LIVE

Akademisi Dukung Prabowo Tindak Pejabat Terindikasi Melakukan Korupsi

Menurut dia, sikap presiden tersebut mencerminkan implementasi nyata prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum.

korupsi
Akademisi Dukung Prabowo Tindak Pejabat Terindikasi Melakukan Korupsi
Akademisi Dukung Prabowo Tindak Pejabat Terindikasi Melakukan Korupsi (merdeka.com)

Dekan Fakultas Hukum Institut Teknologi Bisnis Amanat Akademisi Surakarta (ITB AAS) Indonesia, Muh. Isra Bil Ali mengapresiasi dan mendukung penuh pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan komitmennya untuk menindak pejabat yang terindikasi melakukan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Menurut dia, sikap presiden tersebut mencerminkan implementasi nyata prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana menjadi ciri utama negara hukum (rechtstaat). Hukum tidak boleh tunduk pada relasi kuasa, kedekatan politik, maupun kepentingan elit tertentu.

"Pernyataan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa hukum harus ditempatkan sebagai instrumen keadilan, bukan alat perlindungan kekuasaan. Ini sejalan dengan teori supremasi hukum yang menempatkan hukum di atas kepentingan individu maupun kelompok," ujar Muh. Isra Bil Ali dikutip di Jakarta, Senin(18/5).

Ia menjelaskan bahwa dalam teori hukum progresif, hukum sejatinya hadir untuk melayani kepentingan masyarakat dan menjaga moralitas publik. Maka keberanian negara dalam menindak korupsi, termasuk terhadap orang-orang dekat kekuasaan, merupakan bentuk keberpihakan hukum terhadap rasa keadilan masyarakat.

Independensi aparat penegak hukum menjadi syarat utama terciptanya kepercayaan publik terhadap negara. Ketika Presiden memberikan ruang kepada aparat untuk memeriksa siapapun tanpa intervensi, maka hal tersebut menjadi sinyal positif bagi penguatan demokrasi dan integritas institusi hukum.

Momentum Perkuat Budaya Antikorupsi

"Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum administratif atau pidana, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah konstitusi dan penderitaan rakyat. Karena itu, penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif harus menjadi komitmen bersama," tambahnya.

Muh. Isra Bil Ali juga menilai bahwa ketegasan Presiden dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi, politik, maupun masyarakat luas. Menurutnya, hukum yang adil harus mampu menghadirkan efek preventif sekaligus membangun kesadaran etik pejabat publik.

Sebagai akademisi hukum, kami mendukung penuh segala upaya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih serta terciptanya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Momen Prabowo Singgung Dolar: Selama Purbaya Bisa Senyum Tak Usah Khawatir

{{caption}}
Prabowo Minta Pindad Desain Mobil Khusus Presiden, Purbaya Bocorkan Anggarannya

{{caption}}
Beda Tuntutan Hukuman 3 Prajurit TNI di Kasus Pembunuhan Kacab Bank

{{caption}}
IHSG Merosot 1,85%, Sektor Saham Transportasi Pimpin Koreksi

{{caption}}
Prabowo Serahkan Jet Tempur Rafale hingga Falcon 8X ke TNI, Ada Prosesi Siram Air Kembang

{{caption}}
Prabowo Beri Bintang 'Spesial' Kapolri & Panglima TNI, Jenderal Ramai Tepuk Tangan

Topik Terkait
{{caption}}
Prabowo Janji Benahi Polri dan TNI: Tidak Ada yang Kebal Hukum, Termasuk Jenderal Kita Pecat

Reformasi tidak hanya berlaku untuk satu institusi saja, melainkan mencakup seluruh perangkat negara yang terlibat dalam penegakan hukum.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Prabowo Tegaskan Kepastian Hukum, Ingatkan Aparat Tak "Kerjai" Lawan Politik

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepastian hukum di Indonesia, mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan wewenang terhadap lawan politik, demi stabilitas negara dan pemerintahan yang bersih.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Pemerintah Respons Hasil Survei Indikator: Pemberantasan Korupsi Kunci Utama Kepercayaan Masyarakat

Saat ini, masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap pemerintah dalam upayanya menindak tegas para pelaku korupsi.

Indikator Politik Indonesia
{{caption}}
Gaji Hakim Naik 280 Persen, Prabowo: Demi Bongkar Korupsi Besar

Dengan gaji yang layak, hakim diharapkan lebih fokus menjalankan tugas mengadili perkara secara objektif dan adil.

Presiden Prabowo
{{caption}}
Prabowo Ingin Naikkan Gaji Hakim: Agar Tidak Bisa Disogok dan Dibeli

Prabowo menyatakan, pengelolaan anggaran yang jujur akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.

Hakim
{{caption}}
Prabowo Ingin Aset Koruptor Disita, Tapi Anak Istri Koruptor Jangan Jadi Korban

Terkait hukuman mati, Prabowo memilih pendekatan yang lebih hati-hati.

Prabowo
{{caption}}
Prabowo Ingatkan Calon Kepala Daerah soal Korupsi: Kau Khianati Rakyat, Saya yang Pertama Menindak!

Presiden Prabowo Subianto memastikan bakal menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran. Prabowo bakal menindak kepala daerah yang korupsi.

Prabowo
{{caption}}
Prabowo Janji Tingkatkan Kesejahteraan Hakim: Supaya Tidak Bisa Disogok

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam audiensi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) dengan DPR.

hakim mogok kerja
{{caption}}
Ade Kuswara Kunang Buka Suara soal Kesaksian Polisi Terima Rp16 M dari Proyek Pemkab Bekasi

Sidang digelar untuk mendalami aliran dana dan dugaan keterlibatan para terdakwa dalam perkara tersebut.

ade kuswara
{{caption}}
Sidang Tuntutan Eks Wamenaker Noel Digelar Hari Ini

Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang tuntutan terhadap Immanuel Ebenezer dalam kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 hari ini.

berita update
{{caption}}
Presiden Prabowo Geleng-Geleng: Orang yang Saya Angkat, Begitu Menjabat Nyeleweng, Nyuri Uang Rakyat

Dia menyebut Kepala BPKP ternyata melaporkan bahwa beberapa pejabat yang terindikasi melakukan penyelewangan orang dekat Prabowo.

kabinet merah putih
{{caption}}
Prabowo Subianto Sedih dan Tegas Tindak Penyelewengan Pejabat, Tak Pandang Bulu

Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih atas laporan penyelewengan pejabat. Ia memastikan penindakan tegas akan dilakukan tanpa pandang bulu, bahkan bagi orang terdekatnya. Simak komitmennya!

aparat pemerintah
{{caption}}
Presiden Prabowo Minta TNI Polri Terus Lakukan Reformasi Institusi dan Bersih-Bersih

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Reformasi Institusi TNI Polri, meminta jajaran aparat untuk terus berbenah, menghilangkan penyelewengan, dan tidak melindungi kegiatan ilegal demi kepentingan rakyat.

berita nasional
{{caption}}
KPK Dalami Aliran Dana Hery Sudarmanto, Tiga Swasta Diperiksa Terkait Pemerasan RPTKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana untuk mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto, dengan memeriksa tiga pihak swasta terkait kasus pemerasan RPTKA.

herysudarmanto
{{caption}}
Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

hukum indonesia
{{caption}}
KPK Ungkap 25 Persen Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Soroti Kerentanan Sektor Ini

KPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.

antikorupsi
{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

biaya politik
{{caption}}
JPU Tuntut 6 Tahun Penjara untuk Terdakwa Korupsi BOKB Bireuen, Negara Rugi Rp1,1 Miliar

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kasus korupsi Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Bireuen dengan hukuman enam tahun penjara. Kasus korupsi BOKB Bireuen ini merugikan negara hingga Rp1,1 miliar.

aceh
{{caption}}
KPK Dalami Aliran Dana Pemerasan Bupati Tulungagung, Ungkap Potensi Keterlibatan Forkopimda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

aliran dana
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Bupati Tulungagung Reimburse Belanja Pribadi ke OPD, Total Kerugian Ratusan Juta Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan modus Bupati Tulungagung Reimburse Belanja Pribadi kepada OPD, melibatkan uang tunai dan barang mewah yang mencapai ratusan juta rupiah.

anggaran daerah