Kepastian Hukum

Kantor Wilayah Kemenkum Babel serahkan sembilan sertifikat apostille, wujud komitmen layanan cepat dan akuntabel. Simak bagaimana Layanan Apostille Kemenkum Babel mempermudah studi di luar negeri.

PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) PG Pesantren Baru menjalin Kerja Sama SGN Kejaksaan Selamatkan Aset di Kediri, langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum dan tata kelola perusahaan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) memfasilitasi harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Sumba Timur terkait THR dan Gaji ke-13 Tahun 2026, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan yang lebih tinggi d

Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana masih menjadi perdebatan di Indonesia. Seorang pengamat hukum mengingatkan pentingnya regulasi komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Kanwil BPN Papua gencar perkuat tata kelola Pendaftaran Tanah Ulayat Jayapura melalui sosialisasi, demi kepastian hukum dan dorong ekonomi kerakyatan di Kabupaten Jayapura.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat gencar lakukan harmonisasi Ranperkada THR dan gaji ke-13 untuk ASN, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan pusat dan memberikan kepastian hukum.

Kemenkum Sulbar terus memperketat Pengawasan Notaris di Sulawesi Barat, memastikan integritas dan profesionalisme demi kualitas layanan hukum terbaik bagi masyarakat.

Kanwil Kemenkumham Sulut aktif mendorong legalitas UMKM Sulawesi Utara dengan mempermudah perizinan dan sosialisasi Perseroan Perorangan, demi kepastian hukum dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen penuh membela hak-hak warga dalam polemik Sengketa Lahan Zona Merah Jambi di Kenali Asam, menunggu surat resmi DJKN untuk langkah selanjutnya.

Anggota DPR RI Longki Djanggola menekankan pentingnya sosialisasi KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, agar masyarakat tidak salah paham dan memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi Perda Pengakuan Hukum Adat guna melindungi hak masyarakat adat dan mencegah konflik agraria.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembatalan 14 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang zirkon, menata ulang perizinan untuk kepastian hukum dan iklim investasi yang lebih baik.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI Jakarta senilai Rp102 triliun, memberikan kepastian hukum dan mencetak rekor MURI.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepastian hukum di Indonesia, mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan wewenang terhadap lawan politik, demi stabilitas negara dan pemerintahan yang bersih.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya pengembalian hak transmigran untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan negara, terutama dalam kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat.

Penerapan KUHP dan KUHAP baru menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kepastian hukum, mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional, serta mendorong ekonomi produktif.

DPRD Kalimantan Selatan menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan kepastian hukum hutan adat dengan melakukan studi komparasi ke Kalimantan Tengah, mempelajari skema hutan desa yang dinilai efektif. Langkah ini diharapkan dapat memberikan jaminan hukum bagi

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) resmi mengajukan Judicial Review UU Haji Umrah Nomor 14 Tahun 2025 ke Mahkamah Konstitusi, mempertanyakan aturan Umrah Mandiri yang dinilai diskriminatif dan tanpa kepastian hukum.

Kanwil Kemenkum Sulbar menekankan pentingnya tim perancang untuk kritis terhadap produk hukum, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan lebih tinggi dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) gencar perkuat Reformasi Hukum NTT melalui sosialisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026, dorong regulasi efektif dan kepastian hukum di daerah demi pelayanan prima.