Tragis Nasib Hakim di Indonesia, Gaji dan Uang Pensiun Kecil, Koruptor Mengintai

Aksi ini sebagai bentuk protes para hakim lantaran kesejahteraan mereka belum menjadi prioritas pemerintah selama ini. Aksi Cuti Bersama dimulai 7-11 Oktober.

Hakim di Indonesia dikabarkan bakal cuti kerja serentak. Aksi ini sebagai bentuk protes para hakim lantaran kesejahteraan mereka belum menjadi prioritas pemerintah selama ini.

Aksi yang dinamakan 'Gerakan Cuti Bersama' ini kabarnya bakal dilakukan ribuan hakim se-Indonesia bakal dimulai pada 7-11 Oktober 2024. Lewat gerakan ini, para wakil tuhan ini berharap ke depan akan mendapatkan gaji serta tunjangan yang lebih layak.

"Gerakan ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi para hakim yang telah lama terabaikan, serta mengingatkan pemerintah bahwa tanpa jaminan kesejahteraan yang layak, penegakan hukum akan kehilangan wibawa dan keadilan yang hakiki," kata Juru Bicara Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid melalui keterangannya, Rabu (2/10).

Gerakan cuti kerja ini dipicu keresahan para hakim yang merasa belum mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah selama 12 tahun belakangan. Dalam kurun waktu tersebut, gaji pokok hakim malah disamakan dengan Pengawal Negeri Sipil (PNS). Padahal, terkait gaji dan tunjangan hakim sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012. Selain itu, tunjangan jabatan yang diberikan kepada hakim juga tidak mengalami perubahan dan penyesuaian selama 12 tahun terakhir atau sejak diberlakukannya PP 94/2012

"Padahal tanggung jawab seorang hakim jauh lebih besar. Ketidakseimbangan ini menyebabkan ketika seorang hakim pensiun, penghasilannya menurun drastis," katanya.

Di saat yang bersamaan juga, kondisi ekonomi di dalam negeri setiap tahunnya terus mengalami inflasi. Hal ini membuat para hakim merasa kebutuhan tidak sejalan dengan tanggung jawab dan beban kerja yang diemban.

Selain gaji pokok yang disamaratakan dengan PNS, penghasilan mereka juga kalah bersaing dari kantor-kantor hukum ternama, perusahaan BUMN, bahkan perusahaan multinasional. Padahal dalam beban kerjanya, ada potensi intervensi finansial.

"Tanpa kesejahteraan yang memadai, hakim bisa saja rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari," ujar Fauzan.

Fauzan menambahkan, dalam laporan tahunan MA tahun 2023, jumlah hakim tingkat pertama 6.069 orang dengan jumlah perkara yang ditangani 2.845.784. Porsi penanganan perkara masing-masing hakim berbeda, belum lagi sebagian dari mereka ada juga yang dibebankan dengan pengawasan bidang dan manajemen peradilan.

"Beban kerja yang tidak proporsional dirasa sangat membebani, mengingat di setiap satuan kerja jumlah hakim tidak sama bahkan beberapa satuan kerja di Indonesia Timur saat ini hanya diisi oleh dua sampai tiga orang hakim, krisis hakim tampak nyata di depan mata," ujarnya.

Beban kerja dan tanggung jawab yang berat, ditambah lagi kondisi hidup jauh dari keluarga dan tidak adanya support sistem menjadikan hakim-hakim dilanda gangguan kecemasan dan persoalan.

Belum lagi risiko keamanan dan jaminan diterima hakim khususnya di daerah yang kerap kali mendapatkan kekerasan fisik, seperti dilempari kursi, diintimidasi selama proses pengadilan. Apalagi bila hakim yang menangani itu adalah seorang perempuan menjadi beban ganda baginya.

Fauzan menambahkan, mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 23 P/HUM/2018 telah diamanatkan untuk dilakukan peninjauan kembali soal pengaturan gaji hakim. Artinya, kata dia, PP 94/2012 otomatis sudah tidak berlaku lagi.

"Menuntut Presiden Republik Indonesia segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung, untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim," ujar Fauzan.

Pihaknya juga menuntut agar pemerintah menyusun Peraturan Perlindungan Jaminan Keamanan bagi Hakim, mengingat banyaknya insiden kekerasan yang menimpa hakim di berbagai wilayah pengadilan. Jaminan keamanan ini penting untuk memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau ancaman.

Lalu Berapa Sebenarnya Gaji Hakim Saat Ini?

Aturan mengenai gaji dan tunjangan hakim teruangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung. Aturan ini terbit di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mengacu pasal 2 dalam PP Nomor 94 Tahun 2012 dijelaskan, ada sejumlah hak dan fasilitas yang didapat para hakim ketika menjabat. Seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

Kemudian pada Pasal 9 juga dijelaskan adapun tunjangan lain yang dimaksud dalam salah satu poin pada Pasal 2 yakni tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan kemahalan.

Untuk tunjangan keluarga dihitung dari gaji pokok yang terdiri dari:

a. Tunjangan istri/suami sebesar 10 persen

b. Tunjangan anak 2 persen untuk paling banyak dua anak.

Sementara tunjangan beras diberikan masing-masing 10 kg untuk masing-masing anggota keluarga yakni suami, istri dan dua anak.

Mengacu aturan tersebut, berikut gaji pokok hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara:

Masa kerja 0-1 tahun

Golongan

IIIa Rp 2.064.100

IIIb Rp 2.151.400

IIIc Rp 2.242.400

IIId Rp 2.337.300

IVa Rp 2.436.100

IVb Rp 2.539.200

IVc Rp 2.646.600

IVd 2.758.500

IVe 2.875.200

Masa kerja 2-3 tahun

Golongan

IIIa Rp 2.125.700

IIIb Rp 2.215.700

IIIc Rp 2.309.400

IIId Rp 2.407.100

IVa Rp 2.508.900

IVb Rp 2.615.000

IVc Rp 2.725.600

IVd Rp 2.840.900

IVe Rp 2.961.100

Masa kerja 4-5 tahun

Golongan

IIIa Rp 2.189.200

IIIb Rp 2.281.800

IIIc Rp 2.378.300

IIId Rp 2.478.900

IVa Rp 2.583.800

IVb Rp 2.693.100

IVc Rp 2.807.000

IVd Rp 2.925.700

IVe Rp 3.049.500

Masa kerja 6-7 tahun

Golongan

IIIa Rp 2.254.600

IIIb Rp 2.349.900

IIIc Rp 2.449.300

IIId Rp 2.552.900

IVa Rp 2.660.900

IVb Rp 2.773.500

IVc Rp 2.890.800

IVd Rp 3.013.100

IVe Rp 3.140.500

Masa kerja 8-9 tahun

Golongan

IIIa Rp 2.347.100

IIIb Rp 2.420.100

IIIc Rp 2.522.500

IIId Rp 2.629.200

IVa Rp 2.740.400

IVb Rp 2.856.300

IVc Rp 2.977.100

IVd Rp 3.103.100

IVe Rp 3.234.300

Masa Kerja 10-11 tahun

Golongan

IIIa Rp 2.450.100

IIIb Rp 2.523.600

IIIc Rp 2.599.300

IIId Rp 2.707.700

IVa Rp 2.822.200

IVb Rp 2.941.600

IVc Rp 3.066.000

IVd Rp 3.195.700

IVe Rp 3.330.900

Masa kerja 12-13 tahun

Golongan

IIIa Rp 2.557.600

IIIb Rp 2.634.300

IIIc Rp 2.713.400

IIId Rp 2.794.800

IVa Rp 2.906.500

IVb Rp 3.029.400

IVc Rp 3.157.600

IVd Rp 3.291.100

IVe Rp 3.430.300

Masa kerja 14-15 tahun

Golongan

IIIa Rp 2.669.800

IIIb Rp 2.749.900

IIIc Rp 2.832.400

IIId Rp 2.917.400

IVa Rp 3.004.900

IVb Rp 3.119.900

IVc Rp 3.251.800

IVd Rp 3.389.400

IVe Rp 3.532.800

Masa kerja 16-17 tahun

Golongan

IIIa Rp 2.787.000

IIIb Rp 2.870.600

IIIc Rp 2.956.700

IIId Rp 3.045.400

IVa Rp 3.136.800

IVb Rp 3.230.900

IVc Rp 3.348.900

IVd Rp 3.490.600

IVe Rp 3.638.200

Masa kerja 18-19 tahun

Golongan

IIIa Rp 2.909.300

IIIb Rp 2.996.600

IIIc Rp 3.086.500

IIId Rp 3.179.100

IVa Rp 3.274.500

IVb Rp 3.372.700

IVc Rp 3.473.900

IVd Rp 3.594.800

IVe Rp 3.746.900

Masa kerja 20-21 tahun

Golongan

IIIa Rp 3.037.000

IIIb Rp 3.128.100

IIIc Rp 3.221.900

IIId Rp 3.318.600

IVa Rp 3.418.200

IVb Rp 3.520.700

IVc Rp 3.626.300

IVd Rp 3.735.100

IVe Rp 3.858.700

Masa kerja 22-23 tahun

Gologan

IIIa Rp 3.170.300

IIIb Rp 3.265.400

IIIc Rp 3.363.300

IIId Rp 3.464.200

IVa Rp 3.568.200

IVb Rp 3.675.200

IVc Rp 3.785.500

IVd Rp 3.899.000

IVe Rp 4.016.000

Masa kerja 24-25 tahun

Golongan

IIIa Rp 3.309.400

IIIb Rp 3.408.700

IIIc Rp 3.510.900

IIId Rp 3.616.300

IVa Rp 3.724.800

IVb Rp 3.836.500

IVc Rp 3.951.600

IVd Rp 4.070.100

IVe Rp 4.192.200

Masa kerja 26-27 tahun

Golongan

IIIa Rp 3.454.600

IIIb Rp 3.558.300

IIIc Rp 3.665.000

IIId Rp 3.775.000

IVa Rp 3.888.200

IVb Rp 4.004.900

IVc Rp 4.125.000

IVd Rp 4.248.800

IVe Rp 4.376.200

Masa kerja 28-29 tahun

Golongan

IIIa Rp 3.606.200

IIIb Rp 3.714.400

IIIc Rp 3.825.900

IIId Rp 3.940.600

IVa Rp 4.058.800

IVb Rp 4.180.600

IVc Rp 4.306.000

IVd Rp 4.435.200

IVe Rp 4.568.300

Masa kerja 30-31 tahun

Golongan

IIIa Rp 3.764.500

IIIb Rp 3.877.400

IIIc Rp 3.993.800

IIId Rp 4.113.600

IVa Rp 4.237.000

IVb Rp 4.364.100

IVc Rp 4.495.000

IVd Rp 4.629.900

IVe Rp 4.768.700

Masa kerja 32 tahun

Golongan

IIIa Rp 3.929.700

IIIb Rp 4.047.600

IIIc Rp 4.169.000

IIId Rp 4.294.100

IVa Rp 4.422.900

IVb Rp 4.555.600

IVc Rp 4.692.300

IVd Rp 4.833.000

IVe Rp 4.978.000

Sementara besar tunjangan diterima para hakim di Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer yakni:

- Pengadilan Tinggi, Dilmitama, Dilmiti

Ketua/Kepala Rp40.200.000

Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp36.500.000

Hakim Utama/Mayjen/Laksda/Marsda TNI Rp33.300.000

Hakim Utama Muda/Brigjen/ Laksma/Marsma TNI Rp31.100.000

Hakim Madya Utama/Kolonel Rp29.100.000

Hakim Madya Muda/Letnan KolonelRp 27.200.000

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator)

Ketua/Kepala Rp27.000.000

Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp24.500.000

Hakim Utama Rp24.000.000

Hakim Utama Muda Rp22.400.000

Hakim Madya Utama/Kolonel Rp21.000.000

Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp19.600.000

Hakim Madya Pratama/Mayor Rp18.300.000

Hakim Pratama Utama Rp17.100.000

Hakim Pratama Madya/Kapten Rp16.000.000

Hakim Pratama Muda Rp14.900.000

Hakim Pratama Rp14.000.000

Pengadilan Kelas IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA RI), Dilmil Tipe A

Ketua/Kepala Rp23.400.000

Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp21.300.000

Hakim Utama Rp20.300.000

Hakim Utama Muda Rp19.000.000

Hakim Madya Utama/Kolonel Rp17.800.000

Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp16.600.000

Hakim Madya Pratama/Mayor Rp15.500.000

Hakim Pratama Utama Rp14.500.000

Hakim Pratama Madya/Kapten Rp13.500.000

Hakim Pratama Muda Rp12.700.000

Hakim Pratama Rp11.800.000

Pengadilan Kelas IB, Dilmil Tipe B

Ketua/Kepala Rp20.200.000

Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp18.400.000

Hakim Utama Rp17.200.000

Hakim Utama Muda Rp16.100.000

Hakim Madya Utama/Kolonel Rp15.100.000

Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp14.100.000

Hakim Madya Pratama/Mayor Rp13.100.000

Hakim Pratama Utama Rp12.300.000

Hakim Pratama Madya/Kapten Rp11.500.000

Hakim Pratama Muda Rp10.700.000

Hakim Pratama Rp10.030.000

Pengadilan Kelas II

Ketua/Kepala Rp17.500.000

Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp15.900.000

Hakim Utama Rp14.600.000

Hakim Utama Muda Rp13.600.000

Hakim Madya Utama/Kolonel Rp12.800.000

Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp11.900.000

Hakim Madya Pratama/Mayor Rp11.100.000

Hakim Pratama Utama Rp10.400.000

Hakim Pratama Madya/Kapten Rp9.700.000

Hakim Pratama Muda Rp9.100.000

Hakim Pratama Rp8.500.000

C. Tunjangan Kemahalan

Zona 1

DKI Jakarta dan lokasi kerja lainnya yang tidak termasuk pada zona 2, 3, dan zona khusus. Pada zona ini ditidak tertulis nili tunjangannya.

Zona 2

Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah Rp1.350.000

Zona 3

Papua, Irian Jaya Barat, Tarakan, Nunukan, Maluku, Maluku Utara, Poso, Toli-Toli Rp2.400.000

Zona 3 Khusus

Bumi Halmahera (Maluku), Wamena (Papua), Tahuna (Sulawesi Utara) Rp 10.000.000

Gaji Hakim di Negara ASEAN

Kecilnya pendapatan membuat para hakim di Indonesia mengancam mogok kerja. Mereka protes besaran gaji pokok dan tunjangan tak berubah sejak 12 tahun lalu. Lalu bagaimana dengan gaji hakim di wilayah ASEAN?

Isu gaji hakim di Malaysia juga pernah disorot. Seorang pengacara di Malaysia, Syed Iskandar Syed Jaafar, menyayangkan profesi paling penting dalam sebuah lembaga peradilan tetapi gajinya cenderung stagnan.

Menurutnya, dikutip dari freemalaysiatoday.com, jika mengaku Undang-Undang Remunerasi Hakim tahun 1971 di Malaysia, seorang hakim Pengadilan Federal mendapat gaji pokok sebesar RM28,500 atau Rp103.084.500. Nilai itu mengacu kurs hari ini, 1RM = Rp3.671. Sementara hakim Pengadilan Banding RM27,500 atau setara Rp100.952.500 dan hakim Pengadilan Tinggi mendapat RM26,500 atau setara Rp100.952.500. Sementara pendapatan Komisaris Yudisial RM25.500 atau setara Rp93.610.500

Untuk gaji pokok Ketua Hakim kisaran RM36,000 atau setara Rp132.156.000. Sedangkan ketua Pengadilan Banding RM31,500 atau Rp115.636.500, dan Ketua Hakim Malaya, Sabah, dan Sarawak, RM30,000 atau setara Rp110.130.000.

Sementara untuk gaji hakim di Singapura mengutip erieri.com, kisaran SGD 104,111 per tahun atau setara Rp1.234.027.683. Dengan kurs terkini SGD 1 = Rp11.853