Konstitusi

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membuka pintu masukan dari perguruan tinggi terkait UUD 1945. Diskusi ini diharapkan menemukan solusi atas permasalahan konstitusi atau implementasinya, menegaskan peran krusial kampus.

Anggota DPD Filep Wamafma menegaskan bahwa hak adat Papua mendapat perlindungan kuat dari konstitusi dan kerangka otonomi khusus, menjamin pengakuan serta kepastian hukum bagi lembaga adat di Papua.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan sapi qurban bantuan presiden (banpres) yang menggunakan APBN sah secara syariat dan konstitusi. Lantas, mengapa muncul polemik terkait Sapi Qurban Banpres APBN ini?

Mahkamah Konstitusi mendengarkan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) dalam uji materi UU Guru dan Dosen. Isu **kesejahteraan dosen** menjadi fokus utama, menyoroti pentingnya perlindungan gaji pokok demi masa depan pendidikan tinggi nasional.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pendapat Saiful Mujani yang diduga ajakan makar tidak dilindungi konstitusi karena berpotensi memicu instabilitas nasional.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa negara hukum sejati harus diukur dari seberapa besar dampaknya dalam menghadirkan ketertiban dan kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya tumpukan aturan.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

Kuasa hukum pemohon uji Undang-Undang Kesehatan berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menjaga sistem pendidikan nasional, khususnya terkait pendidikan dokter spesialis, demi konstitusi dan kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terkait pembatasan hak amnesti dan abolisi presiden. Permohonan ini dianggap kabur, sehingga MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut substansinya.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera membahas dan memberlakukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang dianggap krusial demi konsistensi arah pembangunan nasional dan telah disepakati seluruh fraksi

Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), mendorong wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan sekitar dua dekade.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai konten Pandji Pragiwaksono sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi, menekankan pentingnya kritik dalam demokrasi.

Ketua MPR Ahmad Muzani membahas rencana amendemen UUD 45 dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, menandakan diskusi serius akan segera menyusul terkait perubahan konstitusi.

Pakar hukum menilai Putusan MK Polisi Jabatan Sipil menciptakan aturan tegas, mewajibkan polisi aktif mundur dari keanggotaan Polri jika ingin menduduki posisi sipil. Apa dampaknya?

Badan Pengkajian MPR RI menilai pelaksanaan Otonomi Daerah belum optimal karena menghadapi tantangan serius, mulai dari tarik-menarik kewenangan hingga biaya politik pilkada yang tinggi. Apa saja persoalannya?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan Penolakan Tim Senam Israel yang akan berlaga di Kejuaraan Dunia 2025 di Indonesia, demi amanat konstitusi dan dukungan Palestina.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menegaskan **Peran DPD RI** kini tak hanya urus daerah, tapi juga isu krusial seperti lingkungan dan perubahan iklim. Simak inisiatifnya!

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Taufik Basari menegaskan TAP MPR 2003 tetap krusial sebagai pedoman moral dan hukum, menjawab tantangan politik dan demokrasi di tengah isu oligarki.