridharma secara optimal ketika masih harus memikirkan kebutuhan dasar keluarganya,” ujar Muhamed. Kondisi ini menghambat dosen untuk sepenuhnya mendedikasikan diri pada pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan inti dari tugas mereka.

Selain Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), MK juga mendengarkan keterangan dari beberapa pihak terkait lainnya dalam sidang ini. Pihak-pihak tersebut meliputi Melbourne Bergerak, Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, serta Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia. Keterangan dari berbagai pihak ini disampaikan dalam sidang perkara Nomor 272/PUU/XXIII/2025 dan Nomor 24/PUU-XXIV/2026, memperkuat argumen mengenai pentingnya **kesejahteraan dosen**.

Sumber: AntaraNews