Abolisi

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepastian hukum di Indonesia, mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan wewenang terhadap lawan politik, demi stabilitas negara dan pemerintahan yang bersih.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terkait pembatasan hak amnesti dan abolisi presiden. Permohonan ini dianggap kabur, sehingga MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut substansinya.

Bambang Pacul mengatakan, kewenangan MPR salah satunya melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Poin utama yang tertulis di dalamnya adalah bahwa Tom Lembong menerima abolisi dan seluruh proses hukum dan akibat hukumnya ditiadakan.

Penyidik diyakini akan tetap bekerja keras melakukan penegakan hukum.

Jokowi yakin pemberian abolisi tersebut telah melalui berbagai pertimbagan hukum serta pertimbangan sosial politik.

DPR malam ini menyetujui usulan Presiden Prabowo untuk memberikan abolisi bagi Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto.

DPR menyetujui surat permintaan Presiden Prabowo memberikan abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.