LIVE

Sidang Kasus Suap Eksekusi Lahan, Jaksa KPK Bacakan Tuntutan Terhadap Penyuap Hakim Depok

Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa dari PT Karabha Digdaya.

kpk
Sidang Kasus Suap Eksekusi Lahan, Jaksa KPK Bacakan Tuntutan Terhadap Penyuap Hakim Depok
Sidang Kasus Suap Eksekusi Lahan, Jaksa KPK Bacakan Tuntutan Terhadap Penyuap Hakim Depok (merdeka.com)

Sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengurusan eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Kamis (11/6/2026).

Pada persidangan kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan membacakan tuntutan terhadap para terdakwa yang diduga berperan sebagai pemberi suap dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa dari PT Karabha Digdaya.

“Hari ini Kamis (11/6), dijadwalkan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan untuk pemberi suap ke Hakim PN Depok atas nama Terdakwa Trisnaldi Yulrisman dan Berliana Tri Kusuma dari PT Karabha Digdaya,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2026).

Sidang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.30 WIB di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung.

Bermula dari OTT KPK

Kasus ini merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 5 Februari 2026.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta juru sita Yohansyah Maruanaya.

Selain itu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Karabha Digdaya, Trisnaldi Yulrisman, dan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana Tri Kusuma.

Perkara ini berawal dari dugaan suap dalam proses pengurusan eksekusi sengketa lahan di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, antara PT Karabha Digdaya dan warga setempat.

Berdasarkan hasil penyelidikan KPK, perusahaan tersebut telah memenangkan perkara sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi pada 2023, termasuk hingga tingkat banding.

Namun, meski telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum, proses eksekusi lahan disebut tidak kunjung dilakukan oleh PN Depok.

Diminta Menyediakan Fee Rp1 Miliar

Menurut KPK, Ketua PN Depok saat itu, I Wayan Eka Mariarta, diduga mensyaratkan adanya pembayaran fee sebesar Rp1 miliar agar proses eksekusi lahan dapat segera dilaksanakan.

Dalam skema yang diungkap penyidik, Wayan diduga memerintahkan juru sita Yohansyah Maruanaya untuk mengomunikasikan permintaan tersebut kepada pihak PT Karabha Digdaya.

KPK menduga permintaan uang itu menjadi syarat agar pengadilan segera menjalankan eksekusi atas lahan yang telah dimenangkan perusahaan tersebut.

Kasus ini kemudian berujung pada operasi tangkap tangan KPK yang menyeret sejumlah pejabat pengadilan dan pihak swasta ke meja hijau.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Gratis Masuk Ragunan Saat HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

{{caption}}
Celurit di Tangan Pelajar Jakarta, Kasus Palmerah dan Koja

{{caption}}
Kasus Korupsi Jadi Titik Balik, Ini Langkah-Langkah Pembenahan MBG

{{caption}}
Saling Berbalas Gol, Belanda Sama Kuat dengan Jepang

{{caption}}
Belanda vs Jepang Sudah Mulai, Dapatkan Link Live Streaming Piala Dunia 2026

{{caption}}
Penduduk Cuma 155 Ribu dan Lebih Kecil dari Jakarta, Curacao Terus Cetak Sejarah di Piala Dunia 2026

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Periksa Hakim Usut Tuntas Eksekusi Lahan dan Aset Kasus Suap Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga hakim pada Selasa (26/5) untuk mengusut proses eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi serta aset terkait tersangka dugaan suap sengketa lahan di Depok.

KPK Periksa Hakim
{{caption}}
KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

KPK
{{caption}}
KPK Dalami Kerja Sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya dalam Kasus Suap Hakim Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.

KPK Dalami Kerja Sama S&P Law Office
{{caption}}
KPK Dalami Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok, Libatkan Pejabat PN dan Anak Usaha Kementerian Keuangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami dugaan suap sengketa lahan Depok seluas 6.500 meter persegi yang melibatkan pejabat Pengadilan Negeri Depok dan PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan
{{caption}}
KPK Dalami Kasus Sengketa Lahan Daerah Wisata Buntut Penangkapan Ketua dan Waka PN Depok

Asep tak memungkiri bahwa masalah ini kerapkali terjadi terkait perebutan atau sertifikat ganda, sehingga tidak menutup kemungkinan ada tindak pidana korupsi.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Korupsi Hakim Depok dalam Percepatan Eksekusi Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **korupsi hakim Depok** terkait percepatan eksekusi lahan, melibatkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok serta pihak swasta.

Kementerian Keuangan
{{caption}}
KPK Duga Urgensi Bisnis Jadi Motif Anak Usaha Kementerian Keuangan Suap Hakim PN Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan, menyuap hakim PN Depok demi mempercepat eksekusi lahan sengketa karena pertimbangan urgensi bisnis.

KPK
{{caption}}
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Sengketa Lahan di Kawasan Puncak Bogor

KPK berkomitmen untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai dugaan tindak korupsi yang telah terungkap.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Kronologi Lengkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Depok, Libatkan Pejabat PN dan Perusahaan Swasta

KPK berhasil mengungkap detail kronologi OTT Depok pada 5 Februari 2026, yang melibatkan penyerahan uang di Emeralda Golf Tapos terkait sengketa lahan, menyeret pejabat Pengadilan Negeri dan pihak perusahaan.

KPK
{{caption}}
Modus Lama Terulang Kembali, Invoice Fiktif Jadi Alat Suap di Perkara PN Depok

KPK mengungkap invoice fiktif digunakan PT Karabha Digdaya untuk membiayai suap percepatan eksekusi lahan oleh oknum PN Depok.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Korupsi PN Depok: Ketua dan Waka Minta Rp1 Miliar untuk Percepat Eksekusi Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **korupsi PN Depok** yang melibatkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, meminta imbalan Rp1 miliar untuk percepatan eksekusi lahan.

Kementerian Keuangan
{{caption}}
KPK Dalami Keterlibatan Pimpinan PN Depok Sebelum I Wayan Eka Mariarta dalam Dugaan Suap Sengketa Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memperluas penyelidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, termasuk mendalami keterlibatan pimpinan PN Depok sebelum I Wayan Eka Mariarta menjabat.

KPK
{{caption}}
KPK Tak Banding Vonis Noel Ebenezer Cs, Nilai Putusan Hakim Kasus Korupsi K3 Sesuai Dakwaan Jaksa

Noel sebelumnya diganjar hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3.

berita update
{{caption}}
Pertamina Patra Niaga Perkuat Tata Kelola Pengadaan Energi Demi Transparansi dan Ketahanan Nasional

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

akuntabilitas
{{caption}}
Ombudsman Sentil BGN dan Kementerian Imipas, Sempat Sampaikan Temuan Konflik Kepentingan Tapi Dicueki

Tidak lama berselang, kasus suap juga menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

berita update
{{caption}}
Pemprov Jateng Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pertambangan MBLB

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), memastikan investasi tetap berjalan legal dan bertanggung jawab di Jawa Tengah.

ahmad luthfi
{{caption}}
Pemprov Jateng Gandeng KPK Benahi Tata Kelola Tambang Galian C dari Hulu ke Hilir

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

berita update
{{caption}}
KPK Bantah Foto Tumpukan Dolar di Rumah Silmy Karim yang Viral di Media Sosial

KPK membantah foto tumpukan dolar yang viral berasal dari rumah Silmy Karim. Penyidik hanya menyita uang tunai, valas, kendaraan, dan perhiasan.

berita update