hukum Indonesia
-
Politik •Yusril: Pemberantasan Korupsi Tak Cukup Hanya Hukum, Butuh Fondasi Etika dan MoralMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia tak cukup hanya dengan hukum, melainkan butuh fondasi etika dan moral yang kuat.
-
News •DPR Desak Pemerintah Jamin Pemulihan Korban Rudapaksa Sampang secara KomprehensifAnggota DPR RI mendesak pemerintah menjamin pemulihan korban rudapaksa di Sampang, Jawa Timur, menekankan pentingnya pendampingan komprehensif dan perlindungan identitas korban.
-
News •Bupati TTU dan Kemenkes Dukung Penuh Upaya Hukum Kasus Kematian dr. Icha yang Diduga Diintimidasi DPRDBupati TTU Yosep Falentinus Kebo dan Kemenkes menegaskan dukungan penuh terhadap upaya hukum keluarga dalam kasus kematian dr. Icha yang diduga akibat intimidasi oknum DPRD. Apa langkah selanjutnya?
-
News •KPK Sita Dokumen Penting Terkait Kasus Suap Pengadaan di Muara EnimKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa di Muara Enim, menyita sejumlah dokumen krusial untuk memperkuat bukti. Penyitaan dokumen kasus Muara Enim ini menjadi langkah penting dalam penyidikan.
-
News •Kejaksaan Tangkap Buronan Penggelapan Surabaya yang Kabur 14 TahunTim gabungan kejaksaan berhasil menangkap buronan penggelapan Surabaya, Bo Feng Mei alias Henny Melany, yang telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) selama 14 tahun, mengakhiri pelariannya dari jerat hukum.
-
News •83 Narapidana di Jawa Tengah Terima Remisi Waisak 2026, Mayoritas Kasus NarkotikaSebanyak 83 narapidana di Jawa Tengah mendapatkan Remisi Waisak 2026 sebagai bentuk penghargaan. Siapa saja yang berhak menerima dan bagaimana prosesnya?
-
News •Polisi Tahan Dirut Hanania Group, Skandal Penipuan Umrah Rugikan Miliaran RupiahDirektur Utama Hanania Group, ASF, ditahan Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan umrah yang merugikan jemaah hingga Rp12,14 miliar. Simak detail kasusnya.
-
News •Polres Karawang Ungkap Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur, Pelaku DitangkapSatreskrim Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pencabulan anak di bawah umur di Karawang, menangkap seorang sekuriti hotel berinisial S alias M yang kini dijerat pasal berlapis.
-
News •MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian NegaraMahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.
-
News •KemenPPPA Dorong Restitusi Korban Kekerasan Seksual Anak di KlatenKemenPPPA menekankan pentingnya restitusi bagi korban dalam kasus kekerasan seksual anak oleh ayah kandung di Klaten, memastikan pemenuhan hak pemulihan dan penegakan hukum yang tegas.
-
News •Eks Wamenaker Noel Dituntut 5 Tahun Bui, Sesalkan Tak Korupsi Lebih BanyakMantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, dituntut 5 tahun penjara atas dugaan korupsi. Noel mengaku menyesal tidak korupsi lebih banyak karena merasa tuntutannya tak sepadan dengan terdakwa lain.
-
News •Eks Wamenaker Noel Klaim Selamatkan Uang Rakyat Ratusan Miliar, Terjerat Kasus Pemerasan dan GratifikasiEks Wamenaker Noel Ebenezer Gerungan mengklaim telah menyelamatkan uang rakyat ratusan miliar selama menjabat, namun kini menghadapi tuntutan pidana atas dugaan pemerasan dan gratifikasi.
-
News •Nadiem Makarim Tahanan Rumah: Hakim Kabulkan Pengalihan Status dengan Syarat KetatMantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kini berstatus tahanan rumah setelah permohonannya dikabulkan hakim. Pengalihan status Nadiem Makarim ini disertai syarat ketat yang harus dipatuhi.
-
Ekonomi •Terancam 10 Tahun Penjara, Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Marmoset dan Bearded Dragon DitangkapSeorang WNI berinisial HA terancam hukuman berat setelah kedapatan melakukan penyelundupan satwa liar jenis Marmoset hingga Bearded Dragon melalui Bandara Soekarno-Hatta, memicu kekhawatiran biosekuriti.
-
News •Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas PermanenMK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.
-
News •Polres Tasikmalaya Tangani Kasus Penganiayaan Tokoh Agama, Pelaku Kooperatif Menyerahkan DiriPolres Tasikmalaya memastikan penanganan kasus penganiayaan tokoh agama di Cikatomas berjalan sesuai aturan hukum. Terduga pelaku telah menyerahkan diri secara kooperatif, sementara motif insiden masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian.
-
News •Jimly Ashhiddiqie Tekankan Pentingnya Independensi Kehakiman untuk Demokrasi HukumKetua MK pertama, Jimly Ashhiddiqie, menyerukan pentingnya menjaga independensi kehakiman demi keberlanjutan demokrasi hukum Indonesia, bahkan di tengah kondisi kesehatan yang menantang.
-
News •Menko Yusril Tekankan Keadilan Restoratif di WCPP 2026, Solusi Atasi Overkapasitas LapasMenteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti pentingnya prinsip Keadilan Restoratif dalam Kongres Pemasyarakatan Dunia (WCPP) 2026 di Bali, menawarkan solusi cerdas di tengah tantangan ov
-
News •Indonesia Tegaskan Komitmen Kuat dalam Transformasi Sistem Pemasyarakatan GlobalIndonesia menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan Transformasi Sistem Pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkelanjutan, berfokus pada keadilan restoratif dan pemulihan di kancah global.
-
News •Wamenko Otto Hasibuan: Kejujuran Advokat Kunci Utama Penegakan Hukum di IndonesiaWakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan **kejujuran advokat** adalah fondasi utama dalam profesi hukum. Hal ini krusial untuk melindungi klien dan memastikan keadilan di Indonesia.