Hukum Indonesia

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengapresiasi peran aktif Pengawasan DPR RI terhadap kasus kontroversial yang menarik perhatian publik.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti celah keamanan setelah menjadi korban penipuan berkedok KPK, di mana pelaku berhasil masuk Gedung DPR dan meminta uang Rp300 juta.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan BPK sebagai lembaga tunggal penghitung kerugian negara. Putusan MK ini diharapkan membuat pengawasan kerugian negara lebih terkontrol dan mencegah praktik pemaksaan perkara.

Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyaksikan pengucapan sumpah Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim MK di Istana Negara, menandai babak baru dalam komposisi Mahkamah Konstitusi.

Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) AM sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan pemerasan dengan total aliran dana Rp1 miliar.

Polda NTT selesaikan kasus investasi bodong senilai Rp700 juta yang merugikan 40 korban melalui restorative justice, menunjukkan komitmen penegakan hukum yang berorientasi pemulihan dan keadilan.

Lima mantan pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat divonis total 10 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor dalam kasus korupsi pajak daerah, mengungkap kerugian negara miliaran rupiah.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat terus mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat, memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel dan transparan.

Liliek Prisbawono Adi resmi mengemban amanah sebagai Hakim Konstitusi pada Jumat (10/4), menggantikan Anwar Usman. Ia berjanji akan menjaga konstitusi dengan integritas tinggi demi keadilan di Indonesia.

Komisi Yudisial (KY) membuka pintu bagi partisipasi publik dalam pengawasan peradilan dan perilaku hakim, menawarkan jalur pengaduan mudah untuk memastikan integritas dan profesionalisme demi Partisipasi Publik Pengawasan Peradilan yang efektif.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara memberikan Remisi Idul Fitri 1447 H kepada ribuan narapidana, menjadi penghargaan atas perubahan perilaku dan harapan baru bagi mereka.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Bali menyerahkan Remisi Nyepi kepada 1.089 narapidana di Pulau Dewata, di mana dua di antaranya langsung bebas.

LBH Jakarta mendesak penyidik menerapkan pasal percobaan pembunuhan berencana dengan penyertaan terhadap kasus penyiraman air keras Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Mengapa pasal ini penting untuk mengungkap kebenaran?

Anggota DPR RI Dapil Riau, Syahrul Aidi Maazat, menginisiasi Revisi UU Penanganan Fakir Miskin untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran dengan membedakan makna fakir dan miskin.

Kejaksaan Negeri Badung mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam kasus pembunuhan WNA Australia, dengan alasan putusan belum memenuhi rasa keadilan dan mengabaikan dakwaan terkait kepemilikan senjata api.

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) memperbarui kurikulumnya mulai tahun 2026 untuk menyesuaikan dengan terbitnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, demi menyiapkan lulusan hukum.

Petinggi Meta menemui Menkomdigi Meutya Hafid menyusul sidak Komdigi, menegaskan komitmen peningkatan kepatuhan Meta dalam penanganan konten negatif dan disinformasi demi ruang digital aman.

Mantan Kepala Desa Tamainusi, Ahlis Umar, resmi jadi tersangka korupsi CSR dan kompensasi tambang oleh Kejati Sulteng. Dugaan kerugian negara capai Rp9,6 miliar, memicu pertanyaan besar.

Jaksa Penuntut Umum menuntut eks Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 7 Tahun penjara serta denda dan uang pengganti terkait kasus gratifikasi dan TPPU yang merugikan negara miliaran rupiah. Simak detail tuntutan dan modus kejahatannya.

Kasus penusukan tragis di Garut mengungkap fakta mengejutkan. Polisi menduga Pelaku Penusukan Garut ODGJ, kini melibatkan tim ahli kejiwaan untuk proses hukum lebih lanjut.