PN Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Komisi Yudisial (KY) telah merampungkan pemeriksaan etik terhadap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok nonaktif, dan kini akan mengkaji hasilnya untuk menentukan rekomendasi sanksi.

Komisi Yudisial (KY) tengah mendalami dugaan pelanggaran etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok yang tersandung kasus korupsi, menunjukkan sinergi positif antarlembaga dalam penegakan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.

KPK menyebut kasus korupsi di PN Depok mencerminkan masalah sistemik. Kajian 2020 ungkap inkonsistensi majelis hingga lemahnya transparansi eksekusi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan, menyuap hakim PN Depok demi mempercepat eksekusi lahan sengketa karena pertimbangan urgensi bisnis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mendapatkan izin penahanan hakim Pengadilan Negeri Depok dari Mahkamah Agung dalam waktu singkat, menunjukkan koordinasi efektif dalam penegakan hukum kasus korupsi, khususnya terkait izin penahanan hakim Depok.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung sebelum melakukan **penahanan hakim PN Depok** terkait OTT korupsi sengketa lahan, sebagai bentuk ketaatan pada KUHAP baru dan menjaga marwah peradilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita barang bukti senilai Rp850 juta dari kasus Korupsi PN Depok, yang melibatkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai tersangka, sekaligus mengungkap modus baru penyimpanan uang korupsi.

Pengadilan Negeri Depok terlihat sepi usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan Wakil Ketua PN Depok, BS, terkait dugaan suap perkara. Penangkapan ini menjadi sorotan publik.

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono, mendatangi Pengadilan Negeri Depok usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil PN Depok, menimbulkan pertanyaan besar di tengah situasi yang sepi.

Komisi Yudisial (KY) memastikan periksa pelanggaran kode etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, usai OTT KPK. Ini wujud komitmen KY untuk peradilan bersih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memperluas penyelidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, termasuk mendalami keterlibatan pimpinan PN Depok sebelum I Wayan Eka Mariarta menjabat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi sengketa lahan wisata di seluruh Indonesia, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Depok.

Bambang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan janji atau hadiah pengurusan sengketa di PN Depok.

Abhan mengaku sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut, terlebih dugaan korupsi justru melibatkan aparat peradilan.

KPK menahan lima tersangka kasus dugaan korupsi sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok.

Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan terkait dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok.

Merespons kabar tersebut, Mahkamah Agung melalaui juru bicaranya, Yanto, membenarkan kabar tersebut

KY menyesalkan tertangkap tangannya hakim Pengadilan Negeri Depok. Ia mengingatkan para hakim bahwa gaji telah dinaikkan.