Perlindungan Saksi Korban KUHP Baru: Perubahan Fundamental dan Tantangan LPSK

Pakar hukum Ahmad Sofian menilai perubahan nomenklatur "perlindungan" menjadi "pelindungan" dalam RUU PSDK menandai pergeseran peran negara dari responsif menjadi proaktif dalam menjamin hak saksi dan korban secara menyeluruh dan berkelanjutan.

LPSK terus mendorong Penguatan Perlindungan Saksi dan korban melalui pembahasan RUU PSDK di DPR RI, guna menjawab dinamika penegakan hukum dan memperluas akses layanan bagi masyarakat.

Polres Metro Bekasi gencar sosialisasikan KUHP KUHAP Baru untuk menyamakan persepsi penegak hukum dan memperkuat sistem peradilan pidana di Kabupaten Bekasi, demi penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menekankan urgensi penguatan LPSK demi memastikan saksi dan korban berani bersaksi, kunci efektivitas pengungkapan tindak pidana.

Indonesia memasuki era baru hukum pidana dengan berlakunya KUHP dan KUHAP Baru pada 2 Januari 2026. Pembaruan ini menawarkan pendekatan humanis, namun tantangan implementasi menjadi kunci keberhasilannya.

Dengan resmi berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru mulai 2 Januari 2026, Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan penegakan hukum di Indonesia memasuki era baru yang lebih modern, manusiawi, dan berkeadilan.

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menegaskan KUHAP Baru yang efektif berlaku diharapkan menghentikan kriminalisasi warga dan menandai arah baru hukum Indonesia yang lebih restoratif.

Polri dan Kejagung menandatangani MoU dan PKS untuk memperkuat sinergi menjelang penerapan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku mulai 2026.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pembaruan signifikan bagi perlindungan hak warga negara dan sistem peradilan pidana.

Permohonan perlindungan saksi dan korban kepada LPSK meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, didominasi kasus TPPU dan kekerasan seksual anak, menandakan ekspektasi publik yang tinggi terhadap peran LPSK.

Komisi III DPR RI berencanakan akan merampungkan Rancangan ‎Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Desember mendatang.

Menurutnya, keberadaan LPSK sangat strategis untuk ada dalam rangkaian acara pidana.

LPSK Dampingi Keluarga Prada Lucky dalam sidang banding kasus penganiayaan di Surabaya. Pendampingan ini memastikan hak-hak korban, termasuk restitusi, terpenuhi dan proses hukum berjalan aman.

LPSK menyatakan kesiapannya untuk memberikan perlindungan penuh kepada keluarga korban perampokan dan pembunuhan di Jatibening, Bekasi, memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai aturan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat sinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi saksi dan korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka pintu bagi para aktivis dan pemengaruh yang mengalami teror setelah melayangkan kritik, menegaskan kesiapan memberikan perlindungan darurat.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat kenaikan signifikan pada jumlah Permohonan LPSK sepanjang 2025, menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menyalurkan Rp3,9 miliar kompensasi korban terorisme di Sulteng kepada 29 individu, menegaskan komitmen negara dalam pemenuhan hak-hak korban.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

Polres Gunung Mas berhasil mengungkap kasus pencurian sawit di perkebunan PT ALS Manuhing, menetapkan seorang tersangka yang terancam hukuman berat berdasarkan KUHP baru.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

Kehadiran KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan operasional bisnisnya, menuntut adaptasi pada standar kepatuhan internasional.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang membahas revisi Perda Ketertiban Umum, mengusulkan penghapusan sanksi penjara dan menggantinya dengan denda atau sanksi administratif. Kebijakan ini bertujuan agar lebih efektif dan sesuai regulasi terbaru.

Kasus penganiayaan hewan di Mataram yang viral di media sosial kini memasuki babak baru. Pelaku penganiayaan anjing hingga mati, IG, ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 1,5 tahun penjara, sementara NLS juga tersangka penadah.