Perlindungan Hukum

Kemenkum Sulut bersama Pemkab Minahasa Selatan gencar mendorong peningkatan legalitas UMKM. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah dan membuka akses permodalan lebih luas bagi pelaku usaha.

Kemenkum Sulawesi Barat menyerahkan empat Sertifikat Hak Cipta Skripsi kepada alumni Universitas Tomakaka, menegaskan komitmen perlindungan kekayaan intelektual dan memacu kreativitas di kalangan akademisi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) secara aktif mengawal pendaftaran Indikasi Geografis Kulat Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah, memastikan perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi produk khas daerah.

Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan bersinergi memperkuat perlindungan hukum produk inovasi, mendorong hilirisasi karya akademika agar berdampak ekonomi bagi masyarak

Polda Banten mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, menjamin penanganan tuntas dan profesional.

Kolaborasi antara Kanwil Kemenkumham dan PLN UIW Bangka Belitung siap memfasilitasi pendaftaran merek 20 produk UMK Babel. Inisiatif ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan daya saing produk UMK di pasar global.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat menegaskan Perda Kekayaan Intelektual esensial untuk melindungi potensi daerah dan mendorong ekonomi kreatif lokal.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kemenkum Malut) meluncurkan layanan konsultasi dan pendampingan untuk mempermudah proses pendaftaran merek, khususnya bagi UMKM, demi melindungi kekayaan intelektual mereka.

Kanwil Kemenkum Babel secara resmi menyerahkan Sertifikat IG Teh Tayu Jebus kepada Pemkab Bangka Barat, menjadi langkah penting untuk perlindungan hukum dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara bersinergi dengan Asosiasi Koperasi Merah Putih Kota Ternate untuk memperkuat pemberdayaan koperasi melalui legalisasi badan hukum dan pendaftaran merek kolektif, membuka peluang investas

Majelis Rakyat Papua (MRP) Pegunungan aktif mendorong **perlindungan hukum produk lokal Papua Pegunungan** untuk memastikan hak cipta masyarakat adat. Inisiatif ini penting demi kepastian hukum dan ekonomi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PPRT, menyoroti kerentanan sistemik yang dihadapi Pekerja Rumah Tangga (PRT) perempuan akibat absennya perlindungan hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan empat sertifikat merek UMKM, menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum dan daya saing produk lokal di Pangkalpinang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kemenkum Sulteng) gencar mendorong pendaftaran merek kolektif untuk Koperasi Merah Putih, memastikan perlindungan hukum dan daya saing usaha di wilayah tersebut.

Profesi Penilai memegang peranan vital sebagai fondasi pengambilan keputusan ekonomi berskala besar. Simak bagaimana peran krusial Profesi Penilai menjamin stabilitas sektor keuangan nasional.

Pendaftaran Merek UMKM menjadi langkah krusial bagi pelaku usaha di Maluku Utara untuk naik kelas. Kemenkum Malut dan Unkhair berkolaborasi tingkatkan pemahaman perlindungan kekayaan intelektual.

Kanwilkum Jambi mendesak Pemkab Sarolangun untuk segera membentuk regulasi kekayaan intelektual guna melindungi potensi lokal dan mendorong ekonomi kreatif masyarakat setempat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mendesak Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk segera membentuk Perda KI Pangkalpinang, guna memperkuat perlindungan hukum dan mendorong ekonomi kreatif daerah.

DPRD Sulteng resmi sahkan Perda PPMHA Sulteng untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh wilayah. Perda ini diharapkan mampu mengatasi konflik lahan dan degradasi lingkungan yang kerap mengancam komunitas adat.

Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku melaporkan peningkatan signifikan dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektual pada tahun 2025, menunjukkan kesadaran masyarakat yang kian tinggi akan perlindungan karya dan inovasi.