Kepastian Hukum

Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat menambah tujuh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya, mengoptimalkan penegakan perda dan peraturan kepala daerah di wilayah tersebut.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai keberhasilan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sangat bergantung pada kepastian hukum dan perlindungan investor, bukan hanya insentif pajak.

Pengamat hukum dan pembangunan menyoroti pentingnya pembenahan pasar modal sebagai agenda pembangunan nasional. Indonesia berpeluang besar menarik modal global, namun transparansi dan kepastian hukum menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan investor.

Kanwil Kemenkum NTT tingkatkan kualitas regulasi daerah di Kabupaten Nagekeo melalui harmonisasi Ranperda dan Ranperbup, memastikan produk hukum selaras dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

Polemik terkait perubahan status dosen non-ASN di UPNVJ memicu perdebatan hukum, dengan pakar mengingatkan asas non-retroaktif yang menegaskan kekuatan hukum SK lama.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kejaksaan Negeri dan BPN setempat demi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, memastikan kepastian hukum dan menghindari sengketa di masa depan.

Pakar hukum administrasi kepegawaian Unsoed menilai usulan prinsip resiprokal dalam RUU Polri dapat memperkuat sistem merit dan pengisian jabatan berbasis kompetensi, menciptakan keseimbangan kinerja antarinstansi.

DPD RI DIY mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat pada 2026 atau 2027. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum, pengakuan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Ketua MN-KAHMI Gus Falah menegaskan legalisasi tambang rakyat krusial untuk kepastian hukum, menekan tambang ilegal, dan mengatasi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersinergi dalam harmonisasi Ranperda Manggarai Timur untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum ba

Pemerintah Kota Semarang mengajukan banding putusan PTUN terkait sengketa direksi PDAM Tirta Moedal, menegaskan komitmen menjaga stabilitas perusahaan dan pelayanan publik. Langkah ini diambil demi kepastian hukum dan menjamin operasional PDAM tetap berja

Kemenkum Sulut perkuat pembinaan notaris di Minahasa Selatan, memastikan profesionalisme dan akuntabilitas untuk layanan hukum optimal kepada masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Haris Sukamto berkomitmen mengawal Penguatan Regulasi Daerah Jember melalui pendampingan penyusunan naskah akademik, demi perda berkualitas dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat menegaskan Perda Kekayaan Intelektual esensial untuk melindungi potensi daerah dan mendorong ekonomi kreatif lokal.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menggelar pelatihan fasilitator untuk ASN, memastikan kesiapan penuh dalam implementasi KUHP KUHAP 2026 demi sistem hukum modern dan adaptif.

Kanwil BPN Sulteng dan LPPM UIN Datokarama Palu bersinergi mempercepat sertifikasi tanah wakaf Sulteng, memastikan kepastian hukum aset umat dan mencegah penyerobotan. Kolaborasi ini melibatkan penelitian, pengabdian masyarakat, dan KKN tematik.

Kantor Wilayah Kemenkum Babel serahkan sembilan sertifikat apostille, wujud komitmen layanan cepat dan akuntabel. Simak bagaimana Layanan Apostille Kemenkum Babel mempermudah studi di luar negeri.

PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) PG Pesantren Baru menjalin Kerja Sama SGN Kejaksaan Selamatkan Aset di Kediri, langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum dan tata kelola perusahaan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) memfasilitasi harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Sumba Timur terkait THR dan Gaji ke-13 Tahun 2026, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan yang lebih tinggi d