Prabowo Tegaskan Kepastian Hukum, Ingatkan Aparat Tak "Kerjai" Lawan Politik

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh aparat penegak hukum di Indonesia. Beliau mengingatkan agar hukum tidak digunakan sebagai alat untuk menekan atau "mengerjai" lawan-lawan politik. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Indonesia Economy Outlook (IEO) 2026 di Jakarta.

Dalam forum yang dihadiri oleh ekonom, investor, dan praktisi ekonomi tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya. Sebagai pemegang mandat rakyat, ia menjamin akan adanya kepastian hukum yang berlaku di seluruh negeri. Kepastian hukum ini dinilai krusial untuk menciptakan stabilitas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Acara yang berlangsung pada Jumat (13/2) ini menjadi platform bagi Presiden untuk menggarisbawahi visinya. Ia bertekad untuk menegakkan hukum dengan baik tanpa adanya penyalahgunaan wewenang. Prabowo menekankan pentingnya keadilan dan menghindari kesalahan penegakan hukum.

Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit menyatakan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat untuk "mengerjai" lawan politik. "Tidak boleh! Saya tidak mau," tegasnya, menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip keadilan. Beliau bahkan telah membuktikan keberaniannya dalam memberikan abolisi dan amnesti jika merasa ada kekeliruan dalam proses hukum.

Pernyataan ini merujuk pada keputusan penting yang diambilnya pada 31 Juli 2025. Saat itu, Presiden memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP. Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara terkait kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku.

Pada waktu yang bersamaan, Prabowo juga memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan. Thomas Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula. Kedua tokoh ini, Hasto dan Tom Lembong, diketahui berada di kubu yang berseberangan dengan Prabowo saat Pilpres 2024, menegaskan konsistensi Prabowo dalam menegakkan keadilan.

Selain aparat penegak hukum, Prabowo juga mengingatkan jajaran hakim mengenai pentingnya putusan yang adil. Ia menekankan bahwa setiap putusan harus "beyond a reasonable doubt," atau tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Putusan semacam ini sangat esensial untuk menjaga integritas sistem peradilan.

"Kita harus memberi keputusan yang adil," ujar Presiden, menegaskan bahwa tidak boleh ada keragu-raguan. Jika ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka itu. Prinsip ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa cela.

Sebagai pemegang mandat dari rakyat, Presiden Prabowo menyatakan bertanggung jawab penuh atas tegaknya keadilan ini. Komitmennya untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang adil adalah prioritas utama. Ini mencerminkan visi pemerintahannya dalam membangun sistem hukum yang terpercaya.

Prabowo kemudian menekankan bahwa rakyat membutuhkan negara dengan aparat penegak hukum yang adil. Penegakan aturan harus sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Hanya dengan kepastian hukum yang kuat, stabilitas dan ketenangan bagi rakyat dapat terjamin sepenuhnya.

Rakyat harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Prabowo mempelajari sejarah dan menyimpulkan bahwa tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintahan yang bersih dan adil. Ini adalah syarat mutlak bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa.

Dengan tekad kuat, Prabowo dan timnya berupaya membangun pemerintahan yang bersih dan adil. Komitmen ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Ini juga merupakan janji untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial yang harmonis.

Sumber: AntaraNews