KPK Bantah Foto Tumpukan Dolar di Rumah Silmy Karim yang Viral di Media Sosial

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan diperiksa KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengisi kekosongan Wamen Imipas pasca-terjeratnya Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi pemerasan, memicu pertanyaan kapan posisi penting ini akan terisi.

Di atas bak truk, beberapa kendaraan roda dua tampak ditutupi terpal abu-abu. Dari sela-sela penutup itu terlihat bentuk sepeda motor besar atau moge.

Berdasarkan pantauan di lokasi, penyidik KPK turut menyita sejumlah kendaraan milik Silmy Karim, baik roda dua maupun roda empat.

Proses penggeledahan masih berlangsung hingga Jumat malam.

Menurutnya, proses penggeledahan masih berlangsung dan pihaknya terus memantau jalannya kegiatan tersebut.

Sebelumnya, sejumlah aset di kediaman Silmy juga telah disegel oleh KPK dalam rangkaian OTT yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Mantan Wamen Imipas itu jadi tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing.

Yusril juga memerintahkan seluruh jajaran Imigrasi untuk mendukung penegakan hukum oleh KPK.

Silmy Karim telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi bersama 7 orang lainnya termasuk eks Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025.

Prabowo belum memutuskan sosok Wamen Imipas pengganti Silmy Karim. Hingga kini, tugas Silmy dialihkam ke Menteri Imipas Agus Andrianto.

Para tersangka langsung menarik uang dari rekening bank, hingga akhirnya dibelikan emas.

Agus mengaku tidak mau ikut campur dalam memberikan petunjuk terhadap Silmy.

Posisi Wakil Menteri Imipas akan dievaluasi berdasarkan kebutuhan, sementara tugas kementerian dinilai tetap berjalan dengan baik dan normal.

Tim kuasa hukum masih fokus mendampingi Silmy selama menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Narasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berkembang dinilai tidak sesuai dengan fakta peristiwa yang terjadi di lapangan pada Rabu pagi.

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim diduga mendapatkan jatah dari fee pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp 100 juta per minggu setiap hari Jumat.

Noel sebelumnya diganjar hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3.

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

Tidak lama berselang, kasus suap juga menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), memastikan investasi tetap berjalan legal dan bertanggung jawab di Jawa Tengah.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Yang bersangkutan sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan karena masih menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.