Hukum Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

KemenPPPA menekankan pentingnya restitusi bagi korban dalam kasus kekerasan seksual anak oleh ayah kandung di Klaten, memastikan pemenuhan hak pemulihan dan penegakan hukum yang tegas.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, dituntut 5 tahun penjara atas dugaan korupsi. Noel mengaku menyesal tidak korupsi lebih banyak karena merasa tuntutannya tak sepadan dengan terdakwa lain.

Eks Wamenaker Noel Ebenezer Gerungan mengklaim telah menyelamatkan uang rakyat ratusan miliar selama menjabat, namun kini menghadapi tuntutan pidana atas dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kini berstatus tahanan rumah setelah permohonannya dikabulkan hakim. Pengalihan status Nadiem Makarim ini disertai syarat ketat yang harus dipatuhi.

Seorang WNI berinisial HA terancam hukuman berat setelah kedapatan melakukan penyelundupan satwa liar jenis Marmoset hingga Bearded Dragon melalui Bandara Soekarno-Hatta, memicu kekhawatiran biosekuriti.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Polres Tasikmalaya memastikan penanganan kasus penganiayaan tokoh agama di Cikatomas berjalan sesuai aturan hukum. Terduga pelaku telah menyerahkan diri secara kooperatif, sementara motif insiden masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian.

Ketua MK pertama, Jimly Ashhiddiqie, menyerukan pentingnya menjaga independensi kehakiman demi keberlanjutan demokrasi hukum Indonesia, bahkan di tengah kondisi kesehatan yang menantang.

Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan Transformasi Sistem Pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkelanjutan, berfokus pada keadilan restoratif dan pemulihan di kancah global.

Liliek Prisbawono Adi resmi mengemban amanah sebagai Hakim Konstitusi pada Jumat (10/4), menggantikan Anwar Usman. Ia berjanji akan menjaga konstitusi dengan integritas tinggi demi keadilan di Indonesia.

Komisi Yudisial (KY) membuka pintu bagi partisipasi publik dalam pengawasan peradilan dan perilaku hakim, menawarkan jalur pengaduan mudah untuk memastikan integritas dan profesionalisme demi Partisipasi Publik Pengawasan Peradilan yang efektif.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB menaruh atensi serius terhadap dugaan pemerasan jaksa oleh tiga oknum di Kejaksaan Negeri Dompu, yang terungkap dari pengakuan Camat Pajo, Imran.

Pakar hukum Prof. Suparji Ahmad menyoroti pentingnya Netralitas KY Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc HAM, dan Tipikor 2026. Ini kunci perbaikan citra peradilan dan pencegahan intervensi politik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan hukum yang adaptif dan kolaboratif. Inisiatif FKK Kemenkum Babel ini diharapkan mampu

Polda Bali berhasil mengungkap dan menangkap SAM (23), pelaku rudapaksa WNA China di Bali, yang ditangkap saat hendak mengembalikan ponsel korban setelah aksi keji tersebut.

Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan kasasi Mawardi Basyah, anggota DPR Aceh, dalam kasus kekerasan anak, sekaligus memperberat vonis menjadi 8 bulan penjara. Bagaimana kelanjutan kasus ini?

Lima terdakwa kasus korupsi pajak daerah di Aceh Barat menghadapi tuntutan total 14,5 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum, mengungkap kerugian negara miliaran rupiah.

Lapas Cianjur memberikan Remisi Idul Fitri 2026 kepada 604 warga binaan, di mana lima di antaranya langsung menghirup udara bebas. Penasaran dengan syarat dan harapan di balik remisi ini?

Masyarakat Antikorupsi (MAKI) mendesak KPK untuk introspeksi dan mengoreksi diri setelah pengalihan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang dilakukan secara diam-diam, memicu kekecewaan publik.