Perlindungan Hukum

Kantor Wilayah Kemenkum Aceh sukses menjemput bola dalam mengedukasi masyarakat tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual di arena Car Free Day, menarik antusiasme warga.

Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat menekankan urgensi **Pendaftaran Merek UMKM** untuk memastikan perlindungan hukum dan identitas usaha, serta mencegah sengketa di masa depan.

Kemenkum Aceh aktif membentengi produk unggulan UMKM Aceh Barat dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual dan perseroan perorangan, demi meningkatkan daya saing di pasar nasional.

Polda Jambi mengungkapkan adanya 45 kasus Konflik SAD Jambi atau Orang Rimba dalam lima tahun terakhir. Upaya penguatan stabilitas sosial dan edukasi hukum digencarkan untuk melindungi hak-hak mereka.

Kemenkum Sulut bersama Pemkab Minahasa Selatan gencar mendorong peningkatan legalitas UMKM. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah dan membuka akses permodalan lebih luas bagi pelaku usaha.

Kemenkum Sulawesi Barat menyerahkan empat Sertifikat Hak Cipta Skripsi kepada alumni Universitas Tomakaka, menegaskan komitmen perlindungan kekayaan intelektual dan memacu kreativitas di kalangan akademisi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) secara aktif mengawal pendaftaran Indikasi Geografis Kulat Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah, memastikan perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi produk khas daerah.

Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan bersinergi memperkuat perlindungan hukum produk inovasi, mendorong hilirisasi karya akademika agar berdampak ekonomi bagi masyarak

Polda Banten mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, menjamin penanganan tuntas dan profesional.

Kolaborasi antara Kanwil Kemenkumham dan PLN UIW Bangka Belitung siap memfasilitasi pendaftaran merek 20 produk UMK Babel. Inisiatif ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan daya saing produk UMK di pasar global.

Kantor Wilayah Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggandeng 26 organisasi bantuan hukum untuk memastikan layanan bantuan hukum gratis DIY menjangkau masyarakat miskin dan berjalan optimal pada tahun 2026.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel) gencar perkuat perlindungan hukum KI Belitung Timur. Upaya ini bertujuan untuk menginventarisasi potensi kekayaan intelektual komunal dan personal guna meningkatk

PT KAI Daop 7 Madiun menjalin MoU dengan Kejaksaan Negeri Blitar untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, memperkuat tata kelola perusahaan dan menjaga aset negara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah meresmikan Sentra KI di Poltekkes Kemenkes Palu, sebuah langkah strategis memperkuat perlindungan karya akademik dan mendorong inovasi di lingkungan kampus.

Majelis Rakyat Papua (MRP) Pegunungan aktif mendorong **perlindungan hukum produk lokal Papua Pegunungan** untuk memastikan hak cipta masyarakat adat. Inisiatif ini penting demi kepastian hukum dan ekonomi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PPRT, menyoroti kerentanan sistemik yang dihadapi Pekerja Rumah Tangga (PRT) perempuan akibat absennya perlindungan hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan empat sertifikat merek UMKM, menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum dan daya saing produk lokal di Pangkalpinang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kemenkum Sulteng) gencar mendorong pendaftaran merek kolektif untuk Koperasi Merah Putih, memastikan perlindungan hukum dan daya saing usaha di wilayah tersebut.

Profesi Penilai memegang peranan vital sebagai fondasi pengambilan keputusan ekonomi berskala besar. Simak bagaimana peran krusial Profesi Penilai menjamin stabilitas sektor keuangan nasional.

Pendaftaran Merek UMKM menjadi langkah krusial bagi pelaku usaha di Maluku Utara untuk naik kelas. Kemenkum Malut dan Unkhair berkolaborasi tingkatkan pemahaman perlindungan kekayaan intelektual.