Konstitusi

Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), mendorong wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan sekitar dua dekade.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai konten Pandji Pragiwaksono sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi, menekankan pentingnya kritik dalam demokrasi.

Ketua MPR Ahmad Muzani membahas rencana amendemen UUD 45 dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, menandakan diskusi serius akan segera menyusul terkait perubahan konstitusi.

Pakar hukum menilai Putusan MK Polisi Jabatan Sipil menciptakan aturan tegas, mewajibkan polisi aktif mundur dari keanggotaan Polri jika ingin menduduki posisi sipil. Apa dampaknya?

Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menegaskan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi pemandu konstitusional untuk amandemen UU Polri. Kebijakan transisi segera diperlukan.

Badan Pengkajian MPR RI menilai pelaksanaan Otonomi Daerah belum optimal karena menghadapi tantangan serius, mulai dari tarik-menarik kewenangan hingga biaya politik pilkada yang tinggi. Apa saja persoalannya?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan Penolakan Tim Senam Israel yang akan berlaga di Kejuaraan Dunia 2025 di Indonesia, demi amanat konstitusi dan dukungan Palestina.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menegaskan **Peran DPD RI** kini tak hanya urus daerah, tapi juga isu krusial seperti lingkungan dan perubahan iklim. Simak inisiatifnya!

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Taufik Basari menegaskan TAP MPR 2003 tetap krusial sebagai pedoman moral dan hukum, menjawab tantangan politik dan demokrasi di tengah isu oligarki.