Ganjar di Debat Capres: Ada Guru Digaji Rp300.000, Sungguh Tidak Adil Pemerintah Ini

Untuk rencana ke depan, Paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD diklaim memiliki aplikasi bernama Bolpen.

Menurut Ganjar, jika sektor pendidikan ingin maju, maka pemerintah wajib memberikan fasilitas. Negara disebutnya harus hadir dan makin inklusi.

Ganjar di Debat Capres: Ada Guru Digaji Rp300.000, Sungguh Tidak Adil Pemerintah Ini

Ganjar di Debat Capres: Ada Guru Digaji Rp300.000, Sungguh Tidak Adil Pemerintah Ini

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengaku miris terhadap gaji guru di sekolah setingkat SMA yang masih di kisaran Rp300.000.

Menurut Ganjar, jika sektor pendidikan ingin maju, maka pemerintah wajib memberikan fasilitas. Negara disebutnya harus hadir dan makin inklusi.

"Ketika kita bicara pada pendidiknya atau gurunya, saya mau bercerita pengalaman saja. Ketika guru SMA/SMK/SLB diberikan pada provinsi, maka yang pertama saya tanyakan adalah, berapa gajimu? Rp300.000 pak. Sungguh tidak adil pemerintah ini," ungkapnya dalam sesi Debat Capres, Minggu (4/2).

Ganjar yang kala itu menjabat selaku Gubernur Jawa Tengah lantas memutuskan untuk meningkatkan gaji guru di wilayahnya sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) ditambah 10 persen.

"Maka pada saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Jawa Tengah, tambah 10 persen. Baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas," ujar Ganjar.

Untuk rencana ke depan, Paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD diklaim memiliki aplikasi bernama Bolpen.

Itu merupakan bimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru, memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran yang bermutu.

"Maka ketika praktik ini bisa kita lakukan, maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia musti dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat," kata Ganjar Pranowo.

Calon Presiden nomor urut 01, Anies Baswedan mengatakan bahwa kesejahteraan pendidik, baik guru maupun dosen, menjadi kunci dari pendidikan anak bangsa yang berkualitas agar mereka bisa fokus mengajar.

Menurut dia, prinsip untuk menyejahterakan para pendidik menjadi tanggung jawab bagi siapa pun pemangku kebijakan di Indonesia.

Hal itu karena pemangku kebijakan memiliki prinsip tersebut, kebijakan turunan yang dibuat akan dilaksanakan dengan mudah.

"Terjemahannya adalah pertanyaan apakah tenaga pendidikan di tempat Anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil dan setara," kata Anies dalam debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu.

Menurut Anies, kebijakan untuk menyejahterakan pendidik juga akan menyelesaikan masalah puluhan ribu guru honorer yang belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta masalah 1,6 juta guru belum tersertifikasi dan beban administrasi.

"Itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi," kata dia.

Selain itu, Anies berjanji bakal mempercepat sertifikasi guru, mengangkat 700 guru honorer menjadi PPPK, memberi beasiswa untuk anak guru, dosen, dan tenaga kependidikan, penghargaan dosen dan peneliti dan mengurangi beban administrasi bagi dosen.

"Prinsipnya ada nilai dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, dan bebaskan dari beban yang tidak perlu," kata Anies.