Keadilan

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan perjuangan tokoh buruh tersebut, sekaligus mengedukasi generasi muda tentang nilai keadilan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat **Perlindungan Korban Eksploitasi ART** di Jakarta Pusat, memastikan hak-hak korban terpenuhi dan proses hukum berjalan ad

Wakil Menteri Hukum dan HAM bersama Ketua KPK menyoroti pentingnya peran advokat dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM, sejalan dengan KUHAP baru dan visi Peradi Profesional.

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak transparansi kasus Andrie Yunus yang melibatkan penyiraman air keras, sejalan dengan perintah Presiden. Sidang perdana dijadwalkan pada 29 April 2026, terbuka untuk umum.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

LPSK memastikan **perlindungan anak korban kekerasan Cianjur** melalui pendampingan intensif, menjamin hak pemulihan dan keadilan bagi mereka yang terdampak. Lembaga ini berkoordinasi dengan wakil rakyat dan kepolisian.

Kemenham Lampung mengajak masyarakat berperan aktif membangun Desa Sadar HAM, menekankan implementasi nilai kemanusiaan untuk desa inklusif dan berkeadilan di kehidupan sehari-hari.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengapresiasi peran aktif Pengawasan DPR RI terhadap kasus kontroversial yang menarik perhatian publik.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat terus mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat, memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel dan transparan.

LBH Jakarta mendesak penyidik menerapkan pasal percobaan pembunuhan berencana dengan penyertaan terhadap kasus penyiraman air keras Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Mengapa pasal ini penting untuk mengungkap kebenaran?

Komisi III DPR RI mengecam keras penyerangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan berjanji mengawal tuntas Kasus Penyerangan Aktivis KontraS ini, menuntut penanganan cepat serta profesional dari kepolisian.

LPSK Dampingi Keluarga Prada Lucky dalam sidang banding kasus penganiayaan di Surabaya. Pendampingan ini memastikan hak-hak korban, termasuk restitusi, terpenuhi dan proses hukum berjalan aman.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengecam dugaan kekerasan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, menegaskan negara tidak akan membiarkan praktik premanisme. Simak selengkapnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk Prabowo Berantas Korupsi dan penyelewengan, serta melindungi kekayaan negara dari pihak-pihak yang merugikan bangsa, membuat pembaca penasaran akan langkah konkretnya.

Dalam peringatan Nuzulul Qur'an di Istana Negara, cendekiawan muslim Prof. Muhammad Quraish Shihab mendoakan secara khusus Presiden Prabowo Subianto, berharap pertolongan Allah SWT untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk bekerja keras menjaga perdamaian, melindungi seluruh rakyat, serta mewujudkan kesejahteraan sebagai prioritas utama pemerintahannya.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa menjaga perdamaian di Indonesia tidak cukup hanya dengan doa, melainkan harus diiringi kerja keras mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Anggota DPR RI mengapresiasi putusan Majelis Hakim PN Batam yang membebaskan ABK Batam dari tuntutan hukuman mati dalam kasus narkoba, menyoroti penerapan keadilan berbasis bukti.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.