Kepastian Hukum

Pemerintah Kota Semarang mengajukan banding putusan PTUN terkait sengketa direksi PDAM Tirta Moedal, menegaskan komitmen menjaga stabilitas perusahaan dan pelayanan publik. Langkah ini diambil demi kepastian hukum dan menjamin operasional PDAM tetap berja

Kemenkum Sulut perkuat pembinaan notaris di Minahasa Selatan, memastikan profesionalisme dan akuntabilitas untuk layanan hukum optimal kepada masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Haris Sukamto berkomitmen mengawal Penguatan Regulasi Daerah Jember melalui pendampingan penyusunan naskah akademik, demi perda berkualitas dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat menegaskan Perda Kekayaan Intelektual esensial untuk melindungi potensi daerah dan mendorong ekonomi kreatif lokal.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menggelar pelatihan fasilitator untuk ASN, memastikan kesiapan penuh dalam implementasi KUHP KUHAP 2026 demi sistem hukum modern dan adaptif.

Kanwil BPN Sulteng dan LPPM UIN Datokarama Palu bersinergi mempercepat sertifikasi tanah wakaf Sulteng, memastikan kepastian hukum aset umat dan mencegah penyerobotan. Kolaborasi ini melibatkan penelitian, pengabdian masyarakat, dan KKN tematik.

Kantor Wilayah Kemenkum Babel serahkan sembilan sertifikat apostille, wujud komitmen layanan cepat dan akuntabel. Simak bagaimana Layanan Apostille Kemenkum Babel mempermudah studi di luar negeri.

PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) PG Pesantren Baru menjalin Kerja Sama SGN Kejaksaan Selamatkan Aset di Kediri, langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum dan tata kelola perusahaan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) memfasilitasi harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Sumba Timur terkait THR dan Gaji ke-13 Tahun 2026, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan yang lebih tinggi d

Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana masih menjadi perdebatan di Indonesia. Seorang pengamat hukum mengingatkan pentingnya regulasi komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) memperkuat upaya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual melalui kerja sama strategis untuk mencegah pembajakan dan melindungi karya inovatif daerah.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia bukan lagi 'raksasa tidur' saat bertemu 12 investor global di Washington DC, menandai era baru pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Pentingnya merawat demokrasi menjadi kunci utama dalam membangun kepastian hukum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam menjamin kepastian hukum investasi di hadapan investor global, menuai apresiasi dan minat besar untuk berkolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh terhadap Reformasi Pasar Modal Indonesia, menekankan pentingnya kepastian hukum untuk menarik investasi global dan memperkuat kepercayaan investor.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menggenjot percepatan sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia, menargetkan lebih dari 900.000 bidang demi mencegah potensi konflik hukum dan sosial yang dapat timbul dari aset keagamaan ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi Perda Pengakuan Hukum Adat guna melindungi hak masyarakat adat dan mencegah konflik agraria.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembatalan 14 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang zirkon, menata ulang perizinan untuk kepastian hukum dan iklim investasi yang lebih baik.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI Jakarta senilai Rp102 triliun, memberikan kepastian hukum dan mencetak rekor MURI.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepastian hukum di Indonesia, mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan wewenang terhadap lawan politik, demi stabilitas negara dan pemerintahan yang bersih.