Perlindungan Hukum

Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat menindaklanjuti aduan sengketa merek Universitas Mulia Balikpapan melalui IPCRC, memastikan perlindungan kekayaan intelektual dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Sinergi antara Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan PLN UIW Babel memfasilitasi Pendaftaran Merek UMKM, mendorong daya saing produk lokal di pasar global.

Kementerian Hukum Maluku dan Universitas Terbuka Ambon menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pelindungan kekayaan intelektual hasil penelitian dan inovasi, demi mendorong manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.

Mahkamah Konstitusi mendengarkan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) dalam uji materi UU Guru dan Dosen. Isu **kesejahteraan dosen** menjadi fokus utama, menyoroti pentingnya perlindungan gaji pokok demi masa depan pendidikan tinggi nasional.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) secara resmi mengukuhkan tiga anak berkewarganegaraan ganda sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) melalui prosesi pengambilan sumpah setia kewarganegaraan, menandai komitmen negara dal

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung meluncurkan layanan keliling kekayaan intelektual, mendekatkan akses pendaftaran dan edukasi hukum kepada masyarakat serta UMKM.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual, mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah di Hari KI Sedunia.

Kantor Wilayah Kemenkum Aceh sukses menjemput bola dalam mengedukasi masyarakat tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual di arena Car Free Day, menarik antusiasme warga.

Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat menekankan urgensi **Pendaftaran Merek UMKM** untuk memastikan perlindungan hukum dan identitas usaha, serta mencegah sengketa di masa depan.

Kemenkum Aceh aktif membentengi produk unggulan UMKM Aceh Barat dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual dan perseroan perorangan, demi meningkatkan daya saing di pasar nasional.

Polda Jambi mengungkapkan adanya 45 kasus Konflik SAD Jambi atau Orang Rimba dalam lima tahun terakhir. Upaya penguatan stabilitas sosial dan edukasi hukum digencarkan untuk melindungi hak-hak mereka.

Kemenkum Sulut bersama Pemkab Minahasa Selatan gencar mendorong peningkatan legalitas UMKM. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah dan membuka akses permodalan lebih luas bagi pelaku usaha.

Kemenkum Sulawesi Barat menyerahkan empat Sertifikat Hak Cipta Skripsi kepada alumni Universitas Tomakaka, menegaskan komitmen perlindungan kekayaan intelektual dan memacu kreativitas di kalangan akademisi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) secara aktif mengawal pendaftaran Indikasi Geografis Kulat Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah, memastikan perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi produk khas daerah.

Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan bersinergi memperkuat perlindungan hukum produk inovasi, mendorong hilirisasi karya akademika agar berdampak ekonomi bagi masyarak

Polda Banten mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, menjamin penanganan tuntas dan profesional.

Kolaborasi antara Kanwil Kemenkumham dan PLN UIW Bangka Belitung siap memfasilitasi pendaftaran merek 20 produk UMK Babel. Inisiatif ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan daya saing produk UMK di pasar global.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat menegaskan Perda Kekayaan Intelektual esensial untuk melindungi potensi daerah dan mendorong ekonomi kreatif lokal.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kemenkum Malut) meluncurkan layanan konsultasi dan pendampingan untuk mempermudah proses pendaftaran merek, khususnya bagi UMKM, demi melindungi kekayaan intelektual mereka.

Kanwil Kemenkum Babel secara resmi menyerahkan Sertifikat IG Teh Tayu Jebus kepada Pemkab Bangka Barat, menjadi langkah penting untuk perlindungan hukum dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah.