LIVE

Modus Lama Terulang Kembali, Invoice Fiktif Jadi Alat Suap di Perkara PN Depok

KPK mengungkap invoice fiktif digunakan PT Karabha Digdaya untuk membiayai suap percepatan eksekusi lahan oleh oknum PN Depok.

kpk
Modus Lama Terulang Kembali, Invoice Fiktif Jadi Alat Suap di Perkara PN Depok
Modus Lama Terulang Kembali, Invoice Fiktif Jadi Alat Suap di Perkara PN Depok (merdeka.com)

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa penggunaan invoice fiktif menjadi sumber dana PT Karabha Digdaya (KD) dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan pimpinan Pengadilan Negeri Depok.

Menurut Asep, praktik tersebut digunakan untuk menutupi aliran dana ilegal agar tampak sebagai transaksi resmi dalam pembukuan perusahaan. Modus serupa sebelumnya juga ditemukan dalam perkara korupsi lain, termasuk di lingkungan KPP Banjarmasin.

“Perusahaan ini tentu punya pembukuan untuk mengeluarkan sejumlah uang, pasti pencatatannya harus resmi tidak mungkin mengeluarkan uang Rp 1 M atau Rp 850 juta untuk membayar misalkan kesepakatan dengan oknum PN, tidak mungkin, makanya dibuatlah pembayaran dengan invoice fiktif, ini modus operandinya, invoice fiktif untuk membeli sesuatu padahal tidak dibeli,” kata Asep saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2/2026) malam.

Permintaan Fee, Percepatan Eksekusi Lahan

Uang barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (06/02/2026) malam.
Uang barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (06/02/2026) malam. Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Perkara ini berawal dari sengketa lahan antara warga dan PT KD di wilayah Depok. Putusan pengadilan memenangkan PT KD dan Pengadilan Negeri Depok ditunjuk sebagai pihak yang mengeksekusi lahan sengketa tersebut.

Namun, sejak Januari 2025, eksekusi tak kunjung dilaksanakan. KPK menduga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum pimpinan PN Depok. Ketua dan Wakil Ketua PN Depok disebut bersepakat melalui seorang jurusita untuk meminta imbalan percepatan eksekusi sebesar Rp1 miliar, yang kemudian disepakati menjadi Rp850 juta.

Atas pengungkapan itu, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, Jurusita PN Depok Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT KD Trisnadi, serta Head Corporate Legal PT KD Berliana.

Kelima tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Mereka dijerat dengan Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Warga Madura Sambut Prabowo, Merah Putih Berkibar Sepanjang Jalan

{{caption}}
Bakso Melayang ke Dalam Lapas Sukabumi, Isinya Bikin Kaget Petugas

{{caption}}
Argentina vs Austria: Lionel Messi Sempat Marah Setelah Gagal Penalti

{{caption}}
Norwegia vs Senegal: Erling Haaland Pilih Realistis Soal Peluang Juara Piala Dunia 2026

{{caption}}
Ini Tim Khusus Pemburu Tersangka Penyekapan Perempuan di Bandung

{{caption}}
Prabowo Disambut Meriah di Madura, Warga Padati Jalan

Topik Terkait
{{caption}}
Sidang Kasus Suap Eksekusi Lahan, Jaksa KPK Bacakan Tuntutan Terhadap Penyuap Hakim Depok

Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa dari PT Karabha Digdaya.

KPK
{{caption}}
KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

KPK
{{caption}}
KPK Dalami Kerja Sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya dalam Kasus Suap Hakim Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.

KPK Dalami Kerja Sama S&P Law Office
{{caption}}
KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Ketua PN Depok Terkait Suap Sengketa Lahan, Sita Duit USD50.000

KPK akan menganalisis temuan dalam penggeledahan tersebut untuk menguatkan bukti-bukti kasus dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa lahan.

Ketua PN Depok
{{caption}}
KPK Dalami Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok, Libatkan Pejabat PN dan Anak Usaha Kementerian Keuangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami dugaan suap sengketa lahan Depok seluas 6.500 meter persegi yang melibatkan pejabat Pengadilan Negeri Depok dan PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan
{{caption}}
KPK Dalami Kasus Sengketa Lahan Daerah Wisata Buntut Penangkapan Ketua dan Waka PN Depok

Asep tak memungkiri bahwa masalah ini kerapkali terjadi terkait perebutan atau sertifikat ganda, sehingga tidak menutup kemungkinan ada tindak pidana korupsi.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Korupsi Hakim Depok dalam Percepatan Eksekusi Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **korupsi hakim Depok** terkait percepatan eksekusi lahan, melibatkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok serta pihak swasta.

Kementerian Keuangan
{{caption}}
KPK Duga Urgensi Bisnis Jadi Motif Anak Usaha Kementerian Keuangan Suap Hakim PN Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan, menyuap hakim PN Depok demi mempercepat eksekusi lahan sengketa karena pertimbangan urgensi bisnis.

KPK
{{caption}}
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Sengketa Lahan di Kawasan Puncak Bogor

KPK berkomitmen untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai dugaan tindak korupsi yang telah terungkap.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Kronologi Lengkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Depok, Libatkan Pejabat PN dan Perusahaan Swasta

KPK berhasil mengungkap detail kronologi OTT Depok pada 5 Februari 2026, yang melibatkan penyerahan uang di Emeralda Golf Tapos terkait sengketa lahan, menyeret pejabat Pengadilan Negeri dan pihak perusahaan.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Korupsi PN Depok: Ketua dan Waka Minta Rp1 Miliar untuk Percepat Eksekusi Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **korupsi PN Depok** yang melibatkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, meminta imbalan Rp1 miliar untuk percepatan eksekusi lahan.

Kementerian Keuangan
{{caption}}
KPK Dalami Keterlibatan Pimpinan PN Depok Sebelum I Wayan Eka Mariarta dalam Dugaan Suap Sengketa Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memperluas penyelidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, termasuk mendalami keterlibatan pimpinan PN Depok sebelum I Wayan Eka Mariarta menjabat.

KPK
{{caption}}
Kondisi Rumah Eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Semarang yang Disita KPK, Jadi Kos-kosan dan Ditempati Anaknya

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

berita update
{{caption}}
KPK dan Pemprov Jakarta Resmikan Halte Setiabudi Integritas, Perkuat Kampanye Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

antikorupsi
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Imigrasi Denpasar, Perkuat Bukti Kasus Pemerasan WNA

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

bali
{{caption}}
KPK Tegaskan Tak Akan Duplikasi Penanganan Kasus MBG yang Ditangani Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

badan gizi nasional
{{caption}}
Terungkap Alasan KPK Usul Minta Tambahan Anggaran Nyaris Rp1 Triliun

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

kpk
{{caption}}
Penyidik KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar, Bawa Barang Bukti Tiga Koper

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

berita update
{{caption}}
FOTO: Mantan Ketua PN Depok Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap

Mantan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta kembali diperiksa KPK dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan suap sengketa lahan di Tapos.

berita foto
{{caption}}
Sanksi Berat Menanti Ketua dan Wakil PN Depok Usai Jadi Tersangka di Kasus Korupsi

Komisi Yudisial (KY) menegaskan hal ini setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi terkait eksekusi lahan yang melibatkan ketua dan wakil ketua PN Depok.

berita update